AMBON, Siwalimanews – Pemulangan pengungsi Kariu ke negeri asal mereka, masih menjadi pertimbangan panjang pemerintah.

Pasalnya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan perlu diperhatikan, tidak hanya dalam konteks keamanan, namun juga tentang kesiapan di lapangan, sebab jika dipaksakan, konsekwensinya, dikhwatirkan akan muncul persoalan baru.

“Rapat tadi memang kita berpikir agar jangan terlalu lama juga, karena bisa juga muncul persoalan-persoalan sosial baru di tempat pengungsian. Artinya, tugas negara itukan menjamin hak warga negara terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, maka yang bisa dilakukan saat ini, adalah memperbaiki kondisi di tempat pengungsi,” tandas Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan, usai rapat, terkait penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, yang berlangsung di Swissbell-Hotel, Rabu (24/8).

Menurut Tarigan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB dan juga Kementrian Sosial,  untuk memberikan dukungan, baik, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Pada prinsipnya, bagaimana membangun dialog antar pihak, dengan melibatkan Forkopimda.

“Selain itu, bagaimana aset-aset yang ada, bagaimana pemulihan dan rehabilitasi dan seterusnya, itu harus dipikirkan sehingga, pemulangan pengungsi belum dapat dipastikan dalam waktu dekat ini. Butuh proses, karena kita tidak sedang menghadapi masyarakat yang mau pindah dengan sukarela. Tapi ini ada situasi konflik didalamnya,” ujar Tarigan.

Meski demikian kata Tarigan, ada banyak kemajuan dalam penanganan persoalan ini, yang mana dalam rapat itu, telah disepakati untuk melakukan pengamanan holistik, karena memang, dari kedua masyarakat ini, mengharapkan ada solusi yang sifatnya parmanen.

“Oleh sebab itu, kami pertimbangkan untuk bagimana memberikan dukungan, bagi kedua pihak, sambil menunggu perbaikan data, dan rencana-rencana penanganan dalam jangka pendek, sekaligus    upaya untuk memperjelas batas wilayah administrasi keduanya,” tandas Tarigan.

Dia menambahkan, tantangan terbesar adalah soal batas wilayah administrasi pemerintah. Hal ini juga yang harus menjadi catatan bagi, sehingga upaya dialog secara intensif akan terus dilakukan, hingga nanti ada satu kesepakatan.

“semua tokoh agama, tokoh masyarkat harus membuka ruang untuk dialog, dan akan kita fasilitasi untuk ruang itu,” janji Tarigan. (S-25)