AMBON, Siwalimanews –  Pembayaran sisa jasa tenaga kesehatan dan dokter spesialis di RSUD dr M Haulussy sebesar Rp 19 miliar terancam gagal dibayarakan oleh manajemen.

Pasalnya, sampai dengan saat ini manajemen RSUD Haulussy belum memiliki anggaran sebesar itu yang diperuntukkan untuk membayar sisa jasa nakes.

Sementara total kewajiban yang harus dibayarkan pemerintah daerah kepada nakes sebesar 21.600.834.964 miliar yang terdiri jasa BPJS Non Covid-19 Rp.16.590.372.640, Jasa BPJS Covid-19 Rp.1.785.488.200 dan jasa perda pasien umum, 3.224.975.124.

Dari total jasa Rp. 21.600.834.964 yang harus dibayarkan, manajemen RSUD Haulussy hanya mampu melakukan pembayaran jasa perda pasien umum sebesar Rp1.2 miliar sedangkan sisanya tidak dapat dibayarkan.

Kekhwatiran ini sangat beralasan, sebab sampai dengan akhir Agustus 2023 ini, saldo Badan Layanan Umum Daerah RSUD Haulussy hanya sebesar Rp6.5 miliar, sedangkan untuk membayar jasa nakes dibutuhkan Rp19 miliar.

“Uang yang sudah siap untuk bayar jasa perda sebesar Rp1.2 miliar, sedangkan posisi uang kas BLUD setelah dicek ke bendahara hanya Rp6.5 miliar,” ungkap Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Keuangan RSUD Haulussy Bernadeta dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Maluku beberapa waktu lalu.

Bernadeta menjelaskan, pengeluaran uang yang masuk pada kas BLUD berdasarkan arahan Direktur RSUD Haulussy Nasaruddin, artinya pihaknya hanya mengikuti perintah direktur.

“Soal uang yang masuk kami mengikuti keputusan direktur, apakah untuk membayar obat atau operasional rumah sakit maupun jasa yang memutuskan. Jadi direktur yang memutuskan membayar apa,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komite Medik RSUD Haulussy Dokter Helfi Nikijuluw berharap, pembayaran sisa jasa nakes dapat ditanggulangi oleh Pemprov Maluku sesuai dengan janji Sekda Maluku, Sadli Ie.

“Kita berharap pak sekda dapat merealisasikan janjinya untuk menanggulangi pembayaran jasa nakes dan dokter spesialis,” harapnya.(S-20)