AMBON, Siwalimanews –  Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Maluku Andi Munaswir memastikan, Komisi IV telah menganggarkan pembiayaan pegawai kontrak dalam APBD tahun anggaran 2023.

Sikap ini diambil DPRD, lantaran hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait dengan pengangkatan pegawai kontrak daerah menjadi ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi Pemprov Maluku yang telah menerima usulan fraksi yang dituangkan dalam daftar inventaris masalah agar tetap mengalokasikan anggaran dalam APBD 2023 untuk membiayai pegawai kontrak di Maluku,” ujar Munaswir kepada Siwalimanews di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (6/12).

Diakomodirnya pembiayaan pegawai kontrak pada semua OPD dalam APBD 2023 kata Munaswir, diyakini akan memberikan ketenangan, kepastian dan kelangsungan hidup bagi para pegawai kontrak yang ada di Provinsi Maluku.

Pasalnya, Fraksi Partai Gerindra menilai keberadaan pegawai kontrak selama ini telah berperan penting dalam membantu operasional tugas-tugas pemerintahan di daerah, yang sama sekali tidak membebani pemerintah pusat, sebab mereka dibiayai dengan APBD.

Jika pemerintah pusat ingin menyelesaikan masalah pegawai kontrak, maka pemerintah pusat harus mengambil alih pembiayaan yang selama ini dibiayai APBD masuk kedalam pembiayaan melalui APBN dengan cara diangkat menjadi ASN atau P3K.

“Kalau memang pemerintah pusat belum siap untuk melaksanakannya karena keterbatasan anggaran, maka biarlah beban ini ada di daerah dan pembelanjaannya tetap dianggarkan dalam APBD, itu solusi yang terbaik,” ucap Munaswir.

Munaswir berharap, semua pegawai kontrak yang mengabdikan diri diberbagai OPD pada Provinsi Maluku yang sedang mengikuti seleksi P3K dapat diterima seluruhnya dan diangkat menjadi ASN. (S-20)