AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku dinilai tidak mampu dalam mengelola aset milik daerah. Padahal aset yang dimiliki cukup banyak, yang jika dikelola dengan baik akan mendatangkan peningkatan PAD.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku Michael Tasane kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Rabu (9/8) menyayangkan sikap Pemprov Maluku yang terkesan tidak mengoptimalkan aset daerah.

“Daerah Maluku ini memiliki aset yang sangat banyak, tapi faktanya gagal dikelola dengan baik oleh pemprov. Ini yang kita sayangkan sebenarnya,” kesal Tasane.

Aset bernilai miliaran rupiah yang gagal dikelola pemprov seperti Mess Maluku, gedung Baileo Siwalima, Kapal Siwalima dan pasar hijienis tantui selama beberapa tahun lalu sangat membantu peningkatan PAD.

Namun, aset yang dibangun dengan uang daerah ini dibiarkan hancur dan tidak terurus oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Selain itu, dalam pembahasan LPJ Gubernur kemarin, Pemprov Maluku tidak memberikan penjelasan yang konkrit terkait dengan sejumlah aset yang tidak dikelola optimal.

Bahkan, keinginan Komisi I untuk mendapatkan penjelasan pemprov berkaitan dengan sejauh mana penataan aset milik daerah ini tidak kunjung diberikan, padahal telah dialokasikan 500 juta untuk penataan aset.

“Komisi I sampai saat ini masih terkendala dan belum mengetahui sejauh mana realisasi belanja penataan aset milik daerah, karena kita panggil pun mereka tidak datang,” jelasnya.

Tasane minta pemprov untuk belajar dari pengelola aset yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, dimana salah satu faktor yang meningkatkan PAD DKI yaitu pengelolaan aset yang optimal.

“Pemprov ini coba belajar dari DKI, semua aset milik daerah dikelola dengan baik akibat PAD meningkat dan masyarakat merasakan itu,” tandasnya.

Politisi Golkar Maluku ini pun berharap, di sisa pemerintah Murad-Orno, pemprov memiliki keprihatinan untuk kembali mengelola aset daerah agar tidak hancur.(S-20)