AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Seram Bagian Barat, Hatta Hehanussa mengecam sikap Pemprov Maluku tidak memperhatikan ruas jalan Kairatu-Hunitetu.

Hehanusa menjelaskan, untuk Kabupaten Seram Bagian Barat tersisa satu ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Maluku yakni Kairatu-Hunitetu.

Namun sayangnya ruas jalan tersebut tidak mampu ditangani oleh Pemerintah Provinsi Maluku padahal merupakan akses utama masyarakat setempat.

“Di SBB yang masuk kewenangan Provinsi tinggal satu jalan Kairatu-Hunitenu namun hingga kini Gubernur dan Wakil Gubernur turun tidak mampu tangani,” kecam Hehanussa saat diwawancarai Siwalimanews melalui telepon selulernya, Jumat (10/5).

Hehanussa mengakui, selama ini Pemerintah Provinsi melalui Dinas PUPR hanya  melakukan tambal sulam dengan anggaran yang minim, akibatkan hancur dan tidak bertahan lama.

Hehanusa menegaskan, jika hanya tambal sulam maka lebih bagi Pemerintah Provinsi tidak usah menangani dari pada rusak belum dan terkesan buang-buang anggaran.

“Menyangkut Inpres tidak jelas, sebab proses berjalan tapi batal lagi, artinya tidak ada ketidakpastian itu maka kami minta ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku, minimal pengaspalan dulu,” ujar Hehanussa.

Hehanusa pun mengingatkan Pemprov Maluku agar mengalokasikan anggaran dalam APBD pada daerah-daerah yang terisolasi agar pertumbuhan ekonomi bisa terjadi ketimbang pada daerah yang telah maju dari berbagai aspek.(S-20)