UNIVERSITAS   Katolik Soegijapranata Semarang didukung oleh Program Matching Fund Kedaireka, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menggelar Focus Group Discussion Efisiensi Tata Kelola Pemerintah Daerah Untuk Penguatan Negeri Melalui Peningkatan Kapasitas Saniri di Maluku Tengah yang berlangsung di Kantor Bapplitbangda Kamis Pemkab Malteng, Rabu (30/8).

Program yang diketuai  Y. Trihoni Nalesti Dewi melihat potensi konflik yang masih ada di beberapa wilayah di kepulauan Maluku, maka upaya pencegahan yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan desa yang menonjolkan pendekatan budaya menjadi hal penting dan mendesak.

Sehingga upaya yang akan dilakukan oleh program ini mempunyai kemanfaatan (benefit) yang sangat besar diban­dingkan dengan penggu­naan sumber daya (dana mau­pun tenaga) yang harus dikeluar­kan. Jika potensi konflik tidak diredam, maka dampak keru­giannya akan jauh lebih besar.

“Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari 49 pulau dengan kendala konektivitas intra dan antar-pulau akan menghambat pembangu­nan daerah. Peningkatan kapasitas Saniri akan mendu­kung pembangunan Negeri karena Saniri sebagai Lembaga legislatif sekaligus Lembaga adat akan menjadi mitra suportif kepala Pemerintahan Negeri,” kata Dewi dalam FGD itu.

Dewi mengatakan, modul Peningkatan Kapasitas Saniri bisa digunakan sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah secara bertahap melakukan peningkatan kapasitas Saniri sesuai dengan program yang sudah ada di Pemerintah Kabupaten  Malteng yakni Dinas Pemberdayaan Negeri dan Bagian Pemerintahan, sehingga modul juga menjadi suplemen bagi program yang sedang dijalankan tersebut agar lebih efektif dan efisien.

Menurutnya kegiatan ini dimulai dengan survey dan dilanjutkan hari ini dengan dilakukan Focus Group Discussion yang menghadirkan narasumber Tonny Pariela, Universitas Pattimura, Abidin Wakano dari IAIN Ambon, dan Justus Pattipawae, Institut Tifa Damai Maluku untuk memverifikasi data hasil survei, dengan harapan FGD ini dapat semakin memvalidasi dan memperdalam data yang sudah dihasilkan.

Sebelum kegiatan dilakukan lanjut Dewi, pihaknya sudah dilakukan penandatanganan MoU antara Pejabat Bupati Maluku Tengah  Muhammat Marasabessy dengan Rektor Unika Soegijapranata  Ferdinandus Hindiarto.

“Survey dan FGD hasil survey akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan publik (Peraturan Bupati) yang payung hukum penguatan Negeri dan peningkatan kapasitas Saniri dalam mendukung pembangunan daerah,”ujarnya

Dengan Peraturan Bupati ini maka penataan kelembagaan negeri dapat mempunyai pedoman dalam penganggaran dan dukungan sarana prasarana bagi kinerja Saniri serta dapat memberi ruang partisipasi masyarakat dalam kelembagaan Saniri.

Peraturan Bupati akan menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kapasitas personal anggota Saniri agar meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dan penyelesaian sengketa untuk meredam setiap potensi konflik yang terjadi.

Disamping itu, Dewi mengungkapkan kegiatan yang dilakukan oleh Unika Soegijapranata juga diharapkan dapat menghasilkan Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri yang berisi prosedur dan tata cara penyusunan, serta materi apa saja yang harus dimuat dalam Peraturan Negeri, akan memberi kejelasan bagi negeri-negeri untuk menyusun Peraturan Negeri dengan baik.

Kesalahan prosedur dan materi muatan dapat mengakibatkan gugatan pembatalan Peraturan. Program juga akan menghasilkan Pedoman Peningkatan Kapasitas Saniri yang terdiri dari empat modul akan menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam melakukan pelatihan peningkatan kapasitas Saniri pada 146 Negeri.

“Program dan produk yang dihasilkan sejalan tujuan SDG’s ke-16 terkait perdamaian, keadilan dan lembaga yang tangguh yang dalam konteks desa sejalan dengan tujuan ke- 18 dari SDG’s Desa yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Maka penguatan Negeri dan peningkatan kapasitas Saniri dalam menangkal setiap potensi konflik untuk menunjang pembangunan daerah menjadi upaya yang patut diperjuangkan,” harap Dewi. (S-17)