AMBON, Siwalimanews – Skenario untuk menjatuhkan Lucky Wattimury dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Maluku, terjawab sudah.

PDIP secara resmi sudah ber­surat ke DPD Maluku. Dalam surat yang diteken Megawati Soekar­no­putri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekjen, PDIP secara resmi menonaktifkan Ketua DPRD Kota Ambon dua periode itu.

Sumber Siwalima di PDIP Ma­luku mengatakan, surat penco­potan Wattimury itu datang dua hari lalu.

Selain ditarik dari ketua dewan, PDIP juga mencopot Wattimury dari bendahara PDIP Maluku.

“Sudah ada dan resmi diteken ibu ketum dan sekjen,” ujar sumber yang enggan namanya dikorankan ke­pada Siwalima, Kamis (13/10) siang.

Menurutnya, DPP PDIP telah mengeluarkan dua SK, masing-masing tentang pergantian Lucky Wattimury dari jabatan sebagai Ketua DPRD Maluku maupun bendahara partai.

Informasinya SK DPP PDIP tersebut sudah berada di tangan DPD PDIP Maluku. Selanjutnya PDIP Maluku akan menggelar rapat pleno dalam waktu dekat, untuk membicarakan siapa yang nantinya menggantikan LW sapaan akrab Wattimury.

“SK pergantian pak Lucky seba­gai Ketua DPRD sudah turun. Jadi DPP keluarkan dua SK, yaitu, SK pergantian pak Lucky sebagai Ketua DPRD di DPRD Maluku dan SK pak Lucky sebagai bendahara partai di PDIP Maluku,” ujar sumber tersebut.

Sumber itu menyebutkan, dua SK  DPP tersebut telah turun dalam kondisi tertutup.

“Dua SK itu turun dari DPP PDIP dalam kondisi tertutup, dan pasti sesuai mekanisme partai akan ba­has,” ujarnya.

Sumber ini belum bisa memastikan siapa yang nanti mengganti posisi LW di DPRD Maluku sebagai ketua dan di partai sebagai bendahara.

“Belum tahu siapa yang ganti karena informasinya SK DPP turun dalam keadaan tertutup,” ujarnya.

Sumber lainnya mengungkapkan, jabatan LW di dewan, akan diganti sohibnya Benhur Watubun. Bahkan Benhur sebelumnya telah bolak-balik Jakarta untuk mengurusi SK tersebut.

Benhur Watubun, yang dikonfir­masi Siwalima menolak berkomen­tar. “No comment,” ujar Benhur ke­pada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (13/10).

Sesuai mekanisme dewan, per­gantian antar waktu anggota mau­pun pimpinan dapat dilakukan, apabila sudah ada keputusan Mentri Dalam Negeri.

Dengan demikian, pergantian Wattimury dapat dikakukan, apabila usulan pencopotan yang diteken ketua umum dan sekjen sudah sele­sai dibahas di tingkat DPD.

Langkah berikutnya, DPD kemu­dian memberitahukan hasilnya ke DPRD, untuk selanjutnya dewan akan bersurat ke Kemendagri, guna meminta SK penetapan pimpinan yang baru.

Pada fase inilah, akan terjadi per­gantian ketua dewan secara resmi, yang ditetapkan dalam paripurna istimewa.

Belum Terima

Terpisah, Sekretaris DPRD Malu­ku, Bodewin Wattimena memastikan pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan salinan keputusan DPP PDIP terkait dengan pergan­tian Lucky Wattimury dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Maluku.

Penegasan ini disampaikan Watti­mena kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Kamis (13/10) merespon adanya informasi jika surat keputusan Pergantian Watti­mury telah diserahkan DPD PDIP Maluku kepada sekretariat DPRD.

“Soal SK kita belum terima dari DPD sampai saat ini, jadi kalau ada yang bilang sudah di kita itu salah,” ungkap Wattimena.

Dijelaskan, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku pada prinsipnya tidak ingin mencampuri urusan internal PDIP Maluku yang belakang ini terjadi gejolak internal, karena bukan merupakan domain sekre­tariat dewan.

Akan tetapi jika surat keputusan DPP tersebut diteruskan oleh DPD ke DPRD dan telah diterima, maka sekretariat akan memproses surat itu sesuai dengan mekanisme yang selama ini berlaku di DPRD Maluku.

“Kalau sudah ada surat keputu­san DPP yah kita akan tindaklanjuti dengan mekanisme yang ada, inti­nya kita tidak mencampuri urusan internal PDIP,” tegas Wattimena.

Segera Turun

Seperti diberitakan sebelumnya, jabatan Ketua DPRD Maluku yang kini dijabat Lucky Wattimury tak lama lagi akan diganti sohibnya,  Benhur Watubun.

Informasi beredar, Watubun saat ini sudah berada di Jakarta dan akan menemui DPP PDIP untuk mengam­bil SK pergantian tersebut.

“Informasinya pak Benhur sudah di Jakarta untuk mengambil SK,” jelas sumber terpercaya Siwalima, Sabtu (8/10).

