AMBON, Siwalimanews – Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hasan Slamat minta Menteri  Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk mengevaluasi kinerja Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Andi Chandra As’aduddin.

Pasalnya, selama Kabupaten SBB dipimpin As’aduddin tidak terjadi perbaikan terhadap kinerja pelayanan public tetapi justru semakin buruk.

“Terkait pelayanan publik, selama ia menjabat tidak pernah hadiri panggilan kami,” kesal Slamat kepada wartawan di Ambon, Kamis (22/2).

Padahal kata Slamat, sejak awal, Ombudsman Maluku telah meminta Pj Bupati SBB untuk tingkatkan kinerjanya dan pelayanan public, agar daerah itu semakin baik dan maju tapi tidak digubris.

Untuk itu, Mendagri  harus melakukan evaluasi terhadap Penjabat Bupati SBB, sebab tidak bisa diajak memperbaiki tata kelola pelayanan publik.

Baca Juga: PLN Sediakan Layanan Home Charging Bagi Pembeli Mobil Listrik Chery

“Kami harapkan kedepan Kemendagri kalau misalnya seperti ini butuh dievaluasi, sebab dari berbagai bentuk laporan yang masyarakat SBB sampaikan untuk Ombudsman menyangkut carut marut persoalan pegawai disana, bahkan diduga ada tindakan korupsi, tapi ketika dipanggil tidak pernah hadir,” tandas Slamat.

Semua persoalan yang terjadi di Kabupaten SBB lanjut Slamat, menunjukkan kondisi daerah tersebut sedang tidak baik-baik saja dan ini harus dievaluasi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri.

“Ini menunjukkan pemerintah disana tidak baik-baik saja, makanya kami himbau kepada Mendagri agar bisa memperhatikan kinerja Pj Bupatinya,” ucap Slamat.(S-20)