AMBON, Siwalimanews – Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Robby Sapulette mengaku, pengawasan kawasan terminal dan pasar Mardika, pasca penertiban terkendala anggaran.

Pasalnya, penempatan petugas di TKP, tentu membutuhkan anggaran, baik itu untyuk keperluan makan dan minum petugas, maupun lain sebagainya.

“Untuk satgas memang sudah dibentuk, didalamnya ada Satpol-PP, Dishub dan Disperindag, dan itu sudah jalan, tetapi perlu dibackup dengan TNI-Polri,” ujarnya.

Menurutnya, melihat kondisi pasar maupun terminal, maka untuk pengawasan, tentu tidaklah mudah.

“Lihat kondisi pasar, memang tidak mudah untuk ditertibkan, tetapi sudah dilakukan penertiban oleh tim terpadu, yang didalamnya juga melibatkan seluruh komponen, termasuk TNI-Polri juga ada disana. Setelah itu, jadi tugas tim satgas itu perhubungan, Satpol-PP dan Disperindag. Tetapi mesti dibackup TNI-Polri untuk melakukan pengamanan,” tandasnya.

Perhubungan dan Disperindag, tambah Sapulette, tidak bisa bekerja sendiri, dengan kondisi pasar yang seperti itu.

“Kita tahu sendiri kondisi pasar seperti apa. Oleh karena itu  perlu dibackup TNI-Polri. Perhubungan dan Indag tidak mungkin kerja sendiri. Jadi satgasnya sudah ada,  tinggal implementasinya, karena ini berbicara tentang masalah keuangan sebenarnya (anggaran pengawasan),” tuturnya.

Untuk diketahui, kondisi kawasan pasar maupun terminal Mardika pasca ditertibkan beberapa waktu lalu, kini kembali ke bentuk semula. Pedagang yang ditertibkan sebelumnya, justru sudah kembali berjualan di lokasi-lokasi yang sebelumnya telah ditertibkan.

Padahal, janji pemkot saat itu, bahwa pasca penertiban, akan ditempatkan petugas untuk melakukan pengawasan guna memastikan, para pedagang tidak lagi menempati lokasi-lokasi yang telah ditertibkan. Namun hal itu tidak berjalan baik. (S-25)