AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku mendesak pemerintah provinsi untuk mempercepat penyerapan APBD 2023. Pasalnya, hingga September ini, penyerapan APBD oleh setiap OPD belum mencapai 50 persen.

Penyerapan APBD yang masih minim ini, ditemukan saat DPRD melalui Badan Anggaran melakukan pertemuan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada pekan lalu.

“DPRD melalui Banggar sudah lakukan rapat dengan pemerintah daerah yang di wakili oleh TAPD, terkait dengan laporan realisasi APBD selama 6 bulan, serta prokdosis untuk 6 Bulan berikutnya, dan memang penyerapan belum terlalu signifikan,” ungkap Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (11/9).

Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi memang terdapat presentasi yang membanggakan terkait seluruh pendapatan dan belanja pada setiap dinas. Namun, masih banyak hal yang belum terpenuhi, artinya ada anggaran pada badan atau dinas yang anggarannya betul-betul mencolok dengan nilai yang luar biasa, tapi dari aspek realisasinya belum memenuhi harapan.

Idealnya antara laporan realisasi itu sampai dengan enam bulan, semestinya sudah harus diangka minimal 50 hingga 55 persen realisasinya, tapi faktanya belum.

“Kita menemukan juga belanja modal untuk kegiatan-kegiatan yang didalamnya ada hibah untuk infrastruktur itu ada yang belum terealisasi secara maksimal, sehingga itu yang kita soroti,” ujar Watubun.

Politisi PDIP Maluku ini berharap, pemprov melalui OPD-OPD teknis dapat mempercepat penyerapan APBD, agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat seiring dengan belanja pemerintah.(S-20)