AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku bakal menyurati Presiden Joko Widodo guna mempertanyakan komitmen pemerintah pusat, terkait dengan pembangunan proyek strategis Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port.

Langkah DPRD Provinsi Maluku ini telah disepakati dalam rapat pimpinan DPRD bersama ketua-ketua alat kelengkapan dewan, baik komisi maupun fraksi, Senin (3/4) kemarin.

“Soal Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional DPRD Provinsi Maluku telah memutuskan untuk menyurati Presiden Joko Widodo melalui sekretaris pribadi, guna meminta waktu untuk bertemu,” ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (5/4).

Permintaan waktu Presiden tersebut kata Sairdekut, bertjuan untuk meminta kejelasan dan kepastian pembangunan proyek strategis nasional yang saat ini telah menjadi isu ditengah-tengah masyarakat.

Menurutnya, upaya menghadap presiden ini dilakukan DPRD, dikarenakan adanya pemberitaan pada media-media sosial yang sebenarnya telah membuat publik menjadi binggung akan pembangunan dua proyek strategis nasional ini.

Baca Juga: NTP Maluku Menigkat 0,72 Persen

Apalagi, DPRD telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang berkompeten sehingga sudah saatnya DPRD bersama pemerintah daerah berjuang untuk mendapatkan kepastian dalam kebijakan ini.

“DPRD memang baru mengambil sikap seperti ini karena akhir-akhir ini pemberitaan media sosial terkait dengan LIN dan ANP membuat binggung publik, maka kita harus menanyakan langsung ke Pak Presiden,” tandasnya.

DPRD berharap, dengan penjelasan dari Presiden Joko Widodo, maka dapat menyelesaikan semua polemik ditengah-tengah masyarakat Maluku saat ini. (S-20)