Pasca Dilantik, Kehadiran Anggota DPRD Maluku Minim
AMBON, Siwalimanews – Baru sehari dilantik menjadi wakil rakyat Senin (16/9), anggota DPRD Provinsi Maluku sudah menunjukan sikap tidak patut ditiru. Bagaimana tidak, rapat perdana dengan agenda pembahasan pembentukan fraksi Selasa (17/9), minim kehadiran anggota yang berjumlah 43 orang itu.
Pantauan Siwalima, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Sementara, Lucky Wattimury didampingi Wakil Ketua Sementara, Richard Rahakbauw, hanya dihadiri 23 anggota dari total 43 anggota. Sementara 18 anggota sisa lainnya tidak diketahui ketidakhadiran mereka.
18 anggota sisa itu didominasi oleh anggota lama periode 2014-2019. Sekretaris Dewan (Sekwan), Bodewin Wattimena, yang dikonfirmasi Siwalima mengaku tidak mengetahui dengan pasti ketidakhadiran mereka, namun rapat ini hanya dibutuhkan kehadiran dari utusan partai.
“Rapat ini hanya dibutuhkan kehadiran utusan partai politik, karena ini terkait dengan pembentukan fraksi,” ujarnya.
Kendati demikian, Sekwan menegaskan, ketidakhadiran para anggota DPRD ini tidak mempengaruhi proses pembentukan fraksi-fraksi. “Tidak ada pengaruh, yang penting ada utusan partai yang menghadiri rapat tersebut,” katanya.
Baca Juga: Pemprov Usul Tim Asesor Seleksi Sekda ke KemendagriBentuk Fraksi
Ketua DPRD Maluku sementara, Lucky Wattimury mengatakan, tugas pimpinan sementara hari ini sudah melakukan rapat koordinasi dengan masing-masing anggota dewan dari partai-partai politik karena itu undangan dikeluarkan untuk kelompok- kelompok partai politik karena belum ada fraksi.
“Dalam rapat tadi, telah kami sampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 dan Peraturan Tata Tertib DPRD maka ada enam partai yang bisa membentuk fraksi sendiri yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerinda, PKS, Hanura dan Partai Demokrat. Dan mereka ini, kami minta hari Rabu besok (hari ini Red), nama-nama pimpinan fraksinya sudah bisa diberikan kepada pimpinan sementara melalui Sekwan,” ujarnya, kepada wartawan, Selasa (17/9).
Selain itu Wattimury mengaku ada beberapa partai yang tidak memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Perindo, PAN, Partai Berkarya dan PPP, sehingga harus membentuk fraksi gabungan.
“Untuk PPP dan PKB, mereka sudah sepakati sejak awal untuk membentuk fraksi gabungan dan mereka sudah membuat surat pernyataan bersama yang menjelaskan tentang pembentukan fraksi gabungan,” ungkap Wattimury.
Sementara Partai Perindo, Partai Nasdem dan PAN belum membentuk fraksi sehingga pihaknya telah memfasilitasi untuk pembentukan fraksi, namun ada surat dari Partai Nasdem dan PAN dimana Partai Nasdem menginginkan untuk berkoalisi dengan PAN dan jika itu terjadi maka tiga kursi dari Partai Nasdem dan satu kursi dari PAN maka sudah empat kursi da memenuhi persyaratan membentuk satu fraksi.
“Tetapi sebelum surat itu masuk, ada juga surat yang sudah disampaikan kepada sekwan, dimana sudah ada surat yang ditandatangani oleh ketiga pimpinan partai politik yaitu ketua Partai Berkarya, ketua Partai Nasem dan ketua PAN yang mengatakan bahwa mereka akan bergabung dalam satu fraksi namun Partai Nasdem berkeinginan untuk berkoalisi dengan PAN. Itu berarti ada masalah di internal PAN dimana satu sisi ada surat dari DPW melalui Sekretaris dan Wakil Ketua untuk bergabung dengan Partai Nasdem tetapi dari satu sisi yang lain dari ketua DPW dan wakil sekretaris yang mengisyaratkan bergabung dengan Partai Perindo dan Berkarya, itu berarti ada masalah di internal partai politik,” bebernya.
Meski begitu, Wattimury mengingatkan masalah internal partai politik, jangan dibawa ke dewan. Ia berharap dalam waktu singkat pembentukan fraksi ini bisa terselesaikan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
“Setelah pembentukan fraksi, baru kita melakukan pembentukan tata tertib, disitu akan dibentuk Pansus yang anggota pansus berasal dari utusan fraksi, apakah satu atau dua orang, kita berharap sangat pansus ini dapat cepat bekerja, kalau pansus bekerja didalam tatib itukan ada tata cara pembentukan pimpinan DPRD barulah kita berproses untuk memilih pimpinan definitif,” pungkas Wattimury. (S-16)
Tinggalkan Balasan