AMBON,  Siwalimanews – Untuk mengatasi  kekosongan BBM bersubsidi saat ini di Kota Ambon, Pertamina harus segera koordinasi dengan BPH Migas.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos yeremias kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (15/3).

“Pertamina harus  koordinasi dengan pertamina pusat dan juga BPH Migas agar ada solusi apalagi sampai sekarang belum terbitnya SK BPH Migas,” kata Yeremias.

Ia menjelaskan, kekosongan BBM bersubsidi dikarenakan untuk triwulan 1 seharusnya sampai dengan 31 Maret, tetapi karena penggunaan BBM bersubsidi untuk kapal-kapal penumpang termasuk yang diopereasikan PT Pelni,  ASDP, Panca Karya termasuk didalamnya kapal-kapal cepat masih menunggu orderan dari BPH Migas, menyebabkan Pertamina tidak berani  untuk menyuplai kepada kapal-kapal tersebut.

“Pertamina tidak bisa mengeluarkan minyak, kalau belum ada surat keputusan dari BPH Migas tentang kuota. Pertamina masih menunggu surat keputusan BPH Migas untuk kouta selanjutnya,” beber Yeremias.

Meski begitu ia menegaskan, selaku komisi yang bermitra dengan pelayaran, pihaknya akan mendorong Pertamina untuk segera berkoordinasi, agar tidak ada lagi kekosongan minyak bersubsidi di Kota Ambon.

Terancam Dihentikan

Seperti diberitakan, Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan minyak tanah (mitan) bersubsidi saat ini kosong di Pertamina Ambon. Alhasil kapal-kapal rakyat terancam menghentikan pelayanannya kepada masyarakat.

Kekosongan minyak bersubsidi di Pertamina diduga suplay kuota kepada Maluku terbatas. Jika selama ini Pertamina yang mengatur suplai minyak bersubsidi kepada pemakai, sekarang hal itu diambil alih BPH Migas.

Untuk Maluku, dalam sepekan ini, kuota subsidi kosong mengakibatkan kapal-kapal rakyat baik milik PT Pelni maupun swasta terancam menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

General Manajer PT.Dharma Indah, Theresia Bagenda yang dikonfirmasi Siwalima, menyayangkan sikap pemerintah yang menghentikan BMM bersubsidi ke Maluku. Menurutnya, BBM bersubsidi sebelumnya lancar-lancar saja, namun entah apa alasan pemerintah menyebabkan Pertamina Maluku kini mengalami kekosongan.

Dikatakan, jika pemerintah tidak secepatnya mencari solusi, dipastikan selaku pemilik jasa transportasi laut pihaknya akan menambah beban operasional dan itu berdampak kepada masyarakat selaku pengguna jasa transportasi.

“Saya tegaskan, dalam kondisi seperti ini, jangankan kami perusahaan-perusahaan jasa transportasi yang angkat tanga, melainkan PT.Pelni juga merasakan hal yang sama. Kalau pemerintah tidak secepatnya turun tangan, tentu masyarakat akan terkena dampak dari kekosongan BBM bersubsidi ini. Beban operasional kapal akan kita perhatikan, otomatis harga tiket dipastikan akan membengkak dan naik,: ancam Bagenda.

Ia mengungkapkan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM, kapal-kapal  penumpang yang berbendera Indonesia wajib diberikan minyak bersubsidi.

“Lha kita ini kan perusahaan yang kapal-kapal penumpangnya berbendera Indonesia. Kami wajib diberikan minyak bersubsidi itu. Sekarang kosong, lalu kita mau beroperasi bagaimana,” tandas Bagenda.

Meskipun demikian, Bagenda menambahkan sudah dua hari sejak 12-13 Maret 2020, pihaknya melayani masyarakat Maluku dengan BBM non subsidi. Jika kondisi ini terus menerus, Bagenda memprediksi pihaknya akan menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita tidak mau terjadi  gejolak di tengah-tengah masyarakat. Olehnya selama dua hari kita sudah memulai dengan membeli BBM non subsidi. Kondisi ini tidak boleh berjalan lama, akan mematikan pelaku usaha di bidang pelayaran. Pelni saja saya yakin pasti menyerah, apalagi kita,” bebernya.

Bagenda menuturkan Cantika  Lestari rute Tenggara selama dua hari memang menggunakan minyak subsidi yang bukan kuota bagi Maluku, tetapi Dharma Inda harus membuat pernyataan kepada Pertamina.

“Demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat, saya akhirnya membuat surat pernyataan kepada Pertamina. Bila mana kuota BBM itu dari BPH Migas tidak kasih ke Pertamina berarti saya harus membayar minyak yang sudah saya pakai di Cantika Lestari itu dengan harga industri.. Kalau saya egois kapal tidak jalan, wah, pasti gejolak, masyarakat ngamuk,” tandasnya.

Marketing BBM Bersubsidi, Pertamina Maluku dan Papua, Jovi yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak berhasil lantaran tidak merespon panggilan. Sementara Kadis Perhubungan Maluku, Ismael Usemahu yang dikonfirmasi mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong BPH Migas untuk lebih memperhatikan kuota BBM bersubsidi ke Maluku karena daerah ini terdiri dari pulau-pulau.

Usemahu menjelaskan, pihaknya sudah mengundang pihak-pihak terkait dan membahasnya. Dan ternyata kekosongan kuota BBM bersubsidi di Ambon lantaran ada perubahan suplay dari yang sebelumnya setahun sekali, kini berubah menjadi triwulan.

“Kita sudah membahas kondisi BBM bersubsidi kosong dengan pihak-pihak terkait, ternyata ini dikarenakan suplay yang biasanya setahun sekali kini berubah per triwulan atau tiga bulan sekali suplay.

Sedangkan General Manajer PT Pelni Santos yang dikonfirmasi meminta untuk nantinya menemui yang bersangkutan di kantor PT Pelni guna menjelaskan secara detail apakah Pelni juga mengalami kerugian yang sama dengan Dharma Indah. (S-32)