AMBON, Siwalimanews – DPRD meminta PUPR Maluku dan BPJN mem­perhatikan infrastruktur jalan dan jembatan.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri menjelaskan, tinggal beberapa bulan lagi, umat muslim akan me­rayakan hari raya keaga­maan Idhul Fitri.

Konsekuensi dari pera­yaan Idhul Fitri kata Alkatiri akan terjadi mudik ke kampung halaman artinya seluruh infrastruktur jalan dan jembatan harus men­jadi perhatian serius baik Dinas PUPR Maluku dan BPJN.

“Beberapa bulan lagi ini kan Idhul Fitri, nah sejak awal kita meminta Dinas PUPR Maluku dan BPJN untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jem­batan yang rusak,” tegas Fauzan kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Sabtu (27/1)

Alkatiri mencontohkan ada beberapa akses jembatan di Kabupaten SBT yang mengalami kerusakan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk dilewati.

Kondisi ini diyakini Alkatiri bukan saja terjadi di SBT tetapi dibeberapa Kabupaten/Kota lain di Maluku dan belum ditangani oleh Dinas PUPR maupun BPJN.

“Kita berharap baik Dinas PUPR dan BPJN segera menginventarisir infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku ini yang mengalami kerusakan parah dan segera diintervensi,” jelasnya.

Menurut Alkatiri, jika infrastruktur tidak ditangani akan berpengaruh terhadap distribusi logistik jelang puasa dan lebaran yang pada akhirnya dapat berdampak pada inflasi.

Politisi PKS Maluku ini berharap seluruh masalah jelang puasa dan lebaran dapat segera diatasi oleh pemerintah sedini mungkin.

Dewan Semprot Pemprov

Anggota Komisi III DPRD Maluku, M Hatta Hehanussa menyemprot Pemprov tidak mampu menanggani infrastruktur jalan yang rusak pada sejumlah wilayah di negeri seribu pulau ini.

Pernyataan keras terhadap kebijakan pembangunan Maluku ini dilontarkan Hehanusa sebagai bentuk kekecewaannya atas sejumlah persoalan infrastruktur jalan yang hingga kini tidak mampu ditangani oleh pemerintah Provinsi Maluku.

Awalnya Hehanusa geram dengan sikap tidak peduli yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota terkait dengan Inpres penanganan jalan daerah dimana tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengusulkan jalan-jalan di daerah.

Pasalnya, pertemuan terkait dengan Inpres Penanganan Jalan Daerah dilakukan sebanyak 20 kali baik di Maluku maupun menghadap langsung ke Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah.

“Bayangkan saja kita sudah rapat 20 kali terkait dengan Inpres ini, baik di Jakarta maupun di Ambon hasilnya nol, kesalahannya hanya soal  detail engineering design (DED) setelah di hitung-hitung, mungkin anggarannya cuma Rp 20 juta untuk  membuat perencanaan, saja tidak bisa,” kesalnya.

Pemerintah daerah lanjut Hehanusa jangan menganggap Inpres penanganan jalan daerah ini sebagai barang khayalan, tetapi tugas Pemda adalah mengamankan instruksi presiden tersebut.

Menurutnya, semua persoalan infrastruktur yang dihadapi masyarakat hari ini karena hutang sebesar 700 miliar rupiah yang harus dibayarkan.

Padahal, jika pinjaman 700 miliar rupiah tersebut diarahkan untuk membangun infrastruktur jalan dana maka ratusan kilometer jalan selesai dibangun.

“Ini karena Pemprov tidak punya perencanaan, dimana kebijakan-kebijakan ngawur  semua, ini sangat miris,” tegasnya.

Lanjutnya, sebagai anggota DPRD dirinya merasa sedih melihat kondisi daerah seperti ini, karena DPRD tidak punya perpanjangan tangan serta dibatasi soal  kewe­nangan.

Bahkan DPRD saja dibatasi dengan pengawasan terkait kebija­kan, artinya anggota DPRD tidak bisa menyentuh kebijakan.

Karenanya, masyarakat tidak dapat berharap banyak selain mujizat dan tetap berdoa kita agar Pemerintahan ini besok bisa berubah dan ada pemimpin baru,” kata Hatta. “Kami berharap cuaca bisa mendukung tim sar gabungan di lapangan dalam proses pencarian secara maksimal,” pungkasnya.(S-20)