AMBON, Siwalimanews – Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, dinilai tidak serius dalam membangun Maluku, lantaran hingga diakhir pemerintah justru kemiskinan sulit ditekan.

Koordinator LSM Lembaga Pe­mantau Penyelenggara Negara (LPPN), Minggus Talabessy menya­yangkan jika selama lima tahun pemerintah ini angka kemiskinan tidak dapat diturunkan, melainkan justru bertambah sebanyak 299,66 ribu orang.

Dikatakan, jika kemiskinan Maluku sulit ditekan maka Murad Ismail dan Barnabas Orno tidak mampu men­jalankan tugas untuk menuntaskan kemiskinan selama periode kepe­mimpinan, sebab tujuan utama dari pemimpin daerah adalah menu­runkan angka kemiskinan.

“Kalau kemiskinan meningkat maka pemerintah saat ini tidak berhasil menurunkan kemiskinan. Padahal inti dan tujuan utama dari pemerintah harus menurunkan ke­miskinan masyarakat,” ujar Tala­be­ssy saat diwawancarai Siwalima me­lalui telepon selulernya, Rabu (25/1).

Menurutnya, kesejahteraan mas­ya­rakat merupakan tugas utama yang harus dicapai gubernur dan wakil gubernur walaupun tidak signifikan tetapi yang terjadi saat ini masyarakat lebih sengsara dengan kebijakan yang dilakukan.

Talabessy menegaskan, sejak awal 16 poin janji kampanye Murad Ismail dan Barnabas Orno jika dilakukan dengan baik maka angka kemiskinan dapat ditekan sedikit demi sedikit sebab harus diakui juga bahwa pandemi covid-19 turun berdampak luas.

Selain itu, kebijakan Murad dan jajaran dalam melakukan pinjaman SMI senilai 683 miliaran rupiah juga tidak tepat sasaran, karena lebih ba­nyak dialokasikan kepada program infrastruktur yang terfokus pada Kota Ambon dan Maluku Tengah.

“Sebagian besar dana itu digu­nakan untuk belanja infrastruktur tetapi mengesampingkan Pemberda­yaan, itu salah satu kesalahan Mu­rad dan Orno. Ini digunakan untuk jalan dan trotoar yang bikin susah orang karena licin, akibatnya mas­yarakat lebih sengsara bukan senang karena salah sasaran dana itu dipakai,” ujar Talabessy.

Dijelaskan, dana ratusan miliar rupiah tersebut seharusnya diguna­kan sebagian besar untuk belanja pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi, akhirnya dana pinjaman itu tidak berguna karena tidak meningkatkan ekonomi masyarakat.

Jadi Ancaman

Terpisah, Akademisi Ekonomi Unpatti Erly Leiwakbesy mengung­kapkan jika secara umum program pemberdayaan masyarakat tidak mengalami penurunan tetapi diper­hadapkan dengan kondisi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Maluku.

Bahkan, indikator-indikator eko­nomi Provinsi Maluku kelihatannya baik-baik saja tetapi Badan Pusat Statistik mengeluarkan rilis jika kemiskinan Maluku meningkat 6007 orang selama tahun 2022, maka menjadi ancaman sehingga peme­rintah harus hati-hati dalam meng­ambil kebijakan.

“Beta pikir implementasi dari usaha pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan dan juga kegiatan yang lain khususnya untuk memulihkan perekonomian Maluku Pemda harus lebih selektif,” ujar Leiwakbesy.

Artinya keberadaan masyarakat yang berada dibawah garis kemis­kinan harus didata dengan baik ter­masuk program yang diimplemen­tasikan harus langsung memberikan dampak terhadap pemulihan eko­nomi masyarakat, bukan saja me­ngejar target makro ekonomi.

Selain itu, kondisi masyarakat Maluku bukan seperti di daerah lain yang terbiasa untuk memanfaatkan dengan benar program pember­dayaan masyarakat yang digelon­torkan oleh pemerintah daerah.

“Jadi memang pemerintah bukan saja memberikan bantuan seperti itu lalu tidak ada pantauan tetapi harus ada pendampingan terus menerus artinya pengawasan dan pendam­ping yang optimal,” beber Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti ini.

Terhadap persoalan ini, Leiwa­kabessy menilai sering kali Peme­rintah Provinsi Maluku hanya me­nyalurkan bantuan pemberdayaan tetapi mengabaikan aspek penga­wa­san akibatnya tidak tepat sasaran.

Karenanya, Leiwakbesy berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat lebih serius untuk melihat persoalan ini agar dapat menekan angka kemiskinan.

