AMBON, Siwalimanews – Rusaknya jembatan Waikaka di Desa Tala, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) membuat terhambatnya, akses transportasi dan pertumbuhan ekonomi di tiga kabupaten yaitu, Kabupaten SBB, Malteng dan SBT.

Mengatasi hal tersebut, Pemprov Maluku mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat  berupa, dua segmen jembatan darurat sebagai solusi sementara akses jalan, menunggu pembangunan permanen jembatan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan, PPK Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) wilayah XVI Maluku dan Malut, Melky Letemia dalam pertemuan bersama komisi C DPRD Provinsi Maluku, dipimpin Ketua Komisi C di ruang rapat paripurna, Selasa (27/8).

Menurutnya, dengan diterimanya segmen jembatan tersebut maka, kini pihaknya menunggu pembahasan anggaran untuk pengerjaan, serta proses lelang proyek agar realisasi pengerjaan bisa cepat dilakukan.

“Untuk penanganan darurat, sudah ada bantuan dua segmen jembatan darurat sepanjang 60 meter dari kementerian. Sekarang tinggal  proses usulan anggaran  yang diharapkan dalam waktu singkat dapat terealisasi, sehingga ekseku­sinya juga lebih cepat, karena selain bantuan ini ada tahapan yang harus dilalui yakni, pemba­hasan anggran dan lelang proyek diharapkan cepat karena sudah ada respon dari pempus lewat bantuan,”tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku, Herman Armanda, mengaku prihatin atas terputusnya akses transportasi darat yang disebabkan rusaknya jembatan Waikaka. Mengatasi persoalan yang sama, pihaknya telah membangun komunikasi dengan ASDP dan panca karya untuk mengintensifkan jalur laut menggunakan Kapal Ferry dengan tujuan Hunimua-Waipirit maupun  Waipirit-Ina Marina Masohi.

“Kami memiliki tugas mengawasi dan menyusun pola angkutan penyebera­ngan, Kami juga menghadapi dilema, dimana jembatan Waikaka terputus, untuk itu sudah kita Koordinasi dengan ASDP maupun Panca Karya, untuk membagi pelayaran ke pelabuhan Masohi,” ujarnya.

Hal ini,kata dia, bertujuan agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat, karena jika akses distribusi barang dan logistik terhambat akan berpengaruh terhadap naiknya harga barang di beberapa kabupaten ini, “tandasnya.

Sementara itu, guna mengatasi aspirasi sopir yang mengaku menjadi korban pungli, Pemprov akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini, Polres SBB dan Dinas Perhubungan Kabupaten SBB, guna menelusuri dugaan pungli yang meresahkan para sopir tersebut.

“Fungsi koorninasi akan segara dilakukaan, dengan Kabupaten Malteng dan SBB untuk segera fungsi kontrol, selain itu dari segi keamanan  kita juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, persoalan ini menjadi atensi kita untuk ditindak lanjuti,” pungkas Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Melky Lohi dalam rapat tersebut. (S-45)