BULA, Siwalimanews – Guna mengoptimalisasikan pajak daerah, maka Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Timur.

Selain mendukung optimalisasi pajak daerah, kunjungan kerja ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan maupun kerja sama yang lebih erat, khususnya dalam bidang perpajakan dengan Pemkab SBT.

Wakil Bupati Seram Bagian Timur Idris Rumalutur saat menerima kunjungan kerja Kepala KPP Ambon dan rombongan di ruang kerjannya, pekan kemarin mengatakan, Pemkab SBT menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Kepala KPP Pratama Ambon di Bumi Ita Wotu Nusa.

“Bentuk kerja sama kami dengan KPP Pratama Ambon pasti akan membantu kami di pemkab, maka dari itu sangat diharapkan masyarakat lebih tertib dalam membayar pajak,” ungkap Wabup.

Rumalutur mengaku, dengan dilakukannya kegiatan tersebut, maka diharapkan ada kerja sama yang baik, sehingga tentunya akan berdampak positif bagi pemkab.

Sementara itu Kepala KPP Pratama Ambon, AK Susetyo Bayunanto menjelaskan, kunjungan Kerja ini dilakukan untuk dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, dan pemda dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah.

Salah satu bentuk sinergi yang bisa dilakukan adalah, melalui perjanjian kerja sama antara Dirjen Pajak, Dirjen Perimbangan Keuangan  dan pemda.

“Dengan adanya PKS, maka pemerintah pusat dan daerah akan dapat saling bertukar data serta informasi perpajakan, melaksanakan pengawasan bersama, termasuk memberikan dukungan kapasitas melalui bimbingan teknis penggalian potensi, sosialisasi atau pun pendampingan penyusunan regulasi daerah,” ujar Susetyo.

Pada 22 Agustus kemarin kata Susetyo, dilakukan penandatanganan PKS tahap V telah selesai, dan sebanyak 6 dari 11 kabupaten/kota di Maluku telah mengikutinya.

“PKS adalah inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu peningkatan PAD, sehingga pihaknya berharap, pemda SBT dapat mengikuti s tahap berikutnya,” harap Susetyo.(S-27)