AMBON, Siwalimanews – Dalam rangka melaksanakan program inklusi di Kota Ambon, maka Lembaga Rumah Generasi sebagai salah mitra Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti), melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Kota Ambon dan DPRD, Senin (20/6).

Direktur Lembaga Rumah Generasi Alfin Paron mengatakan, rumah generasi adalah masyarakat sipil yang memiliki visi rumah bersama membangun manusia bermartabat. Dalam visi tersebut, rumah generasi bekerja dalam isu disabilitas, kesetaraan gender dan sosial inklusi pada sektor sosial, pendidikan dan kesehatan di wilayah Maluku.

Olehnya itu, rumah generasi berkesempatan melaksanakan program inklusi, yaitu program kemitraan Australia-Indonesia, menuju masyarakat yang inklusif di Kota Ambon, selama 5 tahun kedepan.

“Sebagai mitra Yayasan Bakti bersama 6 kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia, program ini melanjutkan dukungan untuk kesejahteran masyarakat Indonesia yang membangun kemajuan dibidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial serta penguatan masyarakat sipil,” tandas Alfin disela-sela penandatanganan kerjasama yang berlangsung di Balai Kota Ambon.

Menurutnya, dukungan ini termasuk pengalaman, pembelajaran dan replikasi dalam pembangunan berbasis masyarakat, penguatan masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan dan program pembangunan inklusi.

“Selain mampu dan peduli, Inklusi juga membangun lebih lanjut kerja-kerja organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial di Indonesia, termasuk gerakan perempuan yang telah berjalan untuk memajukan kesetaraan gender, disabilitas dan sosial inklusi,” ujarnya.

Program Inklusi juga kata dia, diselaraskan dengan pilar pertama dalam kemitraan strategis konferhensip Indonesia-Australia dan rencana aksi terkait, komitmen pada kerjasama untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusi disabilitas.

Direktur Yayasan Bakti Yusran Laitupa menambahkan, program ini melanjutkan dua program besar yang baru selesai di tahun 2020 lalu.

“Yang pertama yakni program MAMPU, yang mengurus soal pemberadyaan perempuan, kemudian program PEDULI, yang fokus kerjanya mengurus disabilitas. Dimana kedua program ini digabungkan dan kini menjadi inklusif,” tuturnya.

Bakti kata Laitupa, merupakan salah satu mitra nasional dari 8 mitra nasional yang mengerjakan program ini di 24 Provinsi di Indonesia, fokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok marijinal pada 7 kabupaten/kota, salah  satunya adalah Kota Ambon.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena dalam sambutannya mengatakan, pihaknya menyambut baik dan berterimakasih atas terselenggaranya penandatanganan kerjasama yang merupakan bagian dari pelaksanaan program kemitraan Australia-Indonesia, menuju masyarakat inklusi di Kota Ambon.

Kegiatan ini kata Wattimena, bertujuan membangun kesepahaman mengenai inklusi dan menyediakan dasar hukum yang menjadi acuhan dalam pelaksanaan program itu sendiri.

“Program ini diselaraskan dalam pilar pertama dalam kemitraan strategis, konfrehensip Indonesia-Australia, dan rencana aksi terkait, yang berkomitmen pada kerjasama untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, mempromosikan, kepemimpinan dan pemberadyaan perempuan,” ujarnya.

Kota Ambon, lanjut Wattimena, merupakan salah satu dari 7 Kabupaten/Kota di Indonesia Timur yang terpilih untuk menerima program ini. Adapun latar belakang program ini, karena melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok miskin marijinal, dan belum meratanya akses terhadap layanan sosial kepada kelompok miskin, perempuan, disabilitas dan kelompok minoritas, karena minimnya sarana dan prasarana.

Wattimena berharap, dengan kerjasama ini, menjadi bentuk komitmen dan dukungan bersama, dalam rangka pelaksanaan penguatan kapasitas kepada perangkat daerah, sehingga dapat dihasilkan kebijakan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, kelompok marijinal, serta responship gender, disabilitas dan inklusif.

“Ditingkat desa/kelurahan, nantinya dapat terbentuk konstituen, guna membentuk posko atau gerakan untuk mencegah kekerasan, dan juga dapat dilaksanakan pendataan yang baik, pendampingan, pemantauan, advokasi kebijakan untuk mendukung kebijakan ditingkat kota,” tandasnya.

Dia juga mengatakan, peran media juga penting untuk menjadi perhatian semua pihak dan menjadi advokasi kebijakan. Sehingga kerjasama ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi perempuan miskin marjinal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, khususnya dimasa pandemi, dimana angka kemiskinan semakin meningkat.

Pelaksanaan program kemitraan Auatralia-Indoneaia menuju masyarakat inklusif di Kota Ambon ini, tambah Wattimena, sebenarnya sejalan dengan 11 program prioritas yang telah ditetapkan.

Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta juga mengatakan, inklusi yang diselerasakan dengan rencana pembangunan jangka menangah nasional RPJMD 4 2020-2024 itu, sejalan dengan Kota Ambon sebagai kota inklusi yang telah diresmikan sejak 2014 lalu.

Untuk itu, program inklusi yang dikelola Lembaga Rumah Generasi, patut didukung oleh semua pihak melalui kebijakan legislasi program dan anggaran, mengingat, penjangkauan terhadap masyarakat marijinal, masih banyak di Kota Ambon yang perlu dipastikan aksebilitasnya terhadap berbagai layanan Pemerintah.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyandang disibilitas, perkawinan anak, penyandang kusta, masyarakat miskin dan lainnya, harus dipastikan mereka tidak tertinggal dalam seluruh gerak pembangunan di kota ini,” tandas Toisuta. (Mg-1)