AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku dinilai tidak serius me­lakukan upaya penagihan terhadap hutang pada eks pengelola mess Maluku yakni, PT Resijaya Mulia Cipta ditengah menurunnya pendapatan daerah.

Dekan Fakul­tas Eko­nomi Un­­patti, Erly Lei­wakabessy ke­pada Siwalima, Selasa (1/12) mengatakan, Pemprov Ma­luku harus se-rius me­­lakukan pe­na­gihan hutang dalam rangka me­nam-bah ang­garan pen­dapatan daerah.

“Pemda Maluku harus serius untuk tagih hutang ke PT Resijaya Mulia Cipta untuk menambah anggaran pen­da­patan daerah,” ujar Leiwaka­bessy.

Dikatakan, ditengah pandemi Covid-19 ini daerah membutuhkan begitu banyak anggaran untuk kepentingan pembangunan dan pada waktu yang sama pasti pe­rusahaan eks pengelola mess Maluku akan beralasan kondisi keuangan yang tidak mampu untuk membayar hutang.

Akan tetapi, walaupun pandemi Covid-19 telah membuat banyak perusahaan gagal, namun hal itu tidak boleh membuat pemda menjadi tidak tegas dan serius untuk menagih hutang dimaksud, sebab bisnis tetap bisnis dan harus diselesaikan.

“Pasti akan ada banyak alasan yang disampaikan tetapi itu tidak boleh menjadi alasan. Pemda ha­rus melakukan tindakan-tin­dakan serius karena itu meru­pakan sumber PAD,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi pereko­no­mian ditengah pandemi Covid-19 ini mengakibatkan pemda sangat sulit melakukan ekstensifikasi sum­ber pendapatan, karena itu solusinya pemda hanya dapat melakukan intensifikasi.

Artinya semua sumber pendapa­tan yang ada harus dioptimalkan termasuk dengan menagih hutang Rp 1.2 miliar tersebut.

Leiwakabessy juga menya­yangkan sikap Pemda yang dapat melakukan pinjaman sebesar Rp 700 miliar tetapi hutang dengan nilai Rp 1.2 miliar tidak dapat dila­kukan penagihan, padahal jumlah sebesar itu dapat dialokasikan bagi kegiatan ekonomi yang dapat men­dongkrak pendapatan masya­rakat.

“Urusan masa lalu biarlah diang­gap berlalu, artinya pemilik peru­sa­haan ini memiliki hubungan de­ngan mantan gubernur, tetapi hal itu bukan masalah, karena itu Pemda harus tegas dan serius untuk menagihnya, ucap Leiwaka­bessy.

Leiwakabessy menegaskan, bila perusahaan ini masih tidak beritikad baik untuk membayar, maka salah satu jalan harus me­lalui jalur hukum, karena itu pemda juga harus serius dengan proses hukum yang ada. (S-50)