Skenario DPP itu jabatan ketua fraksi yang dipegang Benhur, akan diisi oleh Jemmy Jafet Pattiselano. Pattiselano bahkan digadang-ga­dang akan menjadi bendahara mengganti Wattimury.

Sumber tadi menyebutkan, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekar­noputri  telah menyetujui Benhur menggantikan LW sapaan akrab Lucky sebagai Ketua DPRD Maluku. Bahkan komposisi baru pun juga sudah disetujui.

Informasi mengenai pencopotan mantan Ketua DPRD Kota Ambon ini sudah beredar di publik sejak awal Oktiber lalu.

Salah satu penyebabnya, adalah santernya sorotan media massa terhadap kasus yang dituduhkan kepada mantan Ketua DPC PDIP Kota Ambon itu.

Pantauan Siwalima di DPRD Maluku sejak sepekan lalu, sebagian besar anggota dewan ikut membahas isu pencopotan sohib mereka. Para kulit tinta yang sesehari bertugas di sana juga mulai menguliti persoalan dimaksud.

Ada Skenario

Hampir sepekan berdiam diri, Wattimury akhirnya angkat bicara menanggapi isu pencopotannya.

Dia menilai, langkah politik yang tidak elok dan cenderung melukai teman sendiri tidak baik dan merusak partai.

Menurutnya, ada skenario mere­but jabatan Ketua DPRD Maluku dari tangannya, sebab, awalnya pin­ja­man uang menjadi isu utama. Tapi kemudian bergeser ke isu lain, yakni pergantian Ketua DPRD Maluku.

“Dua isu ini memang berbeda, tapi punya kaitan. Pergeseran isu ini dapat dimengerti, sebab masalah pin­jaman uang telah berhasil disele­saikan secara kekeluargaan dan damai, termasuk pencabutan lapo­ran di kepolisian. setelah saya ber­temu langsung dengan saudara Ongen dan pengacarannya, kita berhasil memetakan masalah, bagai­mana kronologisnya termasuk taha­pan penyelesaian yang sudah dan akan dilakukan. tapi yang pasti ada­lah, didalam otak pembuat ske­nario isu pinjaman uang antara beta dan Abdul Wahan Latuamuri harus dija­di­kan sebagai alat untuk menja­tuhkan saya sebagai Ketua DPRD Maluku,” tandasnya dalam rilis yang dikirim ke redaksi Siwalima, Kamis (6/10) malam.

Diakui, selama ini dirinya diam dan tidak pernah mengklarifikasi berita yang ada di media massa. hal itu lantaran waktu yang tersedia diper­gunakan untuk merenung dan me­ngamati siapa aktor intelektual yang bermain, termasuk memanfaatkan jaringan untuk bekerja guna men­dapatkan data dan fakta.

“Faktanya adalah pada hari Sabtu, 17 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT atau pukul 6 sore di tangga Kantor DPRD Maluku ada tiga teman dekat saya dan yang lain bertemu. kita lalu membahas salah satu masalah yang menjadi perhatian publik adalah bagaimana menjadi­kan pinjaman uang sebagai berita utama dan viral di media. katanya ini ada skenario, dimana nanti pada Senin ada berita tentang isu pinja­man uang itu. dan ternyata benar, pada Senin ada pemberitaan tentang peminjaman uang. Tujuannya supaya ada opini publik dan internal PDIP, termasuk DPP menilai beta selaku Ketua DPRD Maluku berikut politisi PDIP, telah mencemarkan nama baik partai dan segera dicopot dari jabatannya,” bebernya.

Masih kata dia, tidak hanya dirinya sebagai Ketua DPRD Malu­ku yang menjadi sasaran, melainkan informasi yang beredar, kalau ada oknum-oknum yang mengatur tahun 2024 mendatang, dirinya tidak bisa maju dalam kontestasi calon Wali­kota Ambon.

Pasalnya, beredar kabar apa calon lain di luar PDIP yang akan diper­juangkan maju sebagai calon Walikota Ambon.

“Nah fakta lainnya, sebagai ge­rakan untuk menjatuhkan beta dari Ketua DPRD Maluku, yakni meng­ajak sekelompok anak muda atau aktivis untuk menjalankan aksi de­mo. Jaringan saya di kalangan organisasi pemuda mengingat saya bahwa ada aktor intelektual yang bergerilya mengajak sesama aktivis untuk melakukan demo. Isunya adalah Lucky Wattimury tidak layak pimpinan DPRD Maluku, karena terlibat hutang piutang. tujuan demi adalah membentuk opini publik secara terus-terusan, sehingga ada alasan melaporkan kepada DPD berikut tindakan DPP mengantikan Ketua DPRD. Jujur, waktu dengar cerita tersebut dari teman-teman, beta diam seribu bahasa, kok bisa begitu. beta kemudian memberikan nasehat kepada adik-adik aktivis itu supaya ke depan jadi pemimpin yang beretika dan bermartabat, ja­ngan menghalalkan segala cara un­tuk mencapai tujuan. Tapi gunakan cara-cara yang etis,” ungkapnya.

