NAMROLE, Siwalimanews – Menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupeten Bursel, puluhan mahasiswa dan pemuda asal desa Oki Lama, Kecamatan Namrole, menggelar aksi demo di Kantor DPRD Bursel, Kamis (23/7).

Sebelum menuju DPRD, puluhan pemuda dan mahasiswa ini melakukan aksi di depan Kantor Bupati, namun karena tidak diijinkan untuk menyampaikan aspirasinya, puluhan pemuda dan mahasiswa ini langsung menuju Kantor DPRD.

Dengan menggunakan sejumlah kendaraan roda dua dan 2 mobil pick up lengkap dengan pengeras suara, mereka menyampaikan aspirasinya di depan kantor DPRD dan di kawal oleh anggota Polsek Namrole dan sejumlah petugas Satpol PP.

Dalam tuntutannya, pendemo yang dikoordinir oleh, Abu Bakar Bahta, La Ene Wangi-Wangi, Ajad Solissa, Sudirman Loilatu dan Sabarudin Tualepe  menginginkan agar DPRD memperhatikan 5 hal yang menjadi aspirasi mereka.

Adapun lima point tuntutan tersebut yakni, pertama, kami yang tergabung dalam pemuda Desa Oki Lama minta kepada DPRD panggil Kadis PMD untuk evaluasi seluruh kinerja semua kades tarkait penggunaan anggaran penanganan covid-19.

Kedua, DPRD harus serius mengevaluasi kinerja Pemda Bursel secara keseluruhan, Tiga, kami pemuda Desa Oki Lama minta supaya pansus Covid-19 DPRD dan Tim Gugus Tugas dapat memperjelas status Bursel saat ini apakah masih di zona merah, kuning atau sudah hijau.

“Yah kita minta pansus DPRD dan Tim Gugus Tugas harus dapat memperjelas status daerah ini dimasa pandemik,” teriak para pendemo.

Pada point keempat, kami kami pemuda Desa Oki Lama menolak pemotongan Gaji PTT di Kabupaten Bursel. Lima, kami pemuda Desa Oki Lama pertanyakan apa yang diandalkan atau banggakan dari Kabupaten Bursel pada usianya yang ke 12 tahun saat ini.

“Bursel sudah usia 12 tahun, apa yang harus kita banggakan,” tanya pendemo.

Setelah berorasi di sekitar 30 menit, puluhan pemuda ini kemudian ditemui pimpinan dan anggota DPRD di ruang sidang utama.

Wakil Ketua DPRD Bursel, Jamatia Booy di depan para pendemo menjelaskan, dalam tugas dan fungsi DPRD tidak terlepas dari kontrol seluruh elemen. Dalam tugas pemerintahan, lembaga eksekutif dan legislatif miliki tugas yang berbeda.

“Secara kelembagaan soal kebijakan-kebijakan desa, saat ini DPRD sementara evaluasi pemerintahan yakni pembahasan LJP dan salah satunya tentang pembentukan pansus Covid dalam mengawal anggaran Covid-19 agar penggunaan anggaraanya bisa transparan,” ucap Booy.

Dijelaskan, APBD Bursel tahun 2020 sebesar Rp 738 miliar dan dengan kondisi Covid dipotong sekitar Rp 108 miliar sehingga tersisa sekitar Rp 600 miliar.

DPRD selalu melakukan fungsi dalam mengawal segala kebijakan sesuai durasi peraturan perundang-undangan di negeri ini.

“Menanggapi kondisi dimaksud, kita tetap bersandar pada undang-undang yang berlaku, bahwa kebijakan yang diambil itu harus rasional dan transparan. Sesuai keputusan yang diambil memang status daerah kita itu berada pada zona hijau, namun segala kebijakan eksekutif selalu kami ingatkan supaya sesuai dengan juknis peraturan yang berlaku,” ujar Booy.

Dalam realisasi terkait dengan pemotongan Rp 50 juta untuk Covid-19 di desa mupun pergeseran BLT, bansos dan beberapa hal lainnya yang diatur dalam perundang-undangan kemudian ternyata digeser oleh Pemda.

Bahkan kebijakan yang diambil pemda terkesan tak mengindakan kehadiran DPRD sebagai lembaga yang selalu melakukan pengawasan terhadap seluru instrumen pembangunan.

“Kebijakan saat ini yang diambil oleh pemda, kami DPRD pun menolak itu, terkait dengan pemotongan gaji PTT misalnya, terkait dengan 30%. Pihak ketiga juga dipotong itu yang menjadi permasalahan disini dan seluruh fraksi menolak kebijakan itu,” tegasnya.

Menurutnya, sampai saat ini DPRD secara kelembagaan minta pemda untuk menyampaikan dokumen terkait anggaran dari kebijakan refocusing karena kebijakan yang diambil pemda dilakukan secara sepihak.

“Saya ingin sampaikan bahwa kebijakan ini secara sepihak oleh Pemda, nanti timbul masalah, ada protes dan gugatan dari masyarakat baru mencoba konfirmasi dan klarifikasi. Kita minta seluruh dokumen anggaran dimaksud. Dibelanja pegawai masih banyak komponen yang harus dilakukan penyesuaian tanpa harus korbankan PTT dan pihak ketiga. Ini sikap DPRD secara kelembagaan,” tegasnya.

Setelah mendengar penjelasan DPRD, puluhan pemuda ini kemudian meninggalkan Kantor DPRD secara tertib dan damai. (S-35)