AMBON, Siwalimanews – Laporan masyarakat Hunuth dan Durian Pa­tah, terkait dugaan pe­nyerobotan lahan dan pe­merasan yang diduga di­lakukan oleh ketua Partai Nasdem Kota Ambon Mouritz Tamaela, akhir­nya ditanggapi balik.

Tamaela melalui kuasa hukumnya, Adam Hadiba mengatakan, dugaan yang dituduhkan terhadapnya, tidaklah benar.

Menurut­nya atas lapo­ran tersebut nama partai Nas­dem turut terseret untuk itu Hadiba yang adalah Ketua Badan Hukum Partai Nas­dem Ma­luku, akan mena­nggapi per­soalan tersebut, termasuk langkah proses hukum ba­lik, atas tudingan yang disebutkan kepada Tamaela selaku Ketua Nasdem Ambon.

“Pemberitaan terkait sau­dara Mouritz tidak benar. Mau lapor polisi silahkan itu hak mereka. Pada prin­sipnya kita harus gunakan asas praduga tak bersalah. Berdasarkan isi putusan itu tidak berkaitan dengan masalah objek sengketa tanah itu. Selanjutnya ada proses lanjut terkait hal itu, karena prinsipnya ini soal nama baik partai. Jadi kalau sudah menyinggung soal par­tai, ya saya harus menaggapi de­ngan serius,” ungkap Hadiba yang dihubungi Siwalima Selasa (21/9).

Dikatakannya, terkait persoalan ini, partai Nasdem Ambon telah memanggil Mouritz serta meminta surat-surat dan keterangan terkait objek yang disangkakan, namun tidak ditemukan letak dari kesalahan dari persoalan tersebut.

“Nanti ada proses lanjut terkait hal itu. Pada prinsipnya ini soal nama baik partai, jadi kalau sudah menyi­nggung soal partai, ya saya harus menaggapi dengan serius. Dalam hal ini kita sudah panggil saudara Mouritz, dan mintai surat surat dan ke­terangan terkait objek yang disang­kakan. Ternyata dalam hal ini tidak benar, ini adalah tafsir artinya ketika bicara terkait persoalan ini harus dengan dalil yang jelas, ja­ngan direkayasa,” tandasnya.

Sementara itu Mouritz Tamaela, meminta persoalan yang dialaminya ini tidak digiring keranah Politik.

“Apa yang dituduhkan jangan beropini dengan kepentingam sepi­hak. Saya ini berdiri untuk kepenti­ngan masyarakat Hunuth sepenuh­nya. Cuman mereka yang sisa ini di­giring opininya bahwa saya memper­sulit mereka. Ada 52 orang yang di­klaim menuntut saya, namun 82 orang lain yang di BPN siap sertifikat dibagikan dan sejauh ini tidak ada masalah,” pungkasnya.

Dikatakannya, upaya hukum lanjutan merupakan tahapan apakah dirinya akan lapor balik ataukah tidak. “Lapor balik menjadi hak saya, saya pikir namanya publik figur saya harus siap diserang dan dikritisi. Tetapi dalam kaitan ini saya berterima kasih terhadap media yang sudah mengklarifikasi apa yang sebenarnya,” tukasnya.

Di tempat berbeda, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Roem Ohoi­rat yang dihubungi terkait tindak lanjut laporan menegaskan, setiap laporan yang masuk terkait dugaan tindak pidana pasti ditindaklanjuti.

“Nanti saya cek perkembangan­nya, namun pada prinsipnya setiap laporan yang masuk pasti ditindak­lanjuti,” tegas Ohoirat.

Anggota DPRD Kota Ambon Mouritz Tamaela dipolisikan masya­rakat Desa Hunuth, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.  Ketua Partai Nasdem Kota Ambon itu dilaporkan lantaran mengaku sebagai pemilik lahan dan melakukan pemerasan kepada warga yang menempati bidang tanah Eigendom Verponding nomor 1036 sebagai tanah bekas hak barat di Desa Hunuth, yang kini sudah berstatus sebagai tanah milik negara.

Tak hanya itu anggota DPRD ini juga meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang saat ini mendiami bidang tanah tersebut sebagai bentuk ganti rugi.

Keberatan dengan sikap Tamaela, warga lalu melakukan aduan resmi melalui kuasa hukum, Herman Hattu ke Polda Maluku, Senin (20/9).

Serobot Lahan

Untuk diketahui, Herman Hattu kepada wartawan usai memasukan laporan aduan mengatakan,  bidang tanah eigendom verponding nomor 1036 sebagai tanah bekas hak barat yang luasnya sekitar 17 hektar, tanah tersebut ditempati sejumlah masyarakat Desa Hunuth dan Durian Patah sejak dahulu. Hingga saat ini tanah tersebut sudah  menjadi tanah negara yang rencananya akan dibuat proyek pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau dikenal proyek Prona untuk masyarakat yang mendiami tanah tersebut.

Namun Mouritz cs mengklaim sebagai pemilik lahan serta meminta sejumlah uang dari masyarakat yang mendiami tanah tersebut sebagai bentuk ganti rugi.

