AMBON, Siwlaimanews – DPRD menerima rancangan peraturan daerah tentang laporan ertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Penyampaian rancangan ini saat rapat paripurna istimewa dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Petrus A. Tunay didampingi bersama Wakil Ketua I, Ever Mose dan Wakil ketua II, Wiliam B.O.E Kahjoru Ruang Rapat DPRD, kemarin.

Ketua DPRD Petrus A. Tunay menjelaskan UU mengamanatkan pemda wajib menjalankan seluruh kegiatan dalam manajemen keuang­an daerah yang dimulai dari peren­canaan, pelaksanaan, penatausa­haan, pelaporan, pertanggungjawa­ban sampai pada pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

“Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mewu­judkan tata kelola pemerintahan yang yang baik. Dalam pelaksa­naannya, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam satu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan perda,” terangnya. Lan­jutnya, dalam menjalankan fungsi­nya DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang APBD guna menjamin pencapaian sasaran dan pada akhirnya laporan keuangan harus disampaikan oleh kepala daerah kepala DPRD dalam rangka memenuhi pertanggung­jawaban atas pelaksanaannya

Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach dalam sambutannya menyampaikan lapo­ran keuangan pemerintah daerah yang disampaikan telah diaudit oleh BPK RI.

Laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang disampaikan ini dalam bentuk rancangan peraturan daerah telah memenuhi aspek normatif, kepatuhan dan kewajaran sehingga diyakini bahwa telah memenuhi standar akuntansi sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010.

“Puji syukur kepada Tuhan atas upaya sungguh-sungguh dan kerja keras kita laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan LHP BPK tercepat atau yang paling pertama selesai di Maluku dengan best opinion atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kepada Kabupaten Maluku Barat Daya,” terang bupati.

Predikat ini menurutnya sudah tiga kali berturut-turut di sandang ini sudah sepatutnya di syukuri dan patut dibanggakan. Namun hal ini tidak membuat pemda terlena dan puas.

“Setiap tahun tantangan penge­lolaan keuangan daerah terus ber­tam­bah. Untuk itu semestinya kita tetap menjaga akuntabilitas tata ke­lola keuangan daerah dengan baik,” ucapnya.

Bupati memberi penghargaan dan apresiasi luar biasa kepada seluruh jajaran pemda yang telah berhasil mengelola keuangan daerah secara baik sehingga mendapat opini WTP dari BPK.

“Pesan saya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh niscaya usaha tersebut akan membuahkan hasil yang baik,” tandasnya. (S-09)