AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku akan menyurati empat kepala daerah yang menyelengga-rakan pilkada untuk segera mencairkan dana pilkada atau anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2020.

Empat kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada pada 9 Desemeber mendatang yakni, Ka­bupaten Aru, Kabupaten Seram Ba­gian Timur, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Inikan dana hibah NPHD untuk kabupaten yang selenggarakan pil­kada, nanti kita surati agar empat pemkab ini segera mencairkan ang­ga­ran pilkada,” janji Sekda Maluku Kasrul Selang kepada wartawan di Ambon, Sabtu (25/7).

Ia mengaku, NPHD imerupakan mekanisme pancairannya dilakukan oleh daerah yang menyelengga­rakan pilkada secara bertahap tidak sekaligus. Untuk itu itu pemprov akan minta untuk mencairkan tahap pertama sebesar 40 persen.

“Tahap pertama 40 persen itu harus dimanfaatkan dulu oleh KPU, Bawaslu, setelah itu baru pencairan tahap selanjutnya dan seterusnya,” ujar Kasrul.

Baca Juga: Cuaca Jadi Faktor Penghambat Pembenahan TPU Hunuth

Kasrul mengaku, lambatnya pen­cairan dana pilkada di empat kabu­paten yang akan menyelenggarakan pil­kada ini, hanya karena masalah teknis.

“Tidak ada masalah, ini soal teknis aja, nanti semua bupati kita perkuat dengan surat edaran gubernur, dan kami sudah cek semua tidak ada masalah,” ucap Kasrul.

Dia mengaku, untuk penyeleng­garaan pilkada di empat kabupaten di Maluku akan diselenggarakan pada bulan September mendatang.

“Rata-rata sudah hampir 40 per­sen anggaran sudah dicairkan, saya kira tidak ada masalah,” tandasnya.

Mendagri Minta

Diberitakan sebelumnya, Men­dagri, Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Maluku untuk segera mencairkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada serentak tahun 2020.

Hal itu disampaikan  Mendagri dalam kunjungan kerjanya bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Wa­kil Ketua DPD Nono Sampono, Ka­sum TNI Letjen TNI Jhoni Sopri­yan­to, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dalam rapat koor­dinasi terkait perkembangan situasi politik terkini, pendisiplinan masyarakat taat protokol kesehatan Covid-19 dan terlaksananya program objek vital nasional di lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/7).

Mendagri meminta kepada ke­pala daerah untuk segera mencairkan anggaran pilkada. “Supaya bisa running lagi lebih cepat, maka daerah harus secepat mungkin NPHD di­berikan. Tadi data dari pak Gubernur, saya sangat happy sekali karena Kabupaten Seram Bagian Timur ini sudah 94,81 persen untuk KPU-Bawaslu dan pengamanan, karena dalam ca­tatan saya beda, dalam catatan saya ini KPU untuk kabupaten Seram Ba­gian Timur pencairan anggaran baru 36,92 persen,” ujar  Mendagri.

Untuk Kabupaten Buru Selatan, tercatat realisasi pencairan NPHD masih di bawah 70 persen. “Buru Selatan ini tadi 62 persen, didata kami baru 40 persen KPU-nya, kemudian Bawaslunya 40 per­sen, aparat keama­nan yang 40 per­sen,” ujarnya.

Sedangkan di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), realisasi pencai­ran NPHD masih di bawah 50 per­sen. “Maluku Barat Daya baru 42,61 persen. Di catatan pak gubernur tapi dicatatan kita 40 persen, Bawaslu­nya baru 49 persen dan aparat ke­amanan baru 50 perser,” bebernya.

Sementara itu pencairan NPHD di Kepulauan Aru dinilai Mendagri melaksanakan pencairan NPHD lebih baik dibandingkan 3 daerah lainnya.

“Kepulauan Aru, tadi catatan pak gubernur 52,2 persen di KPU, kita lihat yang terbaik Kepulauan Aru 63,91 persen, Bawaslu sudah 100 persen, pengamanan 92,50 persen,”  jelasnya.

Di samping tuntutan untuk segera mencairkan NPHD-nya, Mendagri juga meminta pemda memprioritaskan agenda demokrasi untuk keberlangsungan pemerinta­han di daerah ini. Sebab, tak hanya soal pelaksanaan pesta demokrasi, pilkada juga akan memberikan dampak berupa stimulus ekonomi.

“Ini tolong prioritaskan agenda demokrasi ini. Jadi mudah-mudahan saya kira nanti kami hanya menam­pilkan data, nanti yang penting mohon dari pak gubernur, ini bisa membuktikan betul-betul, karena anggaran ini bisa membantu stimulus ekonomi, karena 60 persen ang­garan ini adalah untuk insentif pe­nyelenggara. Jadi sebetulnya program padat karya, sisanya adalah untuk membeli bahan perlengkapan untuk tenda, pena, kertas, dan lain-lain, sebagian lagi untuk perlindu­ngan seperti masker hand sanitizer, sarung tangan dan lain-lain, otoma­tis akan bisa menghidupkan UM­KM,” tegasnya. Diketahui, dari jum­lah 270 daerah yang akan me­lak­sanakan pilkada tahun 2020 empat dari Maluku. Empat daerah di Ma­luku yang ikut dalam pesta demo­krasi itu, yakni Kabupaten SBT, Ka­bupaten MBD, Kabupaten Kepu­lauan Aru dan Kabupaten Bursel.

“Kita harap pilkada menjadi adu gagasan dan adu berbuat untuk me­nangani Covid-19 untuk menangani dampak sosial ekonomis,” harapnya.

Olehnya itu dipilkada nanti KPU juga sudah diminta menerapkan protokol kesehatan dan menghin­dari kerumunan sosial. “Ini tanta­ngan nomor satu, ja­ngan sampai menimbulkan klaster baru, atau media penyebaran menularan virus dan tidak menjadi konflik kekerasan, yang saling menhancurkan. itu tidak boleh,” tandasnya. (S-39)