AMBON, Siwalimanews – Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan minyak tanah (mitan) bersubsidi saat ini kosong di Pertamina Ambon. Alhasil kapal-kapal rakyat teran­cam menghentikan pelayanan­nya kepada masyarakat.

Kekosongan minyak bersub­sidi di Pertamina diduga suplay kuota kepada Maluku terbatas. Jika selama ini Pertamina yang me­ngatur suplai minyak bersubsidi kepada pemakai, sekarang hal itu diambil alih BPH Migas.

Untuk Maluku, dalam sepekan ini, kuota subsidi kosong meng­akibatkan kapal-kapal rakyat baik milik PT Pelni maupun swasta ter­ancam menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

General Manajer PT.Dharma Indah, Theresia Bagenda yang di­konfirmasi Siwalima menyayang­kan sikap pemerintah yang meng­hentikan BMM bersubsidi ke Maluku. Menurutnya, BBM bersub­sidi sebelumnya lancar-lancar saja, namun entah apa alasan pe­merintah menyebabkan Pertamina Maluku kini mengalami keko­songan.

Dikatakan, jika pemerintah tidak secepatnya mencari solusi, dipas­ti­kan selaku pemilik jasa trans­portasi laut pihaknya akan me­nambah beban operasional dan itu berdampak kepada masyarakat se­laku pengguna jasa transpor­tasi.

Baca Juga: Pemkot Izinkan Pembangunan Indomaret di Lahan Masjid An-Nur

“Saya tegaskan, dalam kondisi seperti ini, jangankan kami peru­sahaan-perusahaan jasa trans­por­tasi yang angkat tanga, me­lainkan PT.Pelni juga merasakan hal yang sama. Kalau pemerintah tidak secepatnya turun tangan, tentu masyarakat akan terkena dampak dari kekosongan BBM ber­subsidi ini. Beban operasional kapal akan kita perhatikan, oto­matis harga tiket dipastikan akan membengkak dan naik,” ancam Bagenda.

Ia mengungkapkan, sesuai Pera­turan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendis­tribusian dan harga jual eceran BBM, kapal-kapal  penumpang yang ber­bendera Indonesia wajib diberikan minyak bersubsidi.

“Lha kita ini kan perusahaan yang kapal-kapal penumpangnya berben­dera Indonesia. Kami wajib diberi­kan minyak bersubsidi itu. Sekarang kosong, lalu kita mau beroperasi bagaimana,” tandas Bagenda.

Meskipun demikian, Bagenda menambahkan sudah dua hari sejak 12-13 Maret 2020, pihaknya mela­yani masyarakat Maluku dengan BBM non subsidi. Jika kondisi ini terus menerus, Bagenda mempre­diksi pihaknya akan menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita tidak mau terjadi  gejolak di tengah-tengah masyarakat. Oleh­nya selama dua hari kita sudah memulai dengan membeli BBM non subsidi. Kondisi ini tidak boleh berjalan lama, akan mematikan pelaku usaha di bidang pelayaran. Pelni saja saya yakin pasti menye­rah, apalagi kita,” bebernya.

Bagenda menuturkan Cantika  Lestari rute Tenggara selama dua hari memang menggunakan minyak subsidi yang bukan kuota bagi Maluku, tetapi Dharma Inda harus membuat pernyataan kepa­da Pertamina.

“Demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat, saya akhirnya membuat surat pernyataan kepada Pertamina. Bila mana kuota BBM itu dari BPH Migas tidak kasih ke Pertamina berarti saya harus memba­yar minyak yang sudah saya pakai di Cantika Lestari itu dengan harga industri.. Kalau saya egois kapal tidak jalan, wah, pasti gejolak, masyarakat ngamuk,” tandasnya.

Marketing BBM Bersubsidi, Pertamina Maluku dan Papua, Jovi yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak berhasil lantaran tidak merespon panggilan. Semen­tara Kadis Perhubungan Maluku, Ismael Usemahu yang dikonfir­masi mengatakan, pemerintah dae­rah akan mendorong BPH Migas untuk lebih memperhatikan kuota BBM bersubsidi ke Maluku karena daerah ini terdiri dari pulau-pulau.

Usemahu menjelaskan, pihak­nya sudah mengundang pihak-pihak terkait dan membahasnya. Dan ternyata kekosongan kuota BBM bersubsidi di Ambon lantaran ada perubahan suplay dari yang sebelumnya setahun sekali, kini berubah menjadi triwulan.

“Kita sudah membahas kondisi BBM bersubsidi kosong dengan pihak-pihak terkait, ternyata ini dikarenakan suplay yang biasanya setahun sekali kini berubah per triwulan atau tiga bulan sekali suplay.

Sedangkan General Manajer PT Pelni Sapto yang dikonfirmasi meminta untuk nantinya menemui yang bersangkutan di kantor PT Pelni guna menjelaskan secara detail apakah Pelni juga meng­alami kerugian yang sama dengan Dharma Indah. (S-32)