AMBON, Siwalimanews – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan 17 gubernur di Indonesia berakhir masa jabatannya September 2023 mendatang.

Nama Murad Ismail, termasuk dalam daftar 17 gubernur yang jabatannya akan berakhir itu. “Bulan September nanti ada 17 gubernur habis masa jaba­tannya,” kata Tito di Rakor Pengelolaan Perbatasan di Ancol, Jakarta, Kamis (25/5).

17 Gubernur yang masa jabatannya ber­­akhir September yaitu, Gubernur Su­matera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan Her­man Deru, Gubernur Lam­pung Arinal Junaidi.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Pawaransa, Gubernur Bali I Wayan Koster.

Berikutnya, ada Gubernur NTB Zul­kief­limansyah, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Maluku Murad Is­mail, dan Gubernur Papua Lukas Enembe (nonaktif).

Kemudian, Gubernur Kalimantan Ba­rat Sutarmidji, Gubernur Sulawesi Sela­tan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Kata Mantan Kapolri ini, peme­rintah akan segera menunjuk penja­bat kepala daerah, gubernur, wali­kota dan bupati untuk mengisi po­sisi yang kosong hingga Pilkada 2024.

Dia mengimbau para pejabat eselon I yang berminat menjadi pen­jabat gubernur untuk mendaftar.

Belum Berhasil

Kendati masa jabatan Gubernur Maluku, Murad Ismail bersama wakil gubernur Barnabas Orno berakhir September mendatang, namun se­jum­lah kalangan menilai keduanya belum berhasil membangun Maluku dan meninggalkan sejumlah masa­lah yang belum terealisasi.

Akademisi Fisip UKIM, Amelia Tahitu menyayangkan pengelolaan birokrasi pemerintahan ditangan Gubernur Murad Ismail dimana tidak ada tanda-tanda perubahan di Ma­luku seperti yang dikampanyekan saat Pilgub 2018 lalu.

“Kalau tinggal empat bulan sudah berakhir dan tidak ada tanda-tanda perubahan yang terjadi di bawah kepemimpinan Gubernur, ya jadi mau mengharapkan apa lagi sisa empat bulan ini,” ujar Tahitu saat diwa­wancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (25/5).

Dijelaskan, sejak awal kampanye Murad dan Orno hadir dengan 16 program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi Maluku namun ternyata tidak.

16 program prioritas yang diga­ungkan Murad-Orno hingga ditahun terakhir masa jabatan belum ada satu pun yang direalisasikan, bahkan se­baliknya meninggalkan sejumlah masalah.

“Hari ini angka kemiskinan, pe­ngangguran terbuka, pelayanan pub­lik dibidang pendidikan dan kesehatan bermasalah semuanya, maka sesungguhnya pemerintah Murad Ismail tidak berhasil mem­bangun Maluku,” tegasnya.

Selain itu, penataan birokrasi juga menjadi persoalan dimana penem­patan pejabat tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian, akibatnya pemerintah berjalan di tempat.

Bahkan, Murad Ismail meninggal­kan beban bagi daerah dimana se­tiap tahunnya Pemprov harus membayar cicilan pinjaman dana SMI ratusan miliar rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

Sementara tidak ada dampak dari pinjaman SMI yang dilakukan Pe­merintah Provinsi Maluku, tetapi sebaliknya justru sejumlah masalah muncul dengan pembangunan yang menggunakan dana SMI.

Ketidakberhasilan Murad-Orno dalam memimpin Maluku, kata Tahitu, harus menjadi bahan eva­luasi bagi masyarakat maupun partai politik.

“Ini harus menjadi evaluasi semua pihak termasuk partai politik artinya harus ada evaluasi sejauhmana ke­ber­hasilan kinerja dalam membangun daerah, jangan cuma cantum satu sampai enam belas tapi satu pun tidak dilakukan,” jelasnya.

Tahitu berharap siapapun yang menjadi pemimpin daerah kedepan harus dapat membangun Maluku, sehingga Maluku dapat sejajar de­ngan daerah lain.