Gagal

Sementara itu, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Ambon, Marwan Titahelu mengatakan, kinerja Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepe­mimpinan gubernur Murad Ismial dan Wakil Gubernur Barnabas Orno mengalami degradasi sangat jauh, baik dari segi kesejahteraan mas­yarakat, pendidikan, kesehatan maupun penyediaan lapangan kerja.

“Saya menilai pembangunan Maluku di bawah kepemimpinan MI-Orno gagal,” ungkapnya kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Rabu (25/1).

Dikatakan, kegagalan yang di­sampaikan bukan tanpa alasan. Pasalnya visi-misi pemerintahan hari ini menurut Titahelu, tidak sesuai dengan apa yang di harapkan mas­yarakat Maluku.

“16 program unggulan Mi-Orno yang awalnya sudah menjadi ha­rapan besar masyarakat Maluku sam­pai saat ini tidak ada satupun yang tereali­sasikan dengan baik,” katanya.

Dikatakan, dirinya melihat masih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus di selesaikan MI-Orno di akhir kepemimpinan mereka berdua.

“Di akhir periode MI-Orno, Ma­luku masih terlilit hutang yaitu pe­minjaman dana SMI sebesar 700 miliar yang di lakukan Pemerintah Provinsi, bahkan sangat disayang­kan dana SMI sama sekali tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Maluku secara umum,” ungkapnya.

Ia menambahkan, angka peng­ang­guran melonjak akibat tidak adanya lapangan kerja sebagaimana yang telah dijanjikan. bahkan angka kemiskinan terus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan data BPS.

“Belum lagi Maluku masuk pada peringkat pertama Infrastruktur ter­buruk dan masih banyak Peringkat-peringkat buruk lainnya. Artinya MI-Orno gagal mengeluarkan Ma­luku dari posisi ke empat provinsi ter­miskin di Indonesia,” tegas Mar­wan.

Kata dia, apa yang harus dibang­gakan dari kepemimpinan Murad-Barnabas yang hanya terkesan eu­foria tanpa memikirkan nasib Rakyat Maluku.

“Masyrakat sudah resah dengan semua rencana baik itu rencana nasioanl maupun lokal dan semua ini hanya sebatas. wacana,” tutur­nya.

“Harapan besar kita semua mas­yarakat Maluku dengan peminjaman dana SMI sebesar 700 Miliar dapat mengatasi angka kemiskinan dan juga memperbaiki fasilitas pelaya­nan publik,” tuturnya.

Janji Manis

16 Progaram Unggulan MI-Orno, hanyalah janji manis yang sengaja ditebar untuk meraih simpati publik kala kampanye.

Pasalnya, hingga saat ini, tak satupun program mereka yang bisa diimplementasikan. Mereka bahkan  dinilai gagal mengawasi 16 program unggulan dalam rangka mening­katkan kesejahteraan masyarakat.

Andai saja ada program yang di­arahkan untuk mendongkrak kese­jahteraan rakyat, otomatis angka kemiskinan di Maluku tidak akan meningkat.

Akademisi FISIP Unpatti, Paulus Koritelu menilai, 16 program ung­gulan yang diusung MI-Orno se­bagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku jika itu diawasi dan dija­lankan, tentu saja tingkat kesejah­teraan masyarakat Maluku akan bertambah, dan angka kemiskinan juga dengan sendirinya bisa ditekan.

“Jadi memang saya salut dengan konstruksi program dari pasangan MI-Orno yang idal untuk masya­rakat Maluku terkhususnya untuk meningkatkan kesejahteraan mas­yarakat Maluku,” kata Koritelu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (24/1).

Namun dia berpendapat, upaya untuk menurunkan angka kemiski­nan belum secara maksimal dila­kukan.

Data BPS yang dirilis pada per­tengahan Januari 2023 menyebutkan jumlah orang miskin pada September 2022 mencapai 299,66 ribu orang atau bertambah 6,09 ribu orang, jika dibanding bulan Maret 2022 sebesar 290,57 ribu.

Paparan angka kemiskinan yang meningkat di Maluku, lanjut Ko­ritelu, adalah sesuatu yang objektif dan wajar ketika memang kinerja pemrpov yang dirasakan masyarakat belum maksimal berdasarkan angka kemiskinan yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Secara objektif kita tahu sampai saat ini kriteria kemiskinan lokal itu belum cukup dominasi blantika akademik soal angka-angka kemis­kinan.

Selain itu, lanjut Koritelu, bentuk kemiskinan yang sangat mempri­hatinkan itu adalah, mentalitas rakyat Maluku yang mungkin terlalu diterpa oleh bencana maupun nilai-nilai budaya yang terabaikan karena variabel-variabel politik yang terlalu dominan, karena itu manivestasi munculnya kemiskinan dalam mas­yarakat makin merajalela dimana-mana.

