AMBON, Siwalimanews – Sulitnya masuk ke website untuk mendaftar bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena terus eror, DPRD Kota Ambon ramai-ramai ke Jakarta.

Keberangkatan Komisi II DPRD Kota Ambon dibawa pimpinan Christianto Laturiuw berencana akan tenaga honorer khusus guru yang tidak bisa mendaftar PPPK tahun 2023.

“Besok, komisi akan ke Jakarta untuk menemui beberapa pihak guna memperjuangkan nasib para guru honorer,” ujar Laturiuw kepada wartawan di kantornya, Kamis (5/10)

Ia mengaku sampai dengan jam 6 pagi tadi pendaftar baru 36 persen, sisanya 300 lebih belum mendaftar.

Selain itu ada 6 bidang formasi seperti untuk guru Agama Kristen, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS dan PKN yang awalnya terbuka tiba-tiba terkunci.

Baca Juga: Daniel Nirahua Pimpin Peradi SAI Ambon

“Koordinasi kita dengan Dinas Pendidikan dengan Kemendikbud Dikti, katanya sudah penuh berdasarkan data dapodik. Padahal sistem yang dibuka oleh BKD, menunjukan bahwa itu masih terbuka. Makanya itu dipertanyakan,” ujarnya.

Dirinya mengaku akan mengerahkan kekuatan politik dewan untuk memperjuangkan agar calon PPPK bisa mendaftarkan diri.

“Sebenarnya kalau pendekatan administratif seperti ini, ya DPRD akan menggunakan kekuatan politik kita, karena ini bicara soal hak daerah,” tandasnya.

Menurutnya DPRD berkeinginan agar guru honorer yang sudah mengabdi 15-20 tahun di kota ambon menjadi prioritas untuk diterima.

“Saya sudah koordinasi dengan anggota DPR, pa Hendrik dan Ibu Novita juga dan sudah berkomunikasi dengan Menpan-RB,” janjinya.

Selain itu dengan ia berharap kepala badan kepegawaian juga dapat membuat surat ke Kemenpan-RB agar ini dibuka kembali. Informasinya dibuka sampai tanggal 9 Oktober nanti,” katanya.

Ngadu ke Dewan

Sebelumnya puluhan tenaga honorer khususnya guru ngadu ke DPRD Kota Ambon karena sistem pendaftaran eror, Kamis (5/10).

Kedatangan para perwakilan guru honorer itu diterima ketua komisi II DPRD Ambon Christianto Laturiuw, Kadis Pendidikan Ferdinan Tasso dan anggota komisi.

Dalam pertemuan itu, para guru mengaku kesulitan mengakses sistem pendaftaran PPPK.

Pendaftaran PPPK dibuka sejak tanggal 20-29 September, tiba-tiba sistem itu kembali terkunci dan dibuka lagi sejak tanggal 29 September-3 Oktober. “Proses pendaftaran tanggal 3 Oktober itu, sistem kembali terkunci, dan tiba-tiba sekitar pukul 22.00 WIT malam, sistem kembali terbuka,” terang Laturiuw. (S-25)