AMBON, Siwalimanews – Baru saja melaksanakan tugas sebagai penjabat Bupati Seram Bagian Timur, Hadi Sulaiman su­dah ingin merombak  birokrasi.

Hadi diingatkan bersikap netral dan tidak masuk dalam arena po­litik menjelang pilkada. Keingi­nannya untuk merombak  birokrasi berbau politik.

Wakil Ketua Bidang Perempuan DPD I Golkar Maluku, Vonny Lita­muhuputty menilai, terlalu dini membongkar birokrasi peme­rin­tahan yang telah dibangun oleh Mukti Keliobas. Kendati perom­bakan birokrasi itu merupakan ke­wenangan penjabat, namun harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Ia menilai, perombakan birokrasi yang diwacanakan oleh penjabat bupati, adalah salah satu bentuk kepentingan politik semata.

“Saya pertanyakan ada apa sehingga harus rombak birokrasi, kan  baru sehari dilantik. Perom­bakan harus berdasarkan aturan,” tandas Vonny, kepada Siwalima, Selasa (29/9).

Vonny yang juga Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Maluku ini mengatakan, ada tugas penting yang harus dilakukan oleh seorang penjabat yakni, menga­wal pengendalian dari penyebaran Covid-19.

Selain itu, memastikan pilkada ber­jalan aman dan kondusif serta merangkul seluruh elemen masya­rakat dan stakeholder untuk me­ngawal pilkada sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan penting untuk dilak­sanakan. Bukan secepatnya merombak birokrasi.

Perombakan birokrasi, lanjut Vonny diduga ada kepentingan politik, dan jika ASN tidak netral, maka ini sangat berbahaya dalam proses pilkada itu.

“Saya tidak ingin menuding. Te­tapi saya lihat wacana untuk rom­bak birokrasi jangan karena kepenti­ngan tertentu, tetapi harus sesuai aturan. Karena penjabat baru dilantik. Ia harus menghimbau ASN untuk netral, ini yang penting. Jangan rombak birokrasi. Apa yang salah dengan birokrasi disana,” tanya dia.

Ia juga meminta penjabat bupati menjaga netralitas ASN dan tidak boleh ada intimidasi ke ASN untuk mendukung calon tertentu.

“Sebagai penjabat harus meng­himbau agar tidak boleh ada intimidasi-intimidasi ke ASN tapi sebaliknya harus mendukung KPU dan Bawaslu agar semua proses pilkada berjalan lancar,” ujarnya.

Sebagai kader Golkar, Vonny yakin kalaupun perombakan biro­krasi terjadi di SBT, Golkar yang meng­usung Mukti Keliobas dan Idrus Ru­malutur tetap memenang­kan politik.

“Saya yakin kalau rombak biro­krasi dan aturan memberikan kewenangan, tetapi Golkar tetap menang di sana,” tegasnya.

Ia berharap, pada tiga kabupaten lainnya di Maluku yang akan me­nyelenggarakan pilkada penjabat bupatinya tetap menjaga netra­litas.

Sementara Ketua DPD II Partai Golkar Seram Bagian Timur Agil Rumakat meminta Penjabat Bupati Hadi Sulaiman untuk mempertim­bangkan wacana perombakan birokrasi yang telah digembar-gemborkan ke publik.

Ia menilai, sah-sah saja jika pen­jabat melakukan penyegaran biro­krasi di lingkup Pemkab SBT. Na­mun jika benar perombakan dilaku­kan, maka harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam perundang-undangan.

“Jika nantinya perombakan be­nar dilakukan, maka harus sesuai dengan mekanisme, apalagi Kabu­paten SBT saat ini sementara memasuki proses pilkada,” ujar Rumakat kepada Siwalima di Bula.

Rumakat yang juga Wakil Ketua DPRD SBT ini menegaskan, perlu ada pertimbangan yang matang, karena meski dikatakan netral dalam pilkada, namun dipastikan akan ada penilaian bersayap.

Penilaian bersayap ini, akan muncul karena SBT saat ini dalam suasana pilkada. Untuk itu, meski perombakan ini dilakukan berdasar­kan kebutuhan kepegawaian, akan tetapi pertimbangan politik juga harus dipikirkan dengan matang.

“Saya tidak melihat dari sisi apapun, yang pasti seorang penja­bat harus laksanakan tugas seba­gai­mana mestinya, agar bisa beri­kan rasa nyaman dan kesejukan ke­pada birokrasi yang ada,” tandasnya.

Janji Rombak

Penjabat Bupati SBT Hadi Sulai­man menegaskan, untuk lebih me­ningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penyelengga­raan pemerintahan yang lebih efektif, maka akan dilakukan perombakan birokrasi.

Perombakan birokrasi juga akan dilihat dari sisi manajemen kepe­gawaian yang berbasis pada kebutuhan birokrasi.

“Nanti dilihat berdasarkan kebu­tuhan kepegawaian di daerah, namun ada kemungkinan terjadi perombakan birokrasi. Perom­bakan Birokrasi merupakan kewenangan saya, jika dilihat berdasarkan kewenangan yang ada,” tandas Hadi kepada Siwalima, usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD SBT, Selasa (29/9).

Menurutnya, perombakan biro­krasi yang akan dilakukannya ini, murni demi peningkatan penyeleng­garaan pemerintahan dan pela­yanan kepada masyarakat.

Apalagi, catatan saran dan pendapat yang telah disampaikan setiap fraksi di DPRD pada saat paripurna penyampaian kata akhir fraksi, disitu telah menjadi catatan tentang pimpinan OPD yang masih malas dan tidak efektif dalam menyelenggakan pemerintahan.

“Tadi di rapat paripurna sudah ada catatan saran dan pendapat, dimana ada Pimpinan OPD yang malas dan tidak efektif dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penyegaran birokrasi perlu dilakukan,” ujarnya.

Namun, sebelum dilakukan perombakan, dirinya terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan Gubernur Maluku Murad Ismail serta Kementerian Dalam Negeri untuk minta persetujuan.

“Nantinya saya akan berkoor­dinasi dengan Kemendagri untuk minta persetujuan serta melaku­kan koordinasi juga dengan gubernur,” tutupnya. (S-47/S-19)