PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur diminta agar meningkatkan kinerja untuk memacu pendapatan daerah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua I DPRD SBT Agil Rumakat saat memimpin rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terhadap Ranperda RPJMD SBT 2021-2026 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD SBT, Selasa (30/11).

Rumakat mengatakan, hal paling penting yang dilakukan yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi daerah serta memprioritaskan pengembangan sektor-sektor unggulan yang diharapkan mampu berkorelasi positif dengan penguatan pendapatan daerah.

“Untuk mewujudkan cita-cita kemandirian sebagaimana dimuat dalam RPJMD ini, maka kami mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam memacu pendapatan daerah,” ungkap Rumakat.

Ketua DPD Partai Golkar SBT itu menegaskan, untuk menjawab visi besar dalam pembangunan daerah selama lima tahun kedepan, DPRD lanjut dia, mendorong pemerintah daerah untuk membangun ekosistem perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif secara berkelanjutan.

Dia menyarankan agar Pemerintah Daerah juga memperhatikan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah secara inklusif, guna mengurangi kesenjangan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan menjaga daya tampung serta daya dukung lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri, dengan tetap memperhatikan standar pelayanan minimal pemerintahan.

“Apabila kita mampu untuk mengkapitalisasi seluruh potensi dan keunggulan yang kita miliki dan memberdayakan seluruh sumber daya pemerintahan secara proporsional, maka kami yakin sungguh dalam lima tahun kedepan, kita dapat mewujudkan Kabupaten SBT yang sejahtera, mandiri, bersaya saing berbasis ekonomi lokal,” bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta Pemda untuk serius dalam mendatangkan investasi. Pasalnya, seluruh permasalahan dan kebutuhan pembangunan yang dihadapi tidak bisa diselesaikan dengan hanya berharap pada daya dukung dan intervensi keuangan melalui APBD semata.

Menurutnya, harus dibutuhkan arus modal dari luar, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru untuk menaikan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten penghasil minyak bumi itu.

“Kami yakin sungguh apabila pemerintah daerah dapat memaksimalkan seluruh sumber daya dan potensi yang ada, maka kemajuan di negeri tercinta ini Insya Allah dapat kita wujudkan secara adil dan merata,” pungkasnya. (*)