SAAT ini, pemerintah pusat menaruh perhatian penuh dalam hal inflasi yang dapat berdampak buruk pada kondisi perekonomian nasional.

Karena itu, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya, termasuk para kepala daerah untuk fokus melakukan pengendalian inflasi di daerah.

Jokowi juga mengimbau para bupati dan wali kota untuk meningkatkan pelayanan publik terutama yang berhubungan dengan perizinan untuk investasi. Selain itu Presiden juga mengingatkan para kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

Namun sangat disayangkanm, instruksi Presiden dalam Rakor gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada 22-23 Januari lalu di Istana Kepresidenan Bogor hingga kini diabaikan Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Secara tegas, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail karena angka inflasi tertinggi di Indonesia.

Inflasi Maluku pada bulan November 2022  (year on year) sebesar 6,65% dan Kota Palangka Raya pada periode yang sama sebesar 7,33%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi nasional sebesar 5,42%.

Mendagri mencatat ada tiga masalah yang terjadi di Maluku sehingga inflasinya tinggi. Catatan pertama adalah, transportasi udara yang mahal.  “Nanti siang jam 01.30 (kemarin-red) akan ada rapat di Istana, saya akan menyampaikan kepada Menteri Perhubungan mengenai hal ini,” ujar Mendagri sebagaimana dilansir  wartaekonomi.co.id, Senin (19/12).

Kedua, dampak kenaikan harga BBM yang masih berimbas terutama kepada para nelayan.

“BBM mahal, sehingga memang agak ironis mungkin Maluku penghasil ikan, tapi ada beberapa jenis ikan yang justru naik harganya,” ujar Mendagri.

Ketiga, kenaikan harga tempe. Meski Badan Pangan Nasional (BPN) dan Kementerian Perdagangan menyebut, harga kedelai secara psikologis telah menurun karena adanya impor, upaya intervensi lanjutan agar harga tetap terkendali perlu terus dilakukan.

Mendagri juga menyebut langkah-langkah lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku seperti rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, gerakan tanam, hingga penerbitan surat edaran gubernur.

“Kunci utama itu adalah langkah detail di lapangan. Jadi jangan sebatas pada rapat dan sebatas kepada surat, tapi langsung cek ke lapangan melihat detail angka-angka lapangan dan mencari solusi di lapangan,” ujarnya.

Tak hanya terkait inflasi, namun Murad juga ditegur Tito, gara-gara rendahnya pendapatan daerah.

Ini menjadi kado manis menjalang Natal dan Tahun Baru 2023 dimana Maluku bertengger bersama dengan 9 provinsi lain dengan capaian pendapatan daerah terendah di Indonesia dibawa 84 persen yakni Sumatera Selatan, Lampung, NTT, NTB, DKI Jakarta, Maluku Utara, Papua, Kali­mantan Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Sementara capaian pendapatan tertinggi ditempati oleh diatas 85 persen yakni Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Aceh, Bali dan Kalimantan Barat.

Terkait capaian pendapatan dibawa 84 persen, Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku Djalaludin Salampessy yang dikonfirmasi tak merespons panggilan telepon selulernya.

Sebelumnya juga kritikan disampaikan oleh DPRD Maluku atas kerja Pemerintah Provinsi Maluku dibawa pimpinan Murad Ismail, oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku.

Ketua FPG Anos Yermias menilai, selama 4 tahun pemerintahan Murad Ismail dan Barnabas Orno, tidak terli­hat terobosan substantif guna menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah.

Yermias menjelaskan, meskipun proyeksi pendapatan asli daerah PAD mengalami pertumbuhan yang ditopang oleh pertumbuhan pen­dapatan pajak dan retribusi daerah, tetapi, tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan daerah dari sisi DAU-DAK. PAD Maluku tahun 2022 sebesar Rp588 miliar sementara di tahun 2023 ditargetkan mencapai RP. 618 miliar atau penambahan 5,4 persen. (*)