AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Pusat diharapkan meng­ako­modir seluruh aspirasi yang telah disampaikan oleh DPRD Maluku.

Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury mengatakan, aspirasi yang disampaikan empat komisi ke Pempus, merupakan kebutuhan masyarakat yang diperoleh saat agenda pengawasan mau­pun reses, dan telah ditindaklanjuti kepada kementerian dan lembaga terkait.

“Semua aspirasi masyarakat di 11 kabupaten/kota telah kita sampaikan, dan kita berharap Pemerintah Pusat dapat merespons dalam kebijakan,” harap Wattimury saat diwawancarai warta­wan di ruang kerjanya, Selasa (19/7).

Wattimury mengaku, kondisi Ma­luku dengan jumlah APBD yang hanya Rp2,8 trilyun, sudah pasti akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan pembangunan, apa­lagi dana alokasi khusus telah dipaketkan langsung oleh Peme­rintah Pusat, mengakibatkan kebu­tuhan daerah yang sifatnya men­desak tidak dapat dipenuhi.

Kegiatan dan masalah yang di­sam­paikan DPRD, perlu menda­patkan perhatian dan penanganan yang serius dari Pemerintah Pusat, baik melalui dana APBN Perubahan maupun APBN murni tahun 2023 yang akan dibahas pada akhir tahun ini.

“Kami minta agar semua aspirasi yang disampaikan menjadi pertim­bangan Pempus dan dapat diinter­vensi dalam perubahan APBN 2022 maupun APBN 2023 mendatang,” pintanya.

Wattimury menambahkan, maju­nya pembangunan di Maluku akan sangat berdampak kepada menu­runnya angka kemiskinan yang saat ini telah mengalami penurunan berdasarkan data Badan Pusat Statistik dimana berada dibawah 16 persen.

Jika tingkat kemiskinan mengalami penurunan, maka secara tidak langsung menurunkan tingkat pengangguran yang ikut mengalami penurunan juga, sehingga membu­tuhkan kerja sama dari pemerintah pusat dan daerah.

“Saya optimis bila Pemerintah Pusat menindaklanjuti aspirasi DP­RD, maka harus dipastikan Maluku akan mengalami kemajuan dari ber­bagai aspek dan akan sejajar dengan daerah lain di Indonesia. (S-20)