“Artinya kalau masyarakat kita dibilang miskin tentu mereka tidak mau, tetapi ketika diberikan bantuan baru rame-rame,” katanya.

Menurut, tidak jalannya 16 program unggulan ini akibat keroposnya koordinasi internal pada pemprov sendiri.

“Berpacu pada 16 program yang sudah disusun itu sebentarnya fokus kesitu, sehingga menurut saya konselasi pemenangan pada Pilkada yang akan datang itu bukan pada basis massa, tetapi maksimalkan program,” tuturnya.

Janji Kampanye

Untuk diketahui, 16 program ung­gulan MI-Orno adalah (1) Pemin­dahan Ibukota ke Makariki, Seram dan percepatan Pembangunan Per­kantoran Provinsi. (2) Rekruitmen PNS dan pejabat berdasarkan kom­perensi dan mempertimbangan ke­ter­wakilan suku, agama, dan kewi­layahan. (3) Penerapan sistem e-goverment dan e-budgeting untuk transparansi dan percepatan pela­yanan publik. (4) Harga sembako stabil dan murah. (5) mewajibkan pe­rusahaan di Maluku memperkerjakan minimal 60% anak Maluku. (6) Biaya pendidikan gratis untuk SMU-SMK di Maluku. (7) Kartu Beasiswa Maluku untuk mahasiswa berpres­tasi yang kurang mampu. (8) Pe­ngembangan RSUD menjadi RSUD pusat bertaraf Internasional. (9) Meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh. (10) Kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit. (11) Bedah rumah untuk ke­luarga miskin. (12) menciptakan produk lokal “one sub distric/one village, one product. (13) Pengem­bangan Provinsi Kepulauan dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. (14) Pembangunn Smart City di pusat kabupaten/kota di Maluku. (15) Maluku terang dengan listrik masuk desa. (16) Revitalisasi lembaga-lembaga adat.

Koritelu menyayangkan 16 program unggulan MI-Orno tersebut tidak dijalankan hingga diakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Rakyat Dikorbankan

Terpisah, Akademisi Unidar Rauf Pellu menyayangkan sikap Gubernur Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno yang tidak merealisasikan 16 program prioritas yang disampaikan saat kampanye pemilihan Gubernur 2018 lalu.

Menurutnya, 16 poin janji kam­panye tersebut telah membuat masyarakat Maluku menjatuhkan pilihan kepada Murad Ismail dan Barnabas Orno, namun tidak ada satu pun yang direaliasi oleh pasangan yang bertajuk Baileo ini.

Murad dan Orno kata Pellu seha­rusnya konsisten untuk menjalan­kan seluruh janji yang disampaikan kepada masyarakat, sebab itu merupakan beban moral kepada rakyat Maluku yang telah mem­percayakan Murad-Orno sebagai pemimpin lima tahun.

Apalagi, dalam janji tersebut ter­dapat beberapa poin yang bersen­tuhan langsung dengan kesejah­teraan masyarakat, tetapi faktanya saat ini justru angka kemiskinan justru meningkat dan ditindak berbanding lurus dengan semangat Murad-Orno di awal kampanye.

Pellu menegaskan, jika sediakala Murad-Orno konsisten untuk men­jalankan janji kampanye maka dapat dipastikan jumlah penduduk miskin akan menurun sehingga Maluku dapat keluar dari status daerah miskin ke empat di Indonesia.

Orang Miskin Bertambah

Badan Pusat Statistik Provinisi Maluku mencatat, angka kemiskinan di Maluku mengalami peningkatan yang cukup drastis pada September 2022.

Data BPS yang dirilis pada perte­ngahan Januari 2023 menyebutkan jumlah orang miskin mencapai 299,66 ribu orang atau bertambah 6,09 ribu orang, jika dibanding bulan Maret 2022 sebesar 290,57 ribu.

Adapun presentase penduduk miskin di Maluku per September 2022 tercatat 16,23 persen lebih tinggi dibandingkan Maret 2022 yang hanya 15,97 persen.

Jumlah tersebut naik 3,12 ribu orang dibandingkan bulan Maret 2022 tercatat sebesar 245,45 ribu orang. jika dilihat dari sisi persentase, tingkat kemikinan di perdesaan pada September 2022 (24,54 persen) juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 sebesar 23,50 persen.

Sebaliknya jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tercatat sebanyak 48,08 ribu orang. Jumlah ini bertambah 2,96 ribu orang dibandingkan periode Maret 2022 yang menunjukkan angka 45,12 ribu orang. Bila dilihat dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2022 (5,90 persen), juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 5,82 persen. (S/20-S-25)