AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk lebih memperkuat program-program pemberdayaan bagi masyarakat.

Pasalnya, pasca pandemi Covid-19 yang diikuti dengan naiknya harga BBM akhir-akhir ini, telah menjadi permasalahan baru bagi masyarakat secara khusus di Kota Ambon, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan warga kepada komisi yang dipimpinnya.

“Banyak keluhan masyarakat terkait program pemberdayaan, termasuk dengan naiknya BBM yang dirasakan dampaknya cukup besar,” ungkap Rovik kepada Siwalimanews di ruang kerjanya, Jumat (9/9).

Kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat kata Rovik, sudah pasti akan memicu kenaikan pada aspek-aspek ekonomi lain, seperti harga sembilan bahan pokok hingga tranportasi yang telah terjadi.

Walaupun demikian, kenaikan BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang wajib diikuti oleh daerah, tetapi pemerintah daerah perlu juga untuk memperbanyak program-program yang bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga: Oktober, Empat Film Tentang Budaya Maluku akan Ditayang

“Apalagi, kebijakan menaikkan harga BBM tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat, artinya perlu ada dukungan terhadap usaha masyarakat yang harus diberdayakan, agar pendapatan masyarakat juga dapat bergerak meningkat,” ucap Rovik.

Rancangan APBD tahun 2023 mendatang tegas Rovik, harus diarahkan pada program pemberdayaan yang lebih sistematis guna menekan peningkatan inflasi akibat dari kenaikan harga BBM.

“Kita akan diskusikan langkah yang mesti diambil Pemprov Maluku dengan mengefektifkan APBD 2023, agar bisa mendorong program pemberdayaan masyarakat,” tegas Rovik.

Politisi yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon Wakil Walikota Ambon ini menambahkan, pihaknya tidak akan menutup mata dengan persoalan yang dihadapi masyarakat, karenanya bersama pemerintah, dirinya akan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat.(S-20)