AMBON, Siwalimanews – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Maluku, Richard Louhenapessy mengaku tak menyetujui ada Baliho Golkar yang memajang gambar Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, yang disatukan dengan gambar pasangan Letjen Jeffry Rahawarin dan Ramly Umasugi.

Ia meyakini, pemasangan baliho ini tanpa sepengetahuan DPD Golkar, sebab bila diketahui DPD, maka tetap tak disetujui.  Walikota Ambon dua periode itu mencurigai ada oknum-oknum yang sengaja memasang baliho ini.

“Ulah oknum-oknum partai ini, akibatnya Partai Golkar diciderai,” tandas Louhenapessy kepada wartawan, Sabtu (13/1).

Baliho besar yang dipasang di Jalan Rijali Ambon itu, bahkan terpasang hanya sebentar kemudian diturunkan oleh. Informasi yang beredar, baliho itu diturukan oleh kader partai beringin, karena menuai polemik.

“Ada desas-desus bahwa pemkot yang lepas baliho itu, samasekali tidak benar. Karena kegiatan politik apapun juga dari partai politik tidak dilarang oleh pemkot, sebab itu diatur oleh aturan dan UU,” ungkap Louhenapessy.

Menurutnya, pemasangan baliho tersebut sangat tidak taktis, dan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Maluku, ia merasa menyesal. Bahkan ia meyakini, ini bukan order Ketua DPD dan ini juga bukan sikap resmi dari partai, namun itu oknum-oknum tertentu yang tidak memahami aura dan semangat Golkar secara komprehensif yang menaikan baliho ini.

Pemasangan baliho ini juga tidak menguntungkan, yang pertama bagi Ketua Umum Golkar yang sementara mempersiapkan diri juga untuk maju sebagai Calon Presiden Indonesia di tahun 2024.

Kedua, baliho ini juga tidak menguntungkan bagi Ketua Golkar Maluku, hal ini dikerenakan mekanisme pencalonan Golkar harus melalui survey, dimana partai akan survay dari semua yang ada sampai yang tertinggi baru partai akan berikan rekomendasi.

Untuk itu selaku kader senior dan tokoh Golkar Louuhenapessy menyampaikan permohonan maaf kepada TNI dan Polri, karena Letjen Jefry Rahawarin adalah perwira tinggi TNI yang masih aktif.

Oleh sebab itu, dengan cara seperti ini menurutnya, sudah menciderai beliau dalam kapasitannya sebagai seorang perwira tinggi di TNI. Untuk itu perlu ditegaskan, bahwa Golkar tidak mempunyai sikap seperti itu.

“Ini bukan Golkar, untuk itu selaku kader Golkar dan selaku Ketua Dewan Pertimbangan, saya minta maaf kepada TNI dan Polri. Kita harus menjunjung beliau, sebagai sorang periwira tinggi TNI, kecuali beliau sudah pensiun, sebab ini akan merugikan TNI sendiri seakan-akan TNI terlibat. Ini sama sekali tidak benar,” tegasnya.

Oleh karena itu kata Louhenapessy, langkah yang ditempuh dengan diturunkannya baliho itu, merupakan langkah yang tepat, tetapi memang  sudah salah kaprah dan tidak taktis. Bermain politik itu, tidak boleh emosional, namun harus dengan logika.

Ia mengaku, dengan cara seperti ini bisa saja, terkecuali kader Golkar sudah tidak ada lagi, padahal masih banyak kader Golkar seperti Azis Samual, Hamzah Sangadji, Ramli Umasugi dan juga dirinya yang juga memenuhi persyararan untuk maju di Pilkada 2024 nanti.

“Bagaimana sampai kita mau dorong orang dari luar, terkecuali kalau disurvei itu nggak ada, ya itu baru bisa, kan rekomendasi Golkar jelas, mendukung Hamzah Sangadji untuk gubernur, kenapa tiba-tiba ada hal-hal seperti ini. Itu yang saya prihatin betul. Ini akan betul-betul merugikan Golkar,” tandasnya.

Apa yang terjadi ini tambah Louhenapessy sama seperti menaruh sasaran tembak meriam untuk menghantam lawan, ini yang tidak bagus, sebab sangat merugikan Partai Golkar.

“Jadi itu tidak ada kaitannya dengan pemkot kasih turun baliho itu sama sekali nggak, baliho itu naik juga tak jelas, turun juga tak jelas,” bebernya. (S-45)