Birokrasi Rapuh

Terpisah akademisi Fisip Unpatti, Victor Ruhunlela mengatakan dalam satu organisasi, pimpinan organi­sasi yang sangat menentukan baik dan buruknya kinerja.

“Organisasi itu sangat ditentukan oleh komandannya dan bukan saja di Maluku tapi beberapa daerah lain sering kita jumpai ada pimpinan yang berhasil ada pimpinan juga yang tidak berhasil,” jelasnya.

Keberhasilan seorang pimpinan dapat dilihat dari proses pemba­ngu­nan, layanan publik, bahkan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan se­hi­ngga menyentuh dan mampu menye­lesaikan persoalan yang dihadapi.

Dalam proses pelaksanaan peme­rintahan di Maluku, memang harus diakui bahwa Murad Ismail meru­pakan seorang militer, dimana ketika masuk ke birokrasi akan mengalami kesulitan dalam mengelola birokrasi sebab di militer menggunakan sis­tem komando.

Namun, sebenarnya jika Gubernur mampu mengelola dengan baik maka sistim komando tersebut menjadi keberuntungan dalam pemerintahan.

Menurutnya, selama pemerin­ta­han Murad Ismail dan Barnabas Orno terjadi ketakutan  khususnya pada pejabat eselon II karena tidak mempunyai keberanian untuk meng­atakan salah dan benar.

“Ketakutan inilah yang meng­akibatkan birokrasi yang di Maluku semakin rapuh, mestinya mereka men­jelaskan kepada gubernur, un­tuk apa ada tim kejadian hukum dan sebagainya kalau tidak mampu mem­berikan sikap kepada gubernur,” kesalnya.

Padahal, jika pejabat eselon II sejak awal berani menyatakan salah dan benar maka tidak terjadi pe­ngelolaan pemerintahan seperti yang terjadi hari ini dengan se­jumlah persoalan yang terjadi.

Karenanya, Ruhunlela berharap, adanya evaluasi dari semua pemang­ku kepentingan termasuk masya­rakat dalam menentukan sikap bagi kemajuan Maluku kedepan.

Panen Kritik

Gubernur Maluku, Murad Ismail di­nilai tidak mampu merealisasi 16 program unggulan, yang disampai­kan saat kampanye 2018 lalu ber­sama Barnabas Orno.

Padahal, pasangan dengan jargon Baileo ini jika mewujudkan 16 program tersebut maka tentu saja angka kemiskinan di Maluku tidak akan bertambah, dan kesejahteraan mas­yarakat Maluku tercapai.

16 program unggulan MI-Orno adalah (1) Pemindahan Ibukota ke Makariki, Seram dan percepatan Pembangunan Perkantoran Provin­si. (2) Rekruitmen PNS dan pejabat berdasarkan komperensi dan mem­pertimbangan keterwakilan suku, agama, dan kewilayahan. (3) Pene­rapan sistem e-goverment dan e-bud­geting untuk transparansi dan percepatan pelayanan publik. (4) Harga sembako stabil dan murah. (5) mewajibkan perusahaan di Maluku memperkerjakan minimal 60% anak Maluku. (6) Biaya pendidikan gratis untuk SMU-SMK di Maluku. (7) Kartu Beasiswa Maluku untuk maha­siswa berprestasi yang kurang mam­pu. (8) Pengembangan RSUD men­jadi RSUD pusat bertaraf Interna­sional. (9) Meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskes­mas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh. (10) Kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit. (11) Bedah rumah untuk keluarga miskin. (12) men­ciptakan produk lokal “one sub distric/one village, one product. (13) Pengembangan Provinsi Kepulauan dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. (14) Pembangunn Smart City di pusat kabupaten/kota di Maluku. (15) Maluku terang dengan listrik masuk desa. (16) Revitalisasi lembaga-lembaga adat.

Kegagalan merealisasi 16 program ini kemudian dikritik oleh sejumlah kalangan jika sebelumnya. Praksi hukum Munir Kairoty mengatakan, janji kampanye yang dijanjikan oleh siapapun kepala daerah haruslah direalisasikan dengan baik.

