AMBON, Siwalimanews – Pasca insiden penembakan di perbatasan Negeri Hulaliu dan Aboru, Direktorat Polairud Polda Maluku menggelar patroli dan sweeping di Perairan Pulau Haruku.

Patroli bertujuan untuk memelihara situasi kamtibmas yang mulai kondusif pasca sejumlah kejadian bentrokan yang menimbulkan korban jiwa di kecamatan tersebut belakangan ini.

Direktur Polairud Polda Maluku Kombes Harun Rosyid kepada Siwalimanews di ruang kerjannya, Rabu (16/2) mengatakan, patroli dilakukan dengan mengerahkan Kapal Polisi 2012, 2013 dan tactical boat.

Sejumlah perairan laut di Pulau Haruku yang dilalui tim patroli yakni, Negeri Pelauw, Hulaliu, Dusun Naira hingga Aboru.

“Alhamdulillah, dalam pelaksanaan patroli tadi situasi dan kondisi kamtibmas terpantau aman dan kondusif,” ucap Harun.

Baca Juga: 28 Pengurus Olahraga Dukung Murad Sebagai Ketua KONI Maluku

Ia mengaku, selain kondisi perairan terpantau aman terkendali, situasi kamtibmas di sejumlah perkampungan warga yang dilalui juga kondusif.

“Tim patroli juga melakukan pemeriksaan terhadap setiap speed boat yang melintas maupun keluar masuk dari Aboru, Naera, maupun Hulaliu,” ujarnya.

Harun mengaku, pelaksanaan patroli dan sweeping telah dilaksanakan sejak Selasa (15/2) kemarin. Kegiatan yang bertujuan untuk memelihara kamtibmas agar senantiasa kondusif ini bakal terus dilaksanakan.

“Patroli sudah kita lakukan sejak kemarin dan kegiatan patroli ini akan terus kita laksanakan seterusnya,” ujarnya.

Perwira tiga melati dipundaknya ini mengaku,  Kapolda Maluku Irjen  Lotharia Latif, menghimbau masyarakat agar dapat menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya penegakan hukum kepada aparat kepolisian.

“Bapak Kapolda mengajak kita bersama-sama menjaga situasi dan kondisi saat ini yang tetap aman dan kondusif. Jangan ada lagi pertikaian yang menimbulkan korban jiwa antar sesama saudara di Maluku,” pintanya.

Kapolda, lanjut Harun, juga telah meminta dengan tegas kepada aparat penegak hukum untuk menindak siapapun yang ditemukan melawan hukum.

“Pak Kapolda juga meminta untuk menindak tegas dan proses hukum bila ada kapal-kapal yang digunakan sebagai sarana untuk memprovokasi masyarakat lain,” tandasnya. (S-10)