AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku dinilai terkesan melakukan pembiaran terhadap kerusakan setiap ruas jalan di Jazirah Leihitu.

Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Maluku Tengah Halimun Saulatu kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (26/4) mengungkapkan, persoalan kerusakan infrastruktur jalan di Leihitu bukan baru terjadi, tetapi sejak beberapa tahun lalu.

Berbagai upaya telah dilakukan pihaknya, termasuk dengan menyampaikan kondisi kerusakan jalan dan jembatan kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas PUPR, namun sayangnya belum ada perbaikan.

“Kondisi kerusakan itu sudah bertahun-tahun dan sudah disampaikan, tapi sampai sekarang belum pernah ada perhatian dari Pemrov Maluku melalui Dinas PUPR,” kesal Halimun.

Pemerintah Provinsi Maluku kata Halimun, tidak boleh membiarkan persolaan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di jazirah terjadi terus menerus tanpa ada upaya perbaikan. Pasalnya, jika dibiarkan, maka dipastikan kedepannya akses jalan maupun jembatan akan mengalami kerusakan parah dan nyaris terputus, apalagi ruas jalan yang bersebelahan langsung dengan pesisir pantai.

Selain itu, masyarakat di Provinsi Maluku termasuk di Jazirah Leihitu akan memasuki musim penghujan yang berdampak pada kerusakan akses jalan yang lebih parah lagi, jika tidak ditangani segera oleh Dinas PUPR Maluku.

“Jalan di Leihitu itu kan status jalan provinsi dan sudah banyak jalan dan jembatan yang hampir putus jadi kita harap pemprov segera memperhatikan infratruktur disana,” tegas Halimun.

Menurut Halimun, kerusakan akses jalan yang terjadi sudah pasti menghambat aktivitas perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya mengakibatkan ekonomi daerah juga menjadi lesuh, sebab sebagian besar pedagang di Pulau Ambon berasal dari Leihitu dan Leihitu Barat.

“Musim hujan mulai terjadi, sehingga kita minta PUPR Maluku segera memperhatikan infratruktur disitu, sehingga aktivitas dapat berjalan dengan baik lagi,” pintanya.(S-20)