“Artinya dengan tidak direalisa­sikannya janji kampanye, maka sudah pasti masyarakat yang memi­lih pasangan Murad Ismail dan Bar­nabas Orno pasti kecewa,” ujar Kai­roty kepada Siwalima melalui tele­pon selulernya, Senin (30/1).

Kata dia, masyarakat pasti saja kecewa karena program-program unggulan yang sangat penting dan bermanfaat dalam rangka mening­katkan kesejahteraan masyarakat, namun tidak dapat direalisasikan.

Menurutnya, diakhir masa jabatan ini, Murad dan Orno sebaiknya fo­kus untuk merealisasikan janji yang berhubungan langsung dengan pe­ningkatkan kesejahteraan masya­rakat.

Walau demikian, dia pesimis de­ngan waktu yang tersisa setahun ini maka sulit bagi Murad-Orno untuk menuntaskan janji kampanye itu, atau merealisasi 16 program unggu­lan itu. Sebab secara manusiawi, ti­dak mungkin seluruh janji kampanye direalisasikan dalam waktu sekejap.

Beri Kartu Merah

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Daerah Ma­luku memberikan kartu merah ter­hadap MI-Orno yang gagal mem­bawa perubahan dalam pembangu­nan Maluku.

Bertolak dari data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku menuju­kan bahwa selama MI-Orno meme­rintah, tidak terjadi penurunan ter­hadap angka kemiskinan tetapi se­baliknya justru bergerak naik dipe­nghujung tahun periode 2019-2024.

“Dari data BPS menujukan kenai­kan angka kemiskinan di Maluku, artinya masa periode Gubernur Maluku Murad diakhir tahun ini belum mampu menurunkan angka kemiskinan dan menjadi pukulan telak bagi MI–Orno,” ungkap Koor­dinator BEM Nusantara Daerah Maluku, Adam R Rahantan kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Sabtu (28/1).

Kenaikan angka kemiskinan seba­nyak 296. 66 ribu orang, lanjut Adam adalah buntut dari 16 janji kampanye yang selalu diumbar Murad-Orno selama tahapan pilkada 2018 lalu, yang tidak kunjung direalisasikan hingga dipenghujung tahun pe­merintahan yang akan selesai pada Desember 2023 mendatang.

Padahal, kata dia, 16 janji kampanye tersebut merupakan program prioritas yang dicetus MI-Orno yang jika direalisasikan sudah pasti dapat menekan angka kemiskinan, dan seharusnya mampu dijalankan bagi masyarakat di Maluku, belum lagi adanya proyek-proyek yang gagal mensejahterakan masyarakat.

Selain itu, pinjaman dana yang dilakukan oleh Pemerintahan Murad dan Orno dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar 683 miliar rupiah, yang diharapkan sejak awal dapat membawah perubahan guna peningkatan ekonomi masyarakat, dengan adanya pembangunan infrastruktur ternyata tidak mampu membawa perubahan.

Hal ini karena, kebijakan yang ditempuh MI-Orno tidak menyentuh daerah-daerah yang menyuplai kemiskinan seperti Buru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya dan lainnya akibatnya, pasangan ini tidak mampu mengeluarkan Provinsi Maluku dari tingkat kemiskinan ke empat dari 34 provinsi di Indonesia.

Dia juga mengingatkan seluruh lapisan masyarakat Maluku dalam menghadapi tahun-tahun politik harus mampu memilih pemimpin yang baik, agar masa depan pem­bangunan Maluku dapat dilakukan dan masyarakat semakin sejahtera bukan sebaliknya semakin sengsara.

Dia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal pemerintahan MI-Orno hingga selesai, dan tetap kritis terhadap kebijakan yang ditempuh Pemprov Maluku.

Sebagai tindaklanjut dari kartu merah yang dikeluarkan terhadap Pemerintahan Murad dan Orno, Adam memastikan, pihaknya akan menyampaikan surat kepada BEM Nusantara pusat agar diketahui jika Gubernur Maluku MI-Orno gagal dalam membangun Maluku. (S-20)