“Ada upaya terstruktur, sistematis dan masif yang sengaja dilakukan oleh Mouritz Tamaela dkk, untuk mengambil keuntungan di atas tanah negara serta menghambat proses pensertifikat tanah di desa Hunuth,” ujar Hattu.

Dirinya menjelaskan, tanah bekas hak barat tersebut atas nama Petrus Tamaela almarhum. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1994 datang Lodewyk Tamaela almarhum, ayah dari Mouritz Tamaela, secara tanpa hak mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut.

Dirinya sempat menempuh jalur hukum yakni gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon, Banding di Pengadilan Tinggi Maluku hingga Kasasi ke MA, namun upaya tersebut gagal.

“Tahun 1994 gugat pejabat Desa Hunuth ke PN Ambon atas tudingan perbuatan melawan hukum namun ditolak. Tahun 1995 gugat lagi tapi ditolak juga, kemudian di tahun 1996 banding putusan PN di PT lagi lagi kalah. Tidak puas lanjut kasasi ke MA namun kasasi juga ditolak, dan semua salinan putusan sebagai bukti itu ada,” jelasnya.

Dikatakan, atas dasar putusan itu, proyek prona dapat dilaksanakan di atas tanah negara bekas hak barat, dikarenakan bidang tanah tersebut telah sah dikuasai langsung oleh negara yang berarti hak bekas pemilik tanah telah berakhir dan tanah yang bersangkutan telah jatuh ke tangan negara.

Namun katanya atas intervensi yang diduga dilakukan oleh Mouritz Tamaela sehingga proyek PTSL yang direalisasi pada tahun 2014 tidak kunjung jalan hingga 2021 ini.

“Mouritz mengaku sebagai ahli waris yang masih berhak terhadap tanah tersebut sebagaimana berdasarkan surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Halong, pada 6 Agustus 1993.

Mauritz lalu meminta masyarakat yang ingin menerbitkan sertifikat terlebih dahulu harus membayar sejumlah uang yang besarannya ditentukan olehnya, padahal sudah jelas dan nyata Alm Lodewyk telah kalah di pengadilan negeri sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung,” tukas Hattu.

Belakangan tambah Hattu, diketahui telah terbit surat rekomendasi dari Sekertaris Kota Ambon dengan nomor 593/4838/setkot yang disampaikan jalur-jalur tidak resmi kepada Kepala Desa Hunuth, Jondri Kappuw, yang isinya menyatakan bahwa hasil kesepakatan mediasi antara Kepala Desa Hunuth, BPD dan Mouritz, mewajibkan masyarakat untuk melakukan pembayaran ganti rugi padahal dari pertemuan tersebut kepala desa menolak dengan tegas untuk mewajibkan masyarakat membayar ganti rugi.

Selain surat rekomendasi, intervensi demi intervensi dilakukan oleh Mouritz. Puncaknya pada tanggal 11 Mei 2021 saat dilakukan proses pengukuran tanah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PTSL.

Mouritz bersama kroni-kroninya turun langsung ke lokasi pengukuran tanah dan menetukan serta memindakan patok-patok batas yang sudah ditetapkan oleh BPN bersama BPD Hunuth yang akhirnya pemindahan patok batas tersebut ditentang oleh masyarakat yang kemudian menimbulkan keributan besar.

Diketahui untuk memuluskan langkah oknum anggota DPRD Kota Ambon ini, ada oknum BPD Hunut, pihak BPN maupun bagian Pemerintahan Kota Ambon yang diduga kuat menyalahgunakan fungsi dan wewenang dan ikut bermain.

“Ada pertemuan pada tanggal 24 Mei 2021 yang dihadiri masyarakat yang tinggal di atas tanah tersebut, BPD, pejabat kepala desa, BPN Kota Ambon, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon, babinsa dan babinkamtibmas, serta Mouritz dan kroni-kroninya, dimana dalam pertemuan itu Kepala BPN Kota Ambon menyatakan bahwa tanah tersebut memang sudah dikuasai oleh negara tetapi negara belum membayar ganti rugi kepada keluarga Tamaela. Karenanya, masyarakat yang mendiami tanah tersebut harus membayar ganti rugi, disertai ancaman bila konpensasi tidak diberikan maka sampai kapanpun masyarakat tidak akan memperoleh sertifikat hak milik,”ungkapnya.

Hattu mengatakan, dalam hal ini masyarakat didorong suatu ketakutan akan adanya isu-isu yang disengaja disebarkan oleh oknum-oknum tersebut dikalangan masyarakat bahwa apabila masyarakat tidak memberikan ganti rugi maka bangunan-bangunan milik masyarakat sewaktu-waktu bisa saja digusur.

“Ketakutan tersebut menjadi wajar karna sebagian masyarakat awam hukum, pasti merasa resah dengan perbuatan tipu muslihat dan pemerasan tersebut. Oleh karenanya perbuatan-perbuatan semacam ini tidak boleh dibiarkan dan harus dicegah. Dengan demikian laporan pengaduan kami sampaikan kepada Kapolda Maluku melalui Ditreskrimum, untuk dapat memproses sesuai hukum yang berlaku,” harapnya. (S-45)