AMBON, Siwalimanews –  Pelaksana tugas Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut meminta pemerintah provinsi untuk menjaga kualitas dan lebih responsif terhadap penggunaan merkuri di gunung botak yang berdampak pada potensi perikanan.

Peringatan ini disampaikan Sairdekut kepada Siwalimanews di ruang kerjanya, Selasa (13/12) merespon pidato akademik Justinus Malle saat pengukuhan sebagai guru besar MIPA Unpatti yang menyentil terkait penolakan ikan asal Maluku oleh negara-negara luar.

Menurutnya, secara kelembagaan DPRD belum mendapatkan data maupun kajian terkait dengan infomasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku harus responsif dengan infomasi ini, sebab didasarkan pada hasil akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau itu hasil akademik maka sebagai mitra kerja, kita minta pemerintah provinsi untuk merespon cepat terhadap informasi ini,” ujar Sairdekut.

Pemerintah Provinsi Maluku kata Sairdekut, harus mengambil langkah-langkah strategis guna mengantisipasi persolaan penggunaan merkuri di areal gunung botak, agar tidak berdampak luas terhadap hasil perikanan di perairan Maluku.

Selain itu, jika informasi akademik ini tidak cepat direspon oleh pemprov, maka akan ada stigma yang buruk terhadap hasil perikanan dari Maluku dan ini menjadi bola liar yang akan berdampak secara nasional maupun global.

Apalagi sampai dengan saat ini pemerintah pusat belum menetapkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional sehingga ditakutkan, jika kualitas perikanan Maluku ditolak justru akan mempengaruhi realisasi kebijakan Maluku Lumbung Ikan Nasional akibatnya terjadi persoalan baru.

“Harus bergerak cepatlah, kalau tidak maka semacam stigma dan akan menjadi bola liar kemana-mana, bahkan dapat berpotensi terhadap kebijakan LIN dari pemerintah pusat,” tandas Sairdekut.(S-20)