AMBON, Siwalimanews – Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku, Justina Renyaan mengungkapkan kekecewaanya terhadap prestasi yang dicapai kontingan Maluku, di ajang Pekan Olahraga Nasional XX yang tengah berlangsung di Papua.

Dia meminta agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KONI Maluku, sebab kenerjanya kurang baik. Pasalnya, hingga hari ini prestasi yang dicapai Kontingen Maluku empat medali emas, dua perak dan tiga perunggu, masih jauh dari target yang ditentukan KONI.

“Kita kan setiap saat ikut perkembangan PON, karena memang hasilnya kurang srek dan sangat mengecewakan juga, tapi mau gimana, kalau kondisinya sudah seperti itu. Padahal sebelumnya KONI sangat menggebu-gebu menyampaikan komitmen target pasti tercapai,” tandas Renyaan, kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (12/10).

Kekecewaan Renyaan kepada pihak KONI Maluku ini bukan tidak beralasan, sebab dalam setiap agenda pertemuan sebelumnya, KONI menargetkan capaian yang tinggi dan yang muluk-muluk, namun ternyata dalam pelayanannya kepada atlet juga tidak maksimal, sehingga hasilnya juga tidak maksimal, dibandingkan dengan provinsi lainnya yang memang betul-betul siap untuk bertanding.

Menurutnya, jika hasil didapatkan dari PON seperti ini, maka evaluasi kinerja KONI Maluku harus tetap dilakukan, kendati begitu, ia masih berharap cabang olahraga yang lain dapat menambah perolehan medali.

“Kami juga punya temuan, soal menu makan dan ada hal-hal yang dirasakan kurang baik dalam pelayanan, sehingga tidak ada kepuasan dari para atlet itu sendiri, bahkan atlet kecewa dan itu juga mungkin penyebabnya mereka tidak berlatih secara serius. Tapi bagi saya dari awal emang sudah banyak hal yang menjadi tantangan-tantangan yang dihadapi, maka dengan hasil seperti ini, mungkin kita sebagai wakil rakyat juga kecewa dengan semuanya itu,” ujarnya.

Selain dilakukan evaluasi, Renyaan juga akan mendorong agar dilakukan audit terhadap KONI soal penggunaan anggaran negara yang dipakai mereka.

“Anggarannya perlu diaudit, karena setiap program yang menggunakan uang negara itu kan harus dipertanggungjawabkan, maka mereka harus mempertanggung jawabkan sesuai dengan pos-posnya masing-masing seperti itu,” tandasnya. (S-50)