AMBON, Siwalimanews – Minimnya anggaran membuat pemerintah provinsi tidak mampu mengamankan areal pantai dari abrasi maupun bahaya lain seperti tsunami dan lainnya.

Untuk itu Komisi III Provinsi Maluku, mendesak agar pemerintah pusat lewat kementerian lembaga untuk menambah anggaran pengamanan pesisir pantai di Maluku.

Anggota komis III DPRD Maluku Fauzan Husni Alkatiri mengaku anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Maluku tak seimbang dengan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat apalagi sebagian besar wilayah Maluku ada kepulauan.

“Kita ini kepulauan, potensi tsunami tinggi tapi di balai wilayah sungai, anggaran untuk pengamanan pantai sangat sedikit sekali,” ujar Alkatiri kepada Siwalima, Selasa (21/1).

Dijelaskan, Provinsi Maluku termasuk dalam kategori rawan bencana gempa dan tsunami maka harus ada perhatian serius dari Pemerintah Pusat dengan mengalokasi anggaran yang difokuskan untuk pembangunan hal tersebut.

Hal ini bertujuan untuk meminimalisir korban akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami sehingga harus ada komitmen dari pemerintah pusat termasuk juga pemerintah daerah.

“Seakan-akan itu tidak pernah digubris. Kenapa saya bilang begitu karena proses pembangunan juga berjalan biasa saja. Saya sampaikan kepala BPJN dan Cipta karya, kita masih punya PR,” pintanya. (S-20)