PIRU, Siwalimanews – Puluhan Ibu rumah tangga mernggelar aksi demonstrasi di Kantor Camat Taniwel Timur, Selasa (21/7).

Aksi demo puluhan ibu-ibu ini untuk menyampaikan protes mereka terhadap para pejabat Desa Sohue Arnol Gerson yang dinilai tidak transparan dalam mengelola anggaran prakarya tunai yang dikucurkan Pemkab SBB.

Demo yang berlangsung sekitar pukul 10.30-14.00 WIT, puluhan ibu-ibu ini membawa pamflet yang bertuliskan penjabat harus terbuka dengan jumlah masalah dana prakarya tunai, masyarakat minta penjabat harus terbuka, berapa dana yang dikucurkan Pemda SBB ke Pemdes Sohue.

Dipden Camat Taniwel Tumur Mery Latue perwakilan pendemo Lili Warahuwena membacakan dua butir tutuntan mereka yakni pertama, ibu camat diminta untuk memanggil Penjabat Desa Sohuwe Arnol Gerson Marayate untuk menjelaskan, kepada masyarakat Sohuwe jumlah dana prakarya yang dikucurkan Pemda SBB, kedua, menanyakan jumlah masker  yang dibagikan kepada masyarakat untuk penanganan Covid-19, karena warga hanya mendapakan dua masker/kk dan berapa dana penanganan Covid yang dikucurkan pemda.

Para pendemo pada kesempatan itu, juga minta, Bupati Moh. Yasin Payapo  agar melihat persoalan ini dan memanggil penjabat desa untuk mempertanggung jawabkan masalah ini.

Pasalnya, dana prakarya yang diselurkan ke Pemdes Sohuwe serta bantuan lainnya yang bersangkutan tidak pernah transparan ke masyarakat.

Santi  Warahuwena kepada Siwalimanews Selasa (21/7) mengaku, aksi masyarakat ini dilakukan karena masyarakat sudah resah dengan kinerja penjabat yang tidak efektif dan transparan serta tidak terbuka soal jumlah dana prakarya yang dikucurkan ke pemdes.

“Kami masyarakat terlebih khususnya ibu-ibu minta penjabat harus transparan dan terbuka atas nilai uang dana prakarya yang dibagikan ke masyarakat,” tegasnya.

Dijelaskan, uang prakarya yang dibagikan ke masyarakat/KK sebesar Rp 250 ribu yang diperuntungkan bagi warga, khususnya para janda dan duda dan apakah nilainya seperti itu, karena masyarakat tidak tahu berapa jumlah yang harus diterima. Akibat tidak transparan dari penjabat terkait anggaran ini, maka banyak masyarakat tak mau menerimanya. (S-48)