AMBON, Siwalimanews – Visi Gubernur Malu­ku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barna­bas Orno untuk  menja­dikan RS Haulussy se­bagai rumah sakit ber­taraf internasional ha­nya isapan jempol.

Hal ini diperparah dengan penunjukan Nasarud­din sebagai Direktur ru­mah sakit milik peme­rintah oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang tidak memiliki ke­mampuan untuk me­ngelola manajemen RS.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ro­vik Akbar Arifudin mengata­kan, segudang persoalan yang terjadi di RS Haulussy hari ini diakibatkan karena Pemerintah Provinsi Maluku salah dalam melakukan penempatan direktur RS Haulussy.

“Sejak awal kita sudah ingatkan agar menempatkan orang sebagai direktur harus mengetahui visi besar gubernur untuk menjadi RS sebagai RS bertaraf internasional tapi yang ada saat ini, tidak punya kapasitas un­tuk memimpin rumah sakit,” kesal Ro­vik kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (27/4).

Rovik mengungkapkan, ketidak­mam­puan Nasaruddin dalam me­mimpin RS Haulussy terbukti de­ngan begitu banyak alat kesehatan, yang hingga saat ini belum diope­rasikan untuk kepentingan mas­yarakat.

Baca Juga: Ribuan Umat Muslim Padati Masjid Al-Fatah

Padahal alat-alat kesehatan yang saat ini telah dimiliki RS Haulussy dibeli dengan anggaran miliar rupiah yang mestinya dioperasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, adanya sistem mana­jemen yang sejak awal diharapkan dapat memaksimalkan proses pela­yanan dari manajemen RS Haulussy, ternyata hingga saat ini pun tidak berjalan walaupun Komisi IV telah mendorong

“Direktur itu tidak mengerti rumah sakit itu karena tidak lahir dan mengenal rumah sakit secara baik dan bisa saja dia sampai kalau dia masih baru belum mengetahui kon­disi RSUD,” ucap Rovik.

Rovik pun menagih janji yang diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Le saat pari­purna DPRD yang  akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan Na­saruddin sebagai Direktur RS Haulussy.

“Kita tunggu saja janji itu, kalau belum kenapa harus disampaikan apa alasannya, sebab ada visi besar Pemprov Maluku untuk ditingkatkan menjadi RS internasional bisa terwujud,” pintanya.

Dapat Akreditasi Paripurna

Ditengah kabar miring tentang Direktur RS Haulussy Kudamati Rumah Sakit milik Pemerintah ini justru mendapat Akreditasi Paripur­na dari Kementerian Kesehatan RI.

Diketahui, Akreditasi Paripurna adalah akreditasi tertinggi yang diberikan Pemerintah kepada Rumah Sakit karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Tujuan akreditasi itu sendiri adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada RS itu sendiri.

Jacky Tuamelly selaku Ketua Ak­re­ditasi RS M. Haulussy kepada Si­walima di Ambon, Kamis (27/4) me­nuturkan, bahwa setelah mendapat bimbingan sejak Januari 2023 lalu dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia pada 7 April 2023 kemarin, telah diumumkan, bahwa RS Haulussy Kudamati Ambon, mendapatkan akreditasi pari­purna berdasarkan 16 indikator panilaian dengan 3 kelompok besar, yaitu kelompok managemen, medis, dan kelompok keperawatan. “Jadi dari 16 kategori penilaian, dibagi ke 3 kelompok besar itu,” katanya.

Tuamelly mengakui, bahwa kon­disi managemen RS saat ini lagi tidak baik, tetapi, pihaknya tetap berusaha menjadikan RS ini lebih baik dan tidak terpuruk dengan apa yang terjadi saat ini.

Dengan itu sehingga, ada jalan untuk menjadikan RS ini menjadi lebih baik.

“Memang banyak tantangan un­tuk memperoleh akreditasi ini. Per­siapan kita banyak tantangan, termasuk soal kesiapan dokumen-do­kumen, tapi semuanya bisa se­lesai tepat waktu, dan 7 April kemarin telah diumumkan, sehari dua ini. Akreditasinya akan keluar dengan RS non Pendidikan dengan akre­ditasi paripurna,”jelasnya.

Namun meski demikian, lanjutnya, RS Haulussy telah mendapat civitasi dari Kementerian Kesehatan untuk menjadikan RS ini sebagai RS pendidikan.

“Saya berpikir RS ini harus pari­purna, karena RS Haulussy akan menjadi RS Pendidikan. Dan Januari kemarin sudah ada civitasi dari Ke­menkes, bahwa RS ini akan dijadikan sebagai RS pendidikan. Jadi target kita kalau ini akan dijadikan sebagai RS Pendidikan, maka harus akre­ditasi paripurna,”tukasnya.

Ditambahkan, terlepas dari ber­bagai persoalan yang terjadi pihak­nya berharap, dengan akreditasi pa­ri­purna ini kedepannya RS Haulussy ini semakin lebih baik. (S-20/S-25)