AMBON, Siwalimanews – Kerja Satgas Penanganan Covid-19 Maluku tak bisa diper­caya. Tak hanya masyarakat, namun ratusan pegawai Pemprov Maluku divonis positif terpapar Virus Corona tanpa diberikan bukti hasil uji sampel swab dari labo­ratorium.

Akademisi Fisip Unpatti, Said Les­taluhu mengatakan, Satgas be­lum transparan dalam mena­ngani pandemi Covid-19 di Maluku.

“Secara medis memang harus ada keterangan dari laboratorium yang melakukan pemeriksaan yang mengatakan positif Covid-19,” kata Lestaluhu, kepada Siwalima, Selasa (6/10).

Menurutnya, walaupun pegawai tersebut berada dalam lingkungan Pemprov Maluku, tetapi sebagai individu yang ditetapkan sebagai pasien positif Covid-19 harus juga mengetahui bukti uji swab terse­but.

“Dalam kondisi saat ini peme­rintah melalui satuan tugas harus menjaga kepercayaan publik de­ngan ketika seseorang ditetapkan positif maka harus dibuktikan de­ngan rekam medis, sehingga betul-betul orang mamastikan dirinya terpapar agar ada langkah yang tetap untuk menangani,” ujarnya.

Baca Juga: DPRD Maluku Jadi Klaster Penyebaran Covid

Akademisi Fisip UKIM, Amelia Tahitu meminta pemerintah dalam hal ini Satgas Covid-19 harus trans­paran. “Seharusnya peme­rintah melalui Satgas transparan,” ujar Tahitu.

Dikatakan, kalau dinyatakan po­sitif harus diberikan bukti hasil uji sambel swab, sehingga kerja Satgas Covid-19  dapat dipercaya.

Sementara Ketua Harian Satgas Covid-19 Maluku, Kasrul Selang yang dihubungi, enggan meng­angkat telepon. Pesan whatsapp yang dikirim juga tak dibalas.

Divonis Corona Tanpa Bukti

Seperti diberitakan, tak hanya masyarakat, namun ratusan pe­gawai Pemprov Maluku divonis positif terpapar Virus Corona tanpa diberikan bukti diberikan hasil uji sampel swab dari laboratorium.

Swab massal dilakukan Dinas Kesehatan Maluku pada bulan Juli hingga September lalu, terhadap seluruh pegawai yang berada di 34 OPD di lingkup Pemprov Maluku.

“Kurang lebih 200 yang dinya­takan positif,” kata salah satu pegawai Biro Umum Setda Maluku, kepada Siwalima, Senin (5/10).  

Mereka yang divonis terpapar co­rona diantaranya dari Badan Pen­dapatan Daerah, Keuangan, Biro Umum, Biro Humas dan Protokol, Ba­gian Keuangan dan Kesbang­pol.

Pegawai yang juga eks pasien covid ini, mengaku menjalani karantina pada awal Agustus, dan hingga sembuh tidak pernah diberikan bukti hasil pemeriksaan swab dari laboratorium.

“Saya dinyatakan postitif setelah swab massal dilakukan pada Juli lalu dan tanggal 3 Agustus saya mulai menjalani karantina, seka­rang sudah beraktifitas kembali. Pi­hak Dinas Kesehatan tidak pernah memberikan bukti, kalau saya di­nyatakan positif baik surat atau da­lam bentuk apapun,”  data dia, yang meminta namanya tak dikorankan.

Dia juga mengaku, sudah me­minta bukti pemeriksaan swab ke pihak puskesmas dan Dinas Kese­hatan, tetapi tidak pernah ditang­gapi.

“Saya bingung, sejak ditelepon kalau saya positif dan karantina, saya minta bukti, mana, sampai sembuh juga tidak pernah dikasih,” tandasnya.

Dia juga takut banyak ngotot, karena sudah diancam. Kalau buka mulut,  tunjangan kinerja daerah (TKD) tak diberikan.

“Kita ini kan hanya pegawai kecil, banyak ngomong TKD ditahan, jadi ikut saja. Padahal tak ada kaitannya positif covid dengan TKD,” ujarnya.

Pegawai lain yang divonis Covid-19  juga mengakui hal yang sama. Hingga ia sembuh, bukti hasil pemeriksaan swab tidak diberikan.

“Katong hanya ikut perintah, diswab. Beta diberitahukan positif lewat telepon, dan sampai selesai karantina beta tidak pernah menerima bukti hasil pemeriksaan swab yang menyatakan beta positif,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan di salah satu biro. Ia mengaku, telah mengikuti swab test, dan hasilnya positif. “Disampaikan positif, beta ikut saja. Tapi beta karantina mandiri di rumah. Yang heran, bukti peme­riksaan swab seng diberi­kan,” ujarnya.

Dia juga tak berani macam-macam, karena taruhannya TKD tidak diberikan. “Kalau buka ke publik TKD ditahan, padahal TKD itu hak pegawai,” tandasnya.

Sebelumnya, banyak warga Kota Ambon juga mengungkapkan keti­dakberesan kerja di gugus tugas. Mereka dinyatakan positif melalui pesan whatsapp atau telepon. Tetapi tidak pernah diberikan bukti hasil pemeriksaan swab. Sudah diminta, tapi tidak diberikan.

Olehnya warga tak percaya lagi dengan gugus tugas dalam penanganan Covid-19.

Sementara Ketua Harian Satgas Covid-19 Maluku, Kasrul Selang kepada wartawan mengaku, sampai hari ini pegawai lingkup di Pemprov Maluku yang sudah melakukan swab tes sebanyak 2.421 orang. “250 orang dinyatakan positif, sedangkan 503 orang masih menunggu hasil swab, sedangkan sisanya dinyatakan negatif,” jelas Kasrul. (S-39)