Bijaksana

Menanggapi santernya isi ini,  sejumlah pengurus anak cabang PDIP di Kota Ambon rame-rame angkat bicara.

Mereka berharap DPP PDIP menyikapi masalah ini dengan bijak, dan tidak keburu-buru menggan­tikan Lucky Wattimury, karena akan berdampak pada perolehan suara partai nanti pada pemilu 2024 mendatang.

Ketua PAC Kecamatan Baguala, Dangce Wattimury mengaku kaget dengan beredarnya informasi DPP bakal mencopot Lucky dari jaba­tannya sebagai Ketua DPRD Pro­vinsi Maluku yang telah digenggam sejak 19 September 2019 lalu.

“Kita berfikir ini juga tidak sehat dalam berpolitik, kalau beliau itu ada masalah untuk merugikan partai oke saja, tapi selama ini kan beliau all out untuk partai dan ini juga jadi kebingungan,” ujar Dangce kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Selasa (4/10) lalu.

Menurut Dangce, Lucky meru­pakan sosok yang berdarah-darah dengan partai cukup lama yang sudah pasti memiliki basis suara di tingkat bawah, sehingga ketika keputusan DPP untuk mencopot Lucky akan sangat berpengaruh.

“Keputusan DPP tetap akan mempengaruhi basis masa, karena beliau tahu persis dan orang juga paham roh partai PDIP,” ujarnya.

Dia meminta, DPP PDIP berhati-hati dalam mengambil keputusan, jika ingin PDIP tetap berkuasa di Maluku, apalagi ada arahan dari DPP untuk kader dan simpatisan tetap mempertahankan kekuasaan.

Terpisah, Bendahara PAC Leiti­mur Selatan, Semi Salamena me­ngatakan, Lucky Wattimury adalah senior Partai yang sangat merakyat di Maluku, dan khususnya di Kota Ambon.

“Saya menilai walaupun ada persoalan pribadi tapi sebenarnya tidak mencederai partai ditengah masyarakat juga,” ujar Semi.

Menurut dia, DPP PDIP boleh me­mutuskan Wattimury tetap diganti dari ketua dewan dan bendahara partai sah-sah saja sepanjang dia melanggar aturan partai, namun bila pergantian Wattimury dengan cara-cara tidak wajar tentu akan menim­bulkan kekecewaan dari pendukung Wattimury.

Apalagi, di mata masyarakat, lan­jutnya, Wattimury merupakan sosok yang sangat merakyat termasuk kontribusi dan dedikasi yang tidak perlu lagi diragukan.

“Kalau beliau diganti tentu suara partai tergerus di pemilu legislatif dan Pilkada,” cetusnya.

Karenanya Semi meminta DPP menyikapi masalah ini dengan bijak, dan tidak gegabah mengambil kepu­tusan yang pada akhirnya merugikan partai.

Sangat Berpengaruh

Akademisi Fisip Unpatti, Paulus Koritelu juga menilai, pencopotan Wattimury dari jabatannya secara tidak langsung akan berdampak pada panasnya suhu di internal PDIP Maluku.

Dijelaskan, sepak terjang seorang Lucky Wattimury secara kalkulasi maupun rasional tidak dapat lagi diremehkan melainkan dianggap sudah mempuni karena berasal dari jenjang terendah hingga tertinggi.

Kegoncangan secara internal pasti terjadi dalam tubuh PDIP sebab Lucky pasti memiliki investasi yang cukup panjang, baik waktu maupun jasa yang menyangkut dengan penyiapan kader. Artinya sudah pasti Wattimury memiliki kekuatan.

“Sosok Lucky pasti memiliki kekuatan dan akibatnya akan memunculkan kubu atau faksi yang membuat suhu politik internal men­jadi panas,” ucap Koritelu.

Santer terdengar adanya persoa­lan yang berhubungan dengan hu­tang piutang yang menyebabkan persoalan ini terjadi, tetapi hutang piutang tersebut tetap melekat pada diri seorang politisi dan tidak dapat dielakkan.

Menurutnya, momentum tabuh genderang perang secara internal melambangkan peta persaingan politik menjelang 2024 nanti dan menjadi puncak pertarungan politik yang penuh dengan dinamika yang sulit diprediksi.

DPP kata Koritelu harus hati-hati dalam mengambil keputusan sebab jika keputusan tersebut melukai hati basis suara yang dimiliki Lucky, maka akan berpengaruh bagi kekua­tan PDIP ditahun 2024 mendatang.

Terkait dengan isu penyusunan kabinet baru itu merupakan kewe­nangan internal PDIP namun masa­lah ini harus diputuskan dengan hati-hati oleh DPP.

Koritelu juga mengingatkan ke­pala setiap orang yang tepat ingin ter­libat dalam dunia politik harus memiliki energi cadangan politik yang luar biasa baik financial, psi­kologi maupun kapabilitas diri untuk menghadapi semua situasi. (S-20)