Kondisi RSUD Haulussy semakin memprihatinkan, upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjadikan rumah sakit milik daerah itu bertaraf internasional hanyalah isapan jempol semata.

Ketika mengalami perubahan menjadi Badan Layanan Umum Daerah, tata kelola rumah sakit rujukan ini boleh dibilang terancam bangkrut, akibat banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, mulai dari masalah obat-obat, hutang pihak ketiga yang belum dibayar, belum lagi obat-obat tidak ada dan pasien mengeluh harus membeli obat-obat dari luas rumah sakit.

Guna menyelamatkan RS Haulussy milik daerah Maluku ini maka Pemerintah Provinsi Maluku harus segera mengambil alih pengelolaannya, jika tidak maka dikhawatirkan RS Haulussy yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan ini semakin buruk dan bisa-bisa gulung tikar alias bangkrut.

Kondisi tata kelola RSUD Haulussy yang memprihatinkan ini disentil Ketua Fraksi Partai Gerindra Andi Munaswir. Dia meminta perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku terhadap kondisi RS Haulussy.

Kondisi RS Haulussy sangat memprihatinkan dengan sejumlah masalah yang hingga saat ini belum dituntaskan.

Sejak awal Fraksi Partai Gerindra mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan status RSUD Haulussy menjadi RS bertaraf internasional sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Namun, hingga di penghujung tahun 2023 tata kelola RS Haulussy masih sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan RS Kabupaten dan Kota lain di Maluku.

Padahal persoalan tata kelola RSUD Haulussy ini telah berulang kali disoroti dalam pandangan akhir fraksi di setiap penetapan APBD.

Ironisnya, pasien-pasien yang berasal dari keluarga kurang mampu dan pasien BPJS harus membeli obat dari luar rumah sakit dengan biaya pribadi, akibat dari tidak tersedianya obat-obatan.

Sungguh ini suatu kondisi yang sangat menyakitkan hati, karena itu Pemprov Maluku agar responsif dan segera menyelesaikan agar masyarakat dapat merasakan pelayanan di RS dengan baik.

Harus diakui, manajemen RSUD Haulussy tidak mampu mengelola rumah sakit dengan status BLUD, maka salah satu alternatif yang dapat ditempuh jika ingin rumah sakit rujukan di Maluku ini kembali bertahan, hanya dengan mengubah status BLUD yang disandang itu.

Jika status BLUD tidak diubah, ke depan hampir dipastikan RSUD Haulussy akan mengalami kebangkrutan, dan bila itu terjadi, maka akan merugikan daerah maupun masyarakat yang selama ini membutuhkan pelayanan.

Masyarakat tentu mengharapkan semua pihak termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dapat memperhatikan persoalan RSUD Haulussy agar dapat dicarikan solusi minimal dengan mengambil alih pengelolaannya.

Kita tentu saja prihatin dengan kondisi RSUD Haulussy satu-satunya rumah sakit rujukan milik Provinsi Maluku harus bangkrut. Karena itu, Pemprov Maluku harus segera mengambil sikap menyelamatkan rumah sakit ini dengan mengambil alih pengelolaannya.

Berikutnya manajemen rumah saksi harus juga dirubah, jika selama ini tidak mengalami perkembangan, maka pimpinan rumah sakit adalah orang yang betul-betul memiliki kapasitas dan kapabilitas mengembangkan rumah sakit tersebut, dan bukan  menjadikan sebagai ladang mencari keuntungan.

Publik mengharapkan, adanya campur tangan dari Pemprov Maluku untuk segera mengatasi masalah hutang, sehingga pelayanan  kesehatan di rumah sakit ini bisa berjalan kembali dengan baik, obat-obat juga bisa diperoleh di rumah sakit ini dan pasien tidak membeli dari luar RSUD Haulussy. Semoga(*)