AMBON, Siwalimanews – Guna memperkuat sinergitas dan kolaborasi dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah ini, maka perwakilan BPKP Maluku menggelar rapat  koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat provinsi, Kamis (3/6).

Kegiatan yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur ini diikuti Gubernur Maluku, Murad Ismail, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, Inspektur IV Itjen Kemendagri Bachtiar Sinaga, Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah II KPK Yudhiawan dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Rizal Suhaili.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah dalam kegiatan itu mengaku, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian BPKP dan APIP daerah, salah satunya mengawal dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, agar memberikan daya ungkit dan selaras dengan program kegiatan lainnya.

“Komitmen dari segala pihak sangat dibutuhkan agar terjadi efektifitas pengendalian intern yang baik dan serius. Disamping itu, perlu adanya penguatan sinergi dan kolaborasi, check and balances, saling koreksi dan kerja sama agar program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung dibawah sorotan tema Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Maluku melalui Sektor Pertambangan, kata Salamah, benar-benar sejalan dengan strategi pengembangan wilayah Maluku dalam RKP 2021, yang diarahkan untuk mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai penghasil kekayaan alam yang sangat melimpah dibidang pertambangan, terutama minyak dan gas bumi.

“Olehnya, diharapkan dapat memberikan efek multiplier bagi pemerintah daerah, dan kesejahteraan masyarakat Maluku pada khususnya,” harapnya.

Semenatra itu, Gubernur Maluku dalam sambutannya mengatakan, pengelolaan Blok Masela harus dapat memberikan dampak yang positif dan mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi aktif, sebagai tenaga kerja yang diikutsertakan dalam proses eksplorasi dan eksploitasi nantinya.

“Saya berharap, perwakilan BPKP Maluku dapat bersinergi dengan Inspektorat dalam mengawal pembangunan terutama dalam pengembangan dibidang pertambangan,” harapnya.

Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah II KPK Yudhiawan pada kesempatan itu meminta APIP dapat mengawal dan mencegah korupsi melalui Monitoring Center for Prevention. (S-50)