AMBON, Siwalimanews – Berdasarkan surat edaran dari Menteri Agama yang menyatakan, bahwa pihak kementerian tetap memproses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji termasuk semua persiapannya.

Sedangkan menyangkut dengan isu-isu yang beradar di media sosial, bahwa tahun ini kemungkinan besar ibadah haji akan ditunda sampai dengan tahun depan, itu bukan kewenangan pemerintah.

“Kewenangan penundaan ibadah haji itu, ada ditangan Pemerintah Arab Saudi, Pada prinsipnya Kementerian Agama RI tetap memproses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji termasuk semua persiapannya,” tandas Plt Kakanwil Kemenag Maluku Jamaludin Bugis kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Senin (6/4).

Menurutnya, sesuai dengan edaran yang disampaikan Menteri Agama yakni pertama. Pemerintah Indonesia menunggu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi.

Kedua, Kementerian Agama tetap mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Namun ketika kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi untuk tahun ini menunda penyelenggaraan ibadah haji, maka semua harus mematuhinya.

“Ketia Pemerintah Arab Saudi keluarkan keputusan untuk tunda, maka kita harus patuhi, sebab Arab Saudi adalah wilayah tempat ibadah haji, sebab otoritas kekuasaan mereka untuk ambil keputusan dan semua harus patuh,” cetusnya.

Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat terutama Jamaah Calon Haji agar menunggu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi.

Kuota haji untuk wilayah Maluku tahun ini, ada sedikit menurun berapa persen, namun tidak terlalu signifikan. Pasalnya secara nasional terjadi penurunan kuota di setiap provinsi.

“Persoalan sekarang ini adalah, bagaimana kita semua berdoa supaya Tuhan bisa mencabut secepatnya covid-19 ini sehingga seluruh kemaslahatan kemanusiaan di bumi ini bisa berjalan dengan baik, termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

“Mudah-mudahan insya Allah tidak ada halangan kita berdoa supaya wabah ini  bisa berlalu, kemudian saudara-saudara kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Bukan saja itu, tetapi roda pemerintahan republik ini juga dapat berjalan dan aktivitas kemanusiaan juga jalan,” harapnya. (S-39)