AMBON, Siwalimanews –  Wakil ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin, mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku untuk lebih mempertimbangkan potensi bencana dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

Pasalnya, pasca curah hujan yang cukup tinggi, terjadi kerusakan terhadap begitu banyak infrastruktur, bukan saja di Kota Ambon melainkan juga di beberapa kabupaten kota lainya di Maluku.

Potensi curah hujan yang tinggi selama beberapa waktu belakangan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dituangkan dalam perencanaan setiap pembangunan infrastruktur.

“Sudah saatnya pemerintah dalam merumuskan program kegiatan infrastruktur sudah harus berorientasi terhadap upaya pencegahan bencana, karena Maluku ini rawan bencana,” tandas Rovik kepada Siwalimanews di ruang kerjanya, Kamis (15/9).

Pemerintah kata Rovik, sudah bergerak secara terstruktur untuk memutuskan titik-titik yang menjadi potensi bencana dan diantisipasi, sebab kalau tidak, pemerintah akan mendapatkan bencana banjir yang lebih besar, yang berpotensi menguras energi dan keuangan daerah.

“Ini yang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah, baik kabupaten/kota maupun provinsi dalam menyusun pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan di tahun 2023,” tegasnya.

Menurutnya, infrastruktur yang harus menjadi perhatian pemerintah diantaranya, talud penahan pantai, talud penahan sungai, jalan dan jembatan yang selama ini telah tergerus akibat dari cuara dan curah hujan yang tinggi.

Ia mencontohkan, talud penahan pantai di Alang, Wakasihu dan Larike yang telah menunjukkan tanda-tanda bahaya, dimana telah terjadi kerusakan yang cukup parah dan membutuhkan penanganan yang terstruktur dari pemerintah.

“Di Alang, Wakasihu dan Larike sudah tanda bahaya, kemarin saya sempat lihat hampir rubuh belum lagi di Kota Ambon juga yang harus segera diintervensi termasuk pembangunan cek dam yang dilakukan oleh balai sungai harus dipercepat,” jelasnya.

Politisi PPP Maluku ini berharap adanya perhatian serius  dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan infrastruktur di Maluku.(S-20)