AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menemukan adanya penyaluran bantuan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Maluku tidak tepat sasaran.

Pasalnya, berdasarkan Pengawas yang dilakukan Komisi IV dibeberapa kabupaten dan kota, ternyata ditemukan peruntukan bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan.

“Beberapa BUMDES di Tual yang sama sekali tidak jalan atau mati suri, tetapi diberikan bantuan sebesar Rp20 juta,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (2/5).

Pahal seharusnya kata Rovik, sebelum memberikan bantuan, seharusnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan survei terhadap BUMDES yang menjadi sasaran pemberian bantuan, sebab anggaran yang diberikan pun sangat terbatas.

Dinas PMD tidak boleh hanya mengikuti data yang diberikan pemerintah kabupaten dan kota begitu saja, sebab ditakutkan data yang di diberikan tidak valid seperti yang terjadi saat ini.

Selain itu, dari aspek pengelolaan BUMDES masih ditemukan adanya kelemahan dalam kaitan dengan kemampuan manajerial pengelola BUMDES, sehingga pendampingan sangat dibutuhkan.

“Karena fakta hari ini bantuan dana hibah dan modal pemanfaatan hampir tidak sesuai dari yang diharapkan, maka ini harus menjadi catatan penting untuk dilakukan evaluasi sebelum menunjuk BUMDES,” tegasnya.(S-20)