AMBON, Siwalimanews – Puluhan sopir angkot yang menamakan diri mereka Aliansi Pengemudi Angkot Baguala dan Teluk Ambon melakukan aksi demo di DPRD Kota Ambon, Selasa (20/10).

Puluhan sopir ini tiba di Baileo Rakyat Belakang Soya sekitar pukul 11.00 WIT dengan tujuan untuk memprotes sikap para sopir angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yang seenaknya mengambil penumpang pada jalur-jalur angkutan kota.

Tiba di DPRD puluhan Sopir ini diterima oleh Wakil Ketua Komisi III Gunawan Mochtar serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Roby Sapulette di ruang sidang utama Baileo Rakyat Belakang Soya.

“Kami melakukan aksi demo karena sopir AKDP ambil penumpang tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon,” tandas Ketua Pengemudi trayek Hative Besar Fredy Tessa dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, puluhan sopir AKDP dengan bebas masuk mengambil penumpang dengan seenaknya pada jalur-jalur milik angkot. Untuk itu aliansi pengemudi ini minta Kadis Perhubungan Kota dan provinsi agar melihat hal ini.

“Ada kecemburuan sosial, tetapi katong hanya tahan hati. Katong minta semua bisa berjalan dengan baik dan AKDP harus masuk ongkoliong. Untuk itu kita minta pak Kadishub kota fasilitasi katong ke provinsi,” pintanya dengan dialeg Ambon yang kental.

Menurutnya, aktivitas AKDP ini sudah sering ditegur petugas di lapangan, namun itu dilakukan hanya secara secara lisan, sehingga sikap para sopir AKDP ini seakan tak mempedulikannya, oleh sebab itu mereka minta ketegasan dari Dishub Provinsi agar jangan lagi terjadi persoalan seperti ini.

Perwakilan pengemudi lainnya Doni Pormasa menambahkan, setiap hari ada sweping bagi angkot sementara di luar kota untuk AKDP tidak pernah ada.

“Dishub janji akan awasi mobil AKDP tapi sampai sekarang tidak pernah ada. Soal jalur ini kan kota punya, tapi kenapa mobil AKDP dari luar kota beraktivitas di dalam kota tanpa pakai giliran A dan B,” ujarnya

Selain itu, mereka juga bebas lewat jalur atas maupun bawah. Oleh sebab itu mereka minta DPRD dapat melihat hal ini jangan sampai kedepannya terjadi salah paham antara para sopir. Pasalnya baik sopir AKDP maupun angkot sama-sama cari nafkah.

“Ini gabungan smua angkot. Kita minta ketegasan dari Dishub provinsi untuk atasi AKDP sebab mereka beraktivitas tidak sesuai prosedur. Selama ini tidak ada ketegasan dari Dishub provinsi. Misalnya saja ada trayek Tulehu yang gunakan kap Hatu lalu mencari di Hatu, padahal trayeknya Ambon-Tulehu tapi tidak ada ketegasan. Makanya kita di kota seperti dianaktirikan.

Wakil Ketua Komisi III Gunawan Mochtar didepan puluhan sopir berjanji, semua aspirasi yang disampaikan hari ini komisi menerimanya dan menampungnya untuk nantinya dibahas bersama Dishub maupun OPD serta pihak-pihak terkait lainnya pada Kamis (22/10).

“Aspirasi hari ini kita terima dan nantinya kita akan bahas bersama semua OPD terkait termasuk Dishub dalam rapat yang kita akan agendakan pada Kamis (22/10) nanti,” janji Gunawan

Sementara itu Kadis Perhubungan Kota Ambon Robby Sapulette berjanji akan mengundang pihak Dishub Maluku dalam rapat bersama Komisi III sekaligus menyampaikan aspirasi yang disampaikan hari ini kepada mereka.

Menurutnya, mobil AKDP saat masuk pusat kota pada awalnya itu harus melewati jalur under pass kemudian menuju ke terminal Batu Merah dan ketika melewati Jalan Jenderal Sudirman untuk masuk pusat kota tetap ditindak.

Namun disaat Dishub mulai gencar lakukan penindakan, Kadis Perhubungan Maluku melayangkan surat ke Pemkot Ambon yang menjelaskan, bahwa ijin trayek AKDP itu melewati Jalan Jenderal Sudirman dan masuk ke pusat kota.

“Nanti kita undang Kadis Perhubungan Maluku, Ditlantas Polda, Satlantas Polresta Ambon untuk duduk bersama dengan kita dan Komisi III bicarakan kepastian jalur AKDP dalam rapat nanti,” ucap Sapulette.

Mendengar penjelasan Wakil Ketua Komisi III dan Kadis Perhubungan Kota Ambon, puluhan Sopir Angkot ini kemudian membubarkan diri dengan aman dan tertib. (Mg-5)