AMBON, Siwalimanews – Direktur Perusahan Daerah Panca Karya, Rusdy Ambon memastikan, pengoperasian kapal-kapal yang selama ini dikelola tidak terkendala bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disediakan oleh PT Pertamina.

“Jatah kita setiap tahun dibenuhi oleh PT Pertamina, jadi tidak ada masalah dengan kekosongan BBM bersubsidi,” jelas Rusdy kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (27/3).

Menurutnya, sejumlah kapal yang dioperasikan oleh Panca Karya semuanya berjalan pada trayek yang sudah ditentukan.

“Kita tidak terkendala karena jatah BBM subsidinya tidak berkurang, tetapi sesuai kuota dari Pertamina,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala PT Pelni Ambon, Samto juga memastikan, kekosongan BBM bersubsidi hanya terjadi lima hari saja.

“Sekarang sudah normal kembali dan semua kapal-kapal yang dikelola Pelni Ambon sudah beroperasi seperti biasa, tidak ada masalah,” tandasnya.

BBM Kosong

Sebelumnya diberitakan, BBM jenis solar dan minyak tanah bersubsidi saat ini kosong di Pertamina Ambon. Alhasil kapal-kapal rakyat terancam menghentikan pelayanannya kepada masyarakat.

Kekosongan minyak bersubsidi di Pertamina diduga, disuplay kuota kepada Maluku terbatas. Jika selama ini Pertamina yang mengatur suplai minyak bersubsidi kepada pemakai, se­karang hal itu diambil alih BPH Migas.

Untuk Maluku, dalam sepekan ini, kuota subsidi kosong mengakibatkan kapal-kapal rakyat baik milik PT Pelni maupun swasta terancam menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

General Manajer PT.Dharma Indah, Theresia Bagenda yang dikonfirmasi Siwalima menyayangkan sikap pemerintah yang menghentikan BMM bersubsidi ke Maluku. Menurutnya, BBM bersubsidi sebelumnya lancar-lancar saja, namun entah apa alasan pemerintah menyebabkan Pertamina Maluku kini mengalami kekosongan.

Dikatakan, jika pemerintah tidak secepatnya mencari solusi, dipastikan selaku pemilik jasa transportasi laut pihaknya akan menambah beban operasional dan itu berdampak kepada masyarakat selaku pengguna jasa transportasi.

“Saya tegaskan, dalam kondisi seperti ini, jangankan kami perusahaan-perusahaan jasa transportasi yang angkat tangan, melainkan PT.Pelni juga merasakan hal yang sama. Kalau pemerintah tidak secepatnya turun tangan, tentu masyarakat akan terkena dampak dari kekosongan BBM bersubsidi ini. Beban operasional kapal akan kita perhatikan, otomatis harga tiket dipastikan Ia mengungkapkan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM, kapal-kapal penumpang yang berbendera Indonesia wajib diberikan minyak bersubsidi,” katanya.

Meskipun demikian, Bagenda menambahkan sudah dua hari sejak 12-13 Maret 2020, pihaknya melayani masyarakat Maluku dengan BBM non subsidi. Jika kondisi ini terus menerus, Bagenda memprediksi pihaknya akan menghentikan pelayanan kepada masyarakat. (S-39)