AMBON, Siwalimanews – Puluhan mahasiswa yang tergabung didalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku, menyerbu Kantor Gubernur Maluku dan DPRD, Rabu (7/9)

Aksi yang dimulai sejak pukul 11.00 WIT itu, diawali dengan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang. Di DPRD, pendemo meminta agar ditemui Ketua  DPRD Maluku, Lucky Wattimury, namun tidak berada ditempat.

Aksi kemudian dilanjutkan di perempatan Pos Kota, dan dilanjut­kan di Kantor Gubernur Maluku.

Dalam aksi itu, pendemo yang dipimpin koordinator lapangan, Adi Tamsil Kadimas dan M Saleh So­wakil menyampaikan, lima poin tuntutan yaitu pertama meminta Daerah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk meng­ha­dirkan Direksi Pertamina  menjelas­kan kelangkaan minyak tanah dan pertalite di Provinsi Maluku.

Kedua, kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memangil Dinas Des­prindag Provinsi Maluku untuk menjaga kestabiikan harga pangan di Provinsi Maluku.

Ketiga, Kepada Pemerintah Dae­rah, Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk mengambil kebijakan untuk mengatasi kenaikan harga BBM.

Keempat, meminta kepada Peme­rintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku untuk menurunkan oprasio­nal Direksi dan Komisris Pertamina.

Kelima, DPD IMM Maluku me­minta kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku untuk menolak kenaikan harga BBM.

“Kondisi ini menjadi problematika kebangsaan yang lagi marak terkait kenaikan harga BBM, ini merupakan salah satu kebijakan yang sungguh meyiksa rakyat indonesia, kita keta­hui bersama berdirinya suatu negara tujuannya untuk mensejehterakan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila, soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan kenaikan harga BBM, membuktikan bahwa, pemerintah tidak mengindahkan pancasila itu,”ujar koordinator lapangan,

Karena itu, IMM  menilai kenaikan harga BBM itu sungguh membunuh pertumbunan ekonomi masyarakat rendah. Mengingat belum pulihnya dari kondisi Covid-19, kini kembali diperhadapkan dan dibebankan lagi dengan kenaikan harga BBM.

“Kami berharap, tuntutan ini da­pat dibijaki dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Ma­luku,” pintanya. (S-25)