AMBON, Siwalimanews – Puluhan mahasiswa dan pedagang kembali melakukan demo di Balai Kota Ambon, Kamis (2/7). Kali ini, mereka menolak perpanjangan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Mereka menolak PSBB diperpanjang, karena menyusahkan masyarakat kecil. Sementara jumlah kasus positif Virus Corona di Kota Ambon terus meningkat.

Ini untuk kelima kalinya Walikota Ambon, Richard Louhenapessy didemo atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Pemkot Ambon memberlakukan PSBB berdasarkan Perwali Nomor 18 Tahun 2020 sejak Senin, 22 Juni dan berakhir Minggu, 5 Juli. Walikota akan memperpanjang PSBB jika kasus positif Virus Corona tetap bertambah.

Pantauan Siwalima, massa mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon dan pedagang Pasar Mardika tiba di depan Balai Kota sekitar pukul 10.30 WIT.

Baca Juga: Pemilik Hotel Sumber Asia Sumbang APD ke Pemkot

Saat tiba, pagar depan Balai Kota sudah ditutup, dan dijaga ketat personil Satpol PP dan kepolisian.

Mahasiswa berorasi secara bergantian di atas mobil pick up dilengkapi sound system, meminta Pemkot Ambon tidak lagi memperpanjang PSBB

“Masyarakat sampai hari ini susah, toko-toko harus ditutup tanpa ada jaminan untuk masyarakat,” teriak salah satu orator.

Mereka minta agar walikota atau Sekot, A.G Latuheru menemui mereka untuk mendengar aspirasi yang akan disampaikan. “Kami ingin masuk, tolong pak sekot temui katong,” teriak para pendemo.

Kendati begitu, walikota maupun sekot tak mau keluar. Alhasil, ketegangan pun terjadi. Massa pendemo memaksa masuk dengan mendorong pintu halaman Balai Kota.

“Biarkan katong masuk ini katong hanya mau bicara bahwa sebelum PSBB berlanjut hak-hak masyarakat harus terpenuhi,” teriak kader HMI Sutrisno, dalam orasinya.

Lanjut dia, negara ini terbentuk karena ada rakyat. Karena itu, pemerintah jangan menutup mata dan telinga dari masyarakat.

“Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara ini terbentuk atas dasar ada rakyat makanya pemerintah juga harus lihat katong sebagai rakyat,” tandas Sutrisno.

Aksi saling dorong antara massa pendemo dan aparat kembali terjadi. Bahkan nyaris ricuh, karena permintaan mereka untuk masuk ke halaman Balai Kota tidak dikabulkan.

“Kalian Satpol PP izinkan kita masuk, kita ini juga bagian dari rakyat yang akan sampaikan aspirasi kami, siapapun yang terima kita, kami akan sampaikan aspirasi kita saja kemudian kita keluar dari sini,” tandas lagi Sutrisno dalam orasinya.

Perwakilan mahasiswa melakukan negosiasi dengan Satpol PP agar diizinkan masuk, tetapi gagal. Ketegangan kembali terjadi, karena massa mencoba untuk mendobrak pintu. Namun lagi-lagi tidak berhasil.

Massa dan Satpol Pol mulai tersulut emosi. Situasi semakin memanas. Anggota Polresta Pulau Ambon dan Polsek Sirimau turun tangan mendinginkan suasana.

Tak lama kemudian perangkat suara anti huru-hara milik kepolisian dibunyikan. Massa kaget dan lari berhamburan. Namun beberapa saat kemudian, mereka kembali melakukan orasi di depan Balai Kota.

Hingga pukul 14.15 WIT, massa masih bertahan. Tetapi walikota ataupun pejabat lainnya enggan keluar menemui mereka.

Salah satu orator dari HMI kemudian membacakan tuntutan mereka. Pertama, meminta transparasi soal dana Covid-19 yang digunakan pemkot secara terperinci. Kedua, meminta langkah investigasi dilakukan Gustu Kota Ambon kepada pasien HK agar tidak menjadi polemik dikalangan masyarakat.

Pasien HK meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Tetapi keluarga tak menerima. Alhasil puluhan warga Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon merampas jenazah HK, ketika melintasi Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (26/6) sekitar pukul 15.30 WIT.

Saat itu tim gustu membawa jenazah HK untuk dimakamkan di TPU Hunuth sesuai protokol Covid-19.

Kemudian tuntutan ketiga, meminta tenaga medis yang melayani pasien positif Covid-19 untuk bekerja sesuai SOP. Empat, meminta Gustu Kota Ambon untuk memakamkan jenazah positif Covid-19 sesuai dengan protap dan agama serta keyakinan pasien yang meninggal. Lima, meminta Pemkot Ambon memberikan kompensasi kepada para pedagang, dan keenam, meminta Richard Louhenapessy turun dari jabatannya sebagai Walikota Ambon, karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat di kota ini.

Usai membaca tuntutan, mahasiswa dan pedagang membubarkan diri.

Walikota tak Pernah Temui

Tercatat sudah lima kali, HMI Cabang Ambon bersama para pedagang melakukan aksi demo di Balai Kota untuk menentang kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat.

Selama lima kali demo, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, tak pernah mau menemui mereka.

Aksi demo pertama dilakukan pada Jumat (12/6) lalu. Mereka menuntut sejumlah ketentuan dalam Perwali Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dicabut.

Gagal menemui walikota, kemudian pada Senin (15/6), aksi yang sama dilakukan. Masih dengan tuntutan yang sama. Namun lagi-lagi, walikota maupun pejabat lainnya enggan menemui mereka.

Masih dengan tuntutan yang sama, aksi ketiga dilanjutkan pada Selasa (16/6). Kali ini mereka datang dalam jumlah lebih besar. Mereka menilai Perwali Nomor 16 tentang PKM mematikan usaha kecil masyarakat.

Bahkan para pendemo saat itu sempat melakukan sholat Dzuhur di halaman Balai Kota, sebelum melanjutkan orasi. Mereka ketika itu ditemui oleh Sekot AG Latuheru.

Tuntutan para pendemo saat itu akhirnya diakomodir. Salah satunya jam operasional pedagang di Pasar Mardika diperpanjang hingga pukul 18.00 WIT. Sementara tuntutan lainnya akan ditampung dan diakomodir dalam PSBB. Misalnya gerai modern tidak lagi beroperasi 24 jam.

Setelah penerapan PSBB, lagi-lagi mahasiswa dan pedagang menyeruduk Balai Kota, Senin (29/6). Mereka mengaku kecewa dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemkot Ambon selama penerapan PSBB.

Sekitar dua jam lebih, mereka tak juga ditemui oleh walikota maupun pejabat lain. Mereka lalu mengancam akan kembali untuk melakukan aksi yang sama sekaligus memalang kantor Balai Kota.

Karena tak ditemui oleh walikota maupun pejabat lainnya, akhirnya mahasiswa dan pedagang yang dipimpin Ketua Umum HMI Burhanudin Rumbou hanya membacakan tuntutan mereka, kemudian aksi tersebut berpindah ke Kantor Gubernur Maluku.

Aksi demo di masa PSBB kembali berlanjut, Kamis (2/7). Kali ini puluhan mahasiswa dan pedagang menuntut agar pemkot tak memperpanjang PSBB, sebab akan menyengsarakan masyarakat. Teriakan mereka untuk bertemu walikota tak dihiraukan dan pejabatnya. Malah, aparat Satpol PP diperintahkan untuk tidak boleh mengizinkan mahasiswa dan pedagang masuk ke halaman Balai Kota.

Jeritan Hati Masyarakat Kecil

Sejak penerapan PSBB, warga kecil menjerit. Mereka sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Aktivitas kerja mereka dibatasi, tetapi mereka tidak mendapatkan kompensasi dari  Pemkot Ambon. Lalu apa kata mereka, dengan rencana Pemkot Ambon memperpanjang PSBB?

Lucky Kosaplawan dan Kace Latul, tukang bejak yang sering mangkal di kawasan Jalan Said Perintah mengatakan, PSBB lebih baik tidak diperpanjang, karena terlalu banyak rakyat kecil yang dikorbankan. Sementara PSBB tidak berdampak untuk menekan jumlah positif Virus Corona.

“Pemerintah seharusnya memberikan bantuan jika ada PSBB, tetapi tidak pernah diberikan. Jadi lebih baik tidak lagi diperpanjang PSBB,” ujar Lucky, kepada Siwalima, Kamis (2/7).

Menurut Lucky, sebaiknya kembali ke aktivitas normal, tetapi dengan protokol kesehatan. “PSBB buat apa, kalau masyarakat susah,” ujarnya, sambil diiyakan oleh rekannya, Kace Latul.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yopi Laratmase dan Alex, tukang becak yang sering mangkal juga kawasan di Jalan Said Perintah.

“Katong ini tukang becak yang setiap hari mencari, tapi saat PSBB ini katong punya pendapatan turun jauh, lalu kalau perpanjang katong mau bagaimana. Katong masyarakat kecil makin susah,” tandasnya, dengan dialeg Ambon.

Kalangan pedagang di Pasar Mardika juga menolak kalau PSBB diperpanjang oleh Pemkot Ambon.

Mereka menilai, penerapan PSBB membuat rakyat kecil menderita. Aktivitas sudah dibatasi, pendapatan menurun, sementara bantuan yang diberikan pun tidak merata.

“Kita jelas tolak, sekarang saja kami sudah sengsara, tidak bisa jualan, anak istri kami makan apa. Jangan lanjutkan kami sudah menderita,” ujar Andre, pedagang aksesoris HP.

Andre mengaku, selama ini dirinya tinggal di kos-kosan. Sebulan harus bayar sewa kos Rp.500 ribu. Sementara sekarang sudah tidak hampir 2 minggu tidak berjualan akibat PSBB.

“Kami sudah menderita jangan siksa kami rakyat kecil, sudah tidak berjualan mau ambil uang dari mana. Pemerintah tidak kasih bantuan sama sekali,” ujar Andre.

Ia menilai Pemkot Ambon tidak adil. Sebagian lapak pedagang ditutup, sementara pedagang yang lain tetap berjualan.

“Kalau mau tutup, tutup semua, mau jual sembako, sayur, aksesoris semua tutup supaya merata. Kami disuruh tutup sedangkan yang lain buka, ini kan tidak adil, padahal kami semua pedagang,” tandas Andre.

Jeritan hari juga disampaikan Erni, pedagang nasi kuning. Ia mengaku selama PSBB selain sepi pembeli, waktu berjualan juga sangat dibatasi.

“Kalau pejabat enak, buat apa saja bisa, kita harus kerja baru bisa makan. Jadi perlu evaluasi penerapan PSBB, Jangan biking katong tambah menderita,” ujarnya kesal.

Sementara Otong, tukang ojek yang mangkal di Jalan Sultan Hairun mengaku, siang saja sulit mendapat penumpang, apalagi malam hari.

“Paling sepi penumpang, sementara kita harus makan, kami minta pemerintah evaluasi penerapan PSBB dan jangan diperpanjang,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan PSBB dan tidak PSBB sama saja. Sebab, tiap hari kasus positif Virus Corona di Ambon tambah banyak, bukan menurun.

“Jadi seng efektif. Kalau mau lanjut, pemerintah harus kasi katong jaminan, misalnya bantuan supaya katong di rumah saja selama PSBB, kalau seng ada bantuan tetap keluar cari uang,” ujar Otong.

Pepi, tukang ojek yang lain mengaku bingung, PSBB berjalan, kasus positif terus naik. Sementara rakyat kecil tambah susah.

“Coba pemerintah jujur, kenapa PSBB tapi yang kena corona di Ambon tambah naik bukan turun. Sementara katong dilarang aktivitas, lalu katong makan hari-hari bagaimana,” tandasnya.

Untuk itu dirinya berharap pemkot jangan lagi memperpanjang PSBB. “Corona terus naik, padahal pemerintah suruh katong seng boleh ojek kalau malam,” tandasnya.

Salah seorang pedagang nasi kuning bernama Beny juga keberatan jika PSBB diperpanjang.

“Pemasukan seng seberapa. Lalu kalau seandainya diperpanjang, lalu katong mau makan apa, karena katong juga dibatasi,” kata Beny.

Beny meminta pemerintah lebih memperhatikan masyarakat kecil yang mengais rejeki dengan berjualan di malam hari seperti dirinya.

“Katong ini menyambung hidup dengan berjualan, dan kan terkena dampak langsung. Beta minta pemerintah perpanjang waktu jualan, supaya ada pemasukan,” harapnya.

Ketua Ikatan Pengemudi Angkot Passo-Ambon, Isak Berthy Pelamonia mengatakan, penerapan PSBB hanya untuk kepentingan para pejabat di daerah ini.

“PSBB ini hanya untuk kepentingan para pejabat di daerah ini sementara kami sebagai pengemudi yang adalah rakyat kecil menderita karena hasil pencarian kami tidak mampu penuhi kebutuhan kami sehari-hari,” tandas Pelamonia.

Ia menilai, PSBB gagal karena jumlah pasien Covid-19 terus meningkat, padahal begitu besar anggaran yang sudah dihabiskan.

“Anggaran sudah begitu banyak yang dikeluarkan tapi mubasir, lebih baik anggaran itu diberikan bagi masyarakat supaya bisa membantu pemenuhan kebutuhan dimasa covid ini,” ujarnya.

Pelamonia mengungkapkan, dari 136 pengemudi angkot Passo hanya 4 orang yang baru menerima bantuan dari pemerintah, baik itu PKH maupun BPNT, tapi untuk BST dan BLT belum diterima.

“Jujur saja kami susah, karena bukan saja  jumlah penumpang yang dibatasi tetapi juga diberlakukan shift,” tandasnya, sembari meminta PSBB dievaluasi agar masyarakat kecil tidak dirugikan.

Sopir angkot jurusan Hunuth, Wellem Sarimole juga mengatakan, tidak ada sisi positif dari penerapan PSBB. Justru masyarakat yang dirugikan.

“Sepertinya pemerintah hanya menakut-nakuti kami dengan PSBB karena sudah satu minggu lebih kami tidak melihat dampak positifnya, justru uang keluar banyak, tapi orang yang mati jua terus meningkat,” ujarnya.

Ia meminta PSBB jangan diper-panjang lagi, karena masyarakat sudah sangat susah. “Cobalah pemerintah dengar katong sadiki, perhatikan katong masyarakat ini. Katong su paling susah dan menderita. Makan hari-hari saja su susah paskali,” tandas Sarimole. (Mg-5/Cr-2/S-16/Mg-6/S-39)