AMBON, Siwalimanews – Kader HMI, Muhammad Syahrul Wadjo diculik, pasca berorasi saat demo di Kantor Gubernur Maluku. Pola kekerasan dan inti­midasi zaman orde baru dipraktekan lagi.

Berbagai kala­ngan mengecam ke­ras aksi penculikan itu. Tindakan teror dan intimidasi un­tuk membungkam demokrasi tak boleh ada lagi di era saat ini .

Pihak kepoli­sian harus se­gera mengusut dan menangkap para pelaku dan otak intelektual dibalik penculikan itu.

“Saya mengutuk keras tinda­kan premanisme dan pencu­likan itu,” tegas Fauzan Alkatari, Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, kepada Siwalima, Kamis (3/9).

Alkatiri yang juga anggota DPRD Maluku ini meminta aparat kepoli­sian untuk mengusut tuntas dalang dan motif dibalik tindakan pencu­likan itu.

“Kita meminta  pihak kepolisian agar segera mengusut aktor pencu­likan dan secera memberitahukan motifnya apa,” tegasnya.

Mantan aktivis mahasiswa, Rony Sianressy menegaskan, penculikan terhadap kader HMI, Syahrul Wadjo tidak bisa ditolelir. Ini tindakan untuk membunuh  demokrasi.

“Persoalan yang tidak bisa dito­leransi, ini dapat membunuh demo­krasi,” tandasnya.

Sianressy mendesak Polda Malu­ku untuk segera melakukan peng­usutan. Kasus penculikan itu ada hubungannya dengan aksi demo di kantor gubernur. “Saya minta se­cara resmi Polda Maluku mengusut tuntas kasus ini,” ujarnya.

Sianressy mengajak semua elemen masyarakat dan seluruh aktivis untuk mengawal pengusutan kasus penculikan kader HMI tersebut.

“Saya meminta kepada organisasi yang berada di cipayung untuk melakukan demo besar-besaran di  Kantor Gubernur dan Polda Maluku untuk mengawal proses hukum yang dilakukan,” tegasnya.

Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten SBT, Achmat Voth mengecam tindakan penculikan terhadap Syahrul Wadjo.

Ia menilai, penculikan itu menunjukan ada upaya untuk membungkam kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di depan umum.

“Kami mengecam tindakan penculikan yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal terhadap adik kami Syahrul Wadjo,” tandas Voth.

Voth yang juga Wakil Ketua DPRD SBT ini meminta Kapolda dan Kapolresta Ambon segera mengusut tuntas kasus ini, sekaligus meringkus pelaku penculikan dan membuka kedok siapa sebenarnya otak dibalik aksi kekerasan itu.

“Jika kasus ini tidak tuntas sampai pada akarnya atau otak dibalik penculikan ini maka, kejadian yang menimpa Syahrul bisa saja akan terulang lagi menimpa generasi muda Maluku lainnya,” tuturnya.

Kecaman juga datang dari anggota DPRD SBT, Constansius Colatfeka. Ia meminta kasus penculikan terhadap Syahrul yang adalah pemuda SBT dapat dituntaskan oleh Kapolda maupun Kapolresta Ambon.

“Yang jadi korban penculikan adalah adik kita dari SBT. Untuk itu sebagai anggota DPRD SBT saya minta dan berharap Kapolda Maluku dan Kapolresta Ambon segera usut tuntas pelaku penculikan maupun otak intelektual dibalik penculikan tersebut,” tegasnya.

Kecaman juga disampaikan paman Syahrul Wadjo, Rizal Kelian. Ia meminta polisi segera menangkap para pelaku penculikan.

“Saya bersyukur karena anak kami masih selamat, namun demikian kami tidak terima tindakan seperti itu, kami atas nama keluarga, merasa ketakutan saat dapat informasi bahwa anak kami diculik, namun syukur dia selamat. Untuk itu kita keluarga minta agar polisi segera mengusut tuntas kasus ini,” tegas Kelian yang juga anggota DPRD SBT.

Pimpinan Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Maluku, Aziz Hentihu mengecam keras penculikan terhadap aktivis HMI Cabang Ambon, Syahrul Wadjo.

“Ini adalah tindakan kriminal, premanisme yang terjadi, ini adalah tindakan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun,” tegas Hentihu.

Hentihu mendesak Kapolda secepatnya melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan untuk menangkap dan mengung­kap motif dibalik penculikan itu. “Ini harus disampaikan secara transparan kepada publik Maluku,” ujarnya.

Ia meminta semua pihak untuk  tidak berspekulasi hingga ada hasil penyelidikan dan penyidikan disampaikan resmi oleh pihak kepolisian.

“Agar proses terhadap kasus ini bisa berjalan cepat dan transparan serta tidak menimbulkan distorsi yang lebih jauh atau melebar ke mana-mana yang dapat mengganggu kondusifitas, maka DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku agar aktif berkordinasi dengan pihak terkait terutama Polda Maluku serta KAHMI Maluku agar ikut mengawal proses hukum tersebut,” tegas Hentihu.

Ia meminta semua pihak menahan diri untuk tidak mengaitkan pihak manapun, termasuk menyimpulkan pendapat sendiri terkait motif kejadian ini kepada pihak manapun secara tidak proporsional, apalagi salah menuduh karena itu dapat menimbulkan masalah dan kasus hukum baru.

Hentihu juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Maluku lewat gubernur dan Sekda yang sejak dini telah merespon dan berkoordinasi secara aktif dengan Kapolda agar segera mengungkap kasus ini dan menangkap pelakunya, termasuk menyampaikan hasil kerja polisi kepada masyarakat.

Ketua Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia Ambon Saiful Renuat menegaskan, pihaknya akan mengawal proses hukum kasus ini.  “Kami tentu tetap bersama-sama dengan teman kami turut mengawal kasus ini,” ujarnya.

Jika ada mahasiswa yang diamankan, karena demo hal itu biasa. Tapi kalau sudah pada tahap penculikan, kata Renuat, ini  tindakan kriminal. “Tindakan penculikan tidak dibenarkan,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan mantan Korwil GMKI, yang juga Direktur Rumah Milenial, Dodi Soselissa. Ia menyayangkan aksi premanisme terhadap aktivis.

Dodi mengatakan, setiap warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, dan itu bagian dari demokrasi. Sehingga mestinya direspon secara positif.. “Jangan pakai kekerasan begitu dong,” ujarnya.

Ia meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, dan mengungkap siapa aktor dibalik penculikan Syahrul Wadjo. “Bongkar siapa aktor intelektual dibalik aksi penculikan itu,” tandasnya.

Hal senada ditegaskan mantan Ketua GMNI Ambon, Isuhjari Somar. Penculikan kader HMI adalah bentuk intimidasi dan tindak premanisme.

“Kami mengecam tindakan penculikan tersebut. Kita kan sudah masuk di fase kebebasan berdemokrasi, jangan ada lagi intimidasi dan premanisme. Polisi harus bongkar sampai tuntas kasus penculikan ini,” ujarnya.

Diculik OTK

Muhammad Syahrul Wadjo, yang menjadi orator saat aksi demo di Kantor Gubernur, Rabu (2/9), diculik sekelompok orang tidak dikenal di kawasan Poka, Keca­matan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Aksi penculikan itu terjadi Rabu malam, tak jauh dari Sekretariat HMI Ekonomi Universitas Pattimura.

Sejumlah rekan korban kepada Siwalima, menuturkan penculikan itu terjadi saat Syahrul sementara melakukan pembicaraan dengan seseorang lewat telepon seluler, tak jauh dari Sekretariat HMI Ekonomi sekitar pukul 22.30 WIT.

“Kita banyak di depan sekretariat, tiba-tiba dua mobil pribadi warna hitam muncul dan langsung menculik Syahrul yang sedang menelepon seseorang,” kata Fadel Rumakat.

Dia menuturkan, kelompok penculik tersebut membawa sebilah parang dan menodong korban. Saat itu, Fadel mendengar Syahrul teriak minta tolong.

“Beta minta ampong, jang potong beta,” kata Fadel menirukan teriakan Syahrul.

Tak hanya dirinya yang melihat kejadian itu, sejumlah temannya juga melihat kejadian penodongan itu. Selanjutnya, korban langsung dibawa dengan mobil.

Fadel dan teman-temannya tidak kuasa mengejar mobil tersebut. Pasalnya, salah seorang dari kelompok penculik itu mengancam mereka dengan sebilah parang.

Pun mereka tidak bisa mengenali wajah para pelaku, karena mereka semuanya menggunakan masker dan topi. Selain itu, karena lampu mobil diarahkan ke mereka. “Jadi kami tidak tahu siapa pelaku,” kata Fadel lagi.

Lapor Polisi

Syahrul Wadjo mendatangi Polresta Pulau Ambon Pp. Lease, Kamis (3/9) pagi melaporkan penculikan terhadap dirinya.

Syahrul tiba di Polresta Ambon sekitar pukul 11.00 WIT dan langsung menuju ruang SPKT untuk membuat laporan.

Usai membuat laporan Syahrul yang ditemani belasan kader HMI Kota Ambon, digiring ke Satreskrim Polresta Ambon guna diambil keterangan.

Selain Syahrul, terlihat pula beberapa rekannya juga diperiksa polisi sebagai saksi.

Syahrul dimintai keterangan langsung oleh Kasat Reskrim, AKP Mido J Manik dan Kanit Unit 5 Bripka Roy Sinay.

Sebelumnya, Syahrul bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Rakyat (ARAK), berunjuk rasa di kantor Gubernur Maluku Rabu (2/9) siang, meminta dibebaskannya para pelaku perampasan jenazah Covid-19 beberapa waktu lalu, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman.

Mereka membawa keranda jenazah, poster yang bergambar wajah Gubernur Maluku, Murad Ismail yang bertuliskan Dicari Rakyat.

Aksi yang dilakukan sebagai bentuk keprihatinan, lantaran sejak pertengahan bulan Agustus sejumlah mahasiswa dan aktivis berunjuk rasa metentang aksi berjoget ria pejabat daerah serta anggota DPRD tanpa protokol kesehatan, hingga menuntut dibebaskannya 13 tersangka kasus perampasan jenazah Covid-19, tak pernah direspons gubernur.  (Cr-1/Cr-